Biden Puji Indo-Pasifik yang “Bebas dan Terbuka” dalam KTT dengan Para Pemimpin ASEAN

Presiden AS Joe Biden menyatakan kepada para pemimpin Asia Tenggara pada hari Jumat (13/5) bahwa "hubungan kita adalah masa depan," ucapnya saat ia mengakhiri pertemuan puncak dengan blok negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk menopang hubungan trans-Pasifik dan melawan pengaruh besar China di kawasan itu.

Pernyataan Biden kepada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu disampaikan menyusul pernyataan dari Wakil Presiden Kamala Harris yang menawarkan bantuan keamanan maritim kepada negara-negara ASEAN dalam mengatasi “ancaman terhadap aturan dan norma internasional”.

"Banyak dari sejarah dunia kita dalam 50 tahun ke depan akan ditulis di negara-negara ASEAN dan hubungan kami dengan Anda adalah masa depan dalam tahun-tahun dan dekade mendatang," kata Biden pada hari terakhir dari dua hari KTT Khusus AS-ASEAN, Jumat.

Sentralitas ASEAN adalah inti dari strategi pemerintahan saya dalam mengejar masa depan yang kita semua ingin wujudkan. Indo-Pasifik adalah Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, stabil, dan makmur, serta tangguh dan aman. Itu yang kita semua inginkan," kata Presiden Biden.

Para ahli menggambarkan "sentralitas ASEAN" sebagai konsep di mana blok 10 negara itu berfungsi sebagai pendorong dan arsitek pembangunan institusi dan hubungan dengan dan di antara aktor-aktor luar di kawasan Asia-Pasifik.

"Kami berkomitmen untuk masa depan di mana aturan dan norma yang memungkinkan pesatnya pertumbuhan dan kemakmuran serta stabilitas di Indo-Pasifik ditegakkan dan diperkuat, termasuk penghormatan atas supremasi hukum dan hak asasi manusia," tambah Biden.

Dalam gestur yang dianggap penting di kawasan yang sering merasa diabaikan oleh Washington bahkan ketika mereka mencari penyeimbang terhadap kehadiran besar-besaran China, Biden menominasikan penasihat dekatnyat, Yohannes Abraham, sebagai duta besar AS untuk ASEAN, dan mengisi pos di Indonesia yang kosong selama lebih dari lima tahun itu.

"Ia akan menjadi perwakilan tepercaya untuk terus memperdalam kemitraan penting ini di antara kita semua," kata Biden tentang Abraham, yang menjabat sebagai kepala staf dan sekretaris eksekutif di Dewan Keamanan Nasional AS dan merupakan ajudan senior semasa pemerintahan Barack Obama.

ASEAN terdiri dari Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Wilayah ini memiliki populasi lebih dari 662 juta orang dan PDB gabungan sebesar $3,2 triliun.

Sebelumnya pada hari yang sama, menjamu para pemimpin ASEAN itu dalam “working lunch”, wakil Presiden AS Kamala Harris menekankan kekhawatiran keamanan yang dirasakan banyak negara atas tindakan agresif China di Laut China Selatan, di mana beberapa negara anggota ASEAN memiliki sengketa teritorial dengan Beijing.

“Pemerintahan kami menyadari kepentingan strategis yang vital dari wilayah Anda, peran yang hanya akan tumbuh seiring waktu. Dan kami mengakui sentralitas ASEAN dalam arsitektur kawasan itu,” katanya pada pertemuan di Departemen Luar Negeri AS di Washington.

“Sebagai negara Indo-Pasifik, Amerika Serikat akan hadir dan terus terlibat di Asia Tenggara untuk generasi yang akan datang,” kata Harris, seraya menambahkan bahwa dengan visi bersama untuk kawasan ini, “bersama-sama kita akan menjaga dari ancaman terhadap aturan dan norma internasional.”

“Kami mendukung sekutu dan mitra kami dalam membela tatanan berbasis aturan maritim yang mencakup kebebasan navigasi dan hukum internasional,” katanya, tanpa menyebut China.

Untuk menggarisbawahi komitmen AS, Harris mengatakan AS akan memberikan $60 juta dalam bantuan keamanan maritim regional baru yang dipimpin oleh penjaga pantai AS, dan akan mengerahkan kapal patrol penjaga pantai sebagai platform pelatihan dan akan mengirim pakar teknis untuk membantu membangun kapasitas di wilayah tersebut.

Tawaran itu mengikuti komitmen Biden pada jamuan makan malam pembukaan KTT sehari sebelumnya untuk mengalokasikan US$150 juta untuk pencegahan COVID-19, keamanan, dan infrastruktur di Asia Tenggara sebagai bagian dari paket yang diharapkan pemerintah AS mampu melawan pengaruh luas China di wilayah tersebut.

Sebuah kapal penjaga pantai AS juga akan dikerahkan ke kawasan itu untuk berpatroli di perairan yang menurut negara-negara ASEAN telah terjadi penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal China, kata Biden.

Dalam pertemuan bilateral hari Jumat dengan mitranya dari Indonesia dan Vietnam, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menekankan kemitraan yang semakin kuat dalam keamanan dan hubungan ekonomi yang lebih luas.

KTT AS-ASEAN kedua yang diadakan di Amerika Serikat, setelah pertemuan perdana di California pada tahun 2016 itu, “menekankan pada pentingnya bagaimana kita terikat, Amerika Serikat melekat pada ASEAN, hubungan kami, sentralitas ASEAN,” kata Blinken dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi.

“Kita bekerja sama di berbagai bidang untuk memajukan visi bersama tentang kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Kita bekerja untuk memperkuat hubungan ekonomi di antara negara-negara di kawasan ini,” ujar Blinken.

“Tragedi kemanusiaan yang luar biasa” di Ukraina

Menlu Retno Marsudi menyambut baik “komunikasi dan kerja sama yang intensif antara kedua negara,” dan mengatakan “kita harus menggunakan kemitraan strategis ini juga untuk berkontribusi pada perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Indo-Pasifik.”

Berangkat dengan sikap enggan membahas perang di Ukraina di antara negara-negara ASEAN—termasuk Laos, Myanmar, dan Vietnam yang bersahabat dengan Rusia—Retno mengatakan, “Harapan kami adalah melihat perang di Ukraina berhenti secepat mungkin.”

Pernyataan Retno menggemakan apa yang disampaikan Presiden Joko “Jokowi” Widodo kepada anggota parlemen AS pada hari Kamis, yang mengatakan dampak perang Ukraina terhadap ekonomi global, termasuk lonjakan harga pangan dan energi.

“Perang di Ukraina menciptakan tragedi kemanusiaan yang luar biasa dan berdampak terhadap ekonomi global,” kata Jokowi, seperti dikutip di situs Sekretariat Kabinet Presiden RI.

Sementara itu kepada Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, Menlu AS Blinken mengatakan bahwa Washington dan Hanoi “kini adalah mitra terkuat, dengan visi bersama untuk keamanan di kawasan kita bersama dan untuk ikatan ekonomi sekuat mungkin.”

Krisis menyusul kudeta militer Februari 2021 di Myanmar, yang menjadi fokus utama pertemuan Kamis di sela-sela KTT ASEAN, menjadi isu utama pertemuan Blinken dengan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn, yang juga menjabat sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar.

“Kita bekerja sangat erat sebagai mitra untuk mencoba memajukan visi bersama untuk kawasan ini, termasuk keamanan regional,” kata Blinken. Kamboja adalah ketua bergilir ASEAN tahun ini.

“Dan tentu saja, kami menyambut baik peran kepemimpinan yang Anda mainkan di ASEAN dalam sejumlah masalah, termasuk, semoga juga, bekerja untuk memulihkan jalur demokrasi Myanmar,” tambah Blinken.

Absen tapi menjadi agenda penting

Myanmar adalah salah satu dari dua negara ASEAN yang kepala negaranya tidak hadir di KTT tersebut.

Filipina diwakili oleh menteri luar negerinya karena negara itu sedang merampungkan pemilihan presiden minggu ini, sementara kepala junta Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, dilarang menghadiri KTT sebagai balasan atas kekerasan brutal terhadap penentang rezim militernya yang menurut kelompok hak asasi manusia telah merenggut nyawa sedikitnya 1.835 warga sipil.

Walau tidak hadir di Washington, isu Myanmar tidak ayal menjadi agenda diantara sesama anggota ASEAN dalam pertemuan itu.

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengkritik junta Myanmar itu dalam serangkaian tweet mengecam kegagalan penguasa militer itu melaksanakan komitmen untuk mengakhiri kekerasan di Burma, sementara Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman mengadakan pertemuan dengan Zin Mar Aung, menteri luar negeri bayangan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) di Myanmar.

“Wakil Menlu AS menyoroti bahwa Amerika Serikat akan terus bekerja sama dengan ASEAN dan mitra lainnya dalam mendesak penyelesaian yang adil dan damai untuk krisis di Burma,” demikian menurut pernyataan juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price.

“Mereka juga mengutuk kekerasan rezim yang meningkat yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan dan menyerukan akses kemanusiaan tanpa hambatan untuk membantu warga yang membutuhkan di Burma.”

Di Naypyidaw, Radio Free Asia (RFA) Layanan Myanmar yang terafiliasi dengan BenarNews meminta juru bicara junta Mayor Jenderal Zaw Min Tun untuk memberikan tanggapan, namun yang bersangkutan tidak merespons.

Tetapi kepala lembaga think tank yang terdiri dari mantan perwira militer yang sering memberikan pandangan garis keras rezim tersebut menyebut pertemuan AS dengan pemerintahan paralel Myanmar itu sebagai "tidak etis".

Terus terang, itu adalah tindakan tidak etis oleh negara adidaya yang menunjukkan rasa tidak hormat kepada negara lain,” kata Thein Tun Oo, direktur eksekutif Institut Studi Strategis Thayninga.

Dewan Administrasi Negara, sebagaimana junta secara resmi menyebut dirinya, “saat ini memegang tiga cabang kekuasaan di Myanmar,” ujarnya.

“Karena kami akan bergerak untuk memenuhi janji tepat waktu, kami tidak peduli apa yang dikatakan, ditekankan atau dilakukan oleh Barat, kami mengikuti peta jalan kami sendiri,” kata Thein Tun Oo.