Menlu AS Blinken serukan tekanan pada Myanmar untuk akhiri kekerasan

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Jumat mendesak ASEAN dan tetangganya untuk menekan Myanmar agar menghentikan kekerasan dan menerapkan konsensus regional guna memulihkan demokrasi pada pertemuan menteri-menteri luar negeri Asia Tenggara dan negara lainnya di Jakarta.

Blinken juga mengumumkan pemberian lebih dari US$74 juta (Rp1,1 triliun) dana bantuan kemanusiaan tambahan ke kawasan, termasuk hampir US$61 juta untuk mendukung pengungsi Rohingya yang terlantar akibat kekerasan yang sedang berlangsung di Myanmar.

“Di Myanmar, kita harus menekan rezim militer untuk menghentikan kekerasan, untuk mengimplementasikan konsensus lima poin ASEAN, untuk mendukung kembalinya pemerintahan yang demokratis,” kata Blinken dalam pidatonya pada pertemuan dengan para menteri ASEAN.

ASEAN telah berusaha untuk menengahi penyelesaian krisis di Myanmar, di mana lebih dari 3.700 orang tewas dan ribuan lainnya ditangkap oleh pasukan keamanan sejak kudeta, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok pemantau berbasis di Thailand.

Junta juga memerangi kelompok etnis bersenjata dan pejuang perlawanan sipil di seluruh negeri.

Konsensus lima poin disepakati oleh para pemimpin ASEAN pada April 2021 dan menyerukan segera diakhirinya kekerasan, dialog di antara semua pihak, ditentukannya utusan khusus untuk memediasi, bantuan kemanusiaan dan kunjungan utusan ke Myanmar.

Namun, konsensus tersebut belum dilaksanakan oleh junta Myanmar.

Dalam komunike terakhir di akhir pertemuan, para menteri luar negeri (menlu) ASEAN menegaskan kembali bahwa konsensus tetap menjadi acuan utama mereka untuk mengatasi krisis di Myanmar.

"Kami mengutuk keras tindakan kekerasan yang terus berlanjut, termasuk serangan udara, penembakan artileri dan penghancuran fasilitas publik dan mendesak semua pihak yang terlibat untuk mengambil tindakan nyata untuk segera menghentikan kekerasan tanpa pandang bulu," kata komunike tersebut.

Pernyataan itu mencatat bahwa para menteri diberi pengarahan singkat oleh Thailand tentang keputusannya untuk menjadi tuan rumah pertemuan informal dengan menlu yang ditunjuk militer Myanmar bulan lalu, dan bahwa beberapa negara anggota memandang ini sebagai “perkembangan positif.”

Menlu Thailand Don Pramudwinai mendukung pertemuan tersebut, mengatakan hal itu sejalan dengan dokumen ASEAN sebelumnya yang menyerukan penjajakan pendekatan lain untuk menyelesaikan krisis.

Dia mengatakan di sela-sela pertemuan ASEAN pada hari Rabu bahwa pembicaraan di Pattaya ditujukan untuk melibatkan kembali junta Myanmar, yang telah dijauhi oleh sebagian besar blok regional karena kegagalannya menerapkan konsensus lima poin.

Analis mengatakan keputusan Thailand untuk mengadakan pembicaraan dengan militer Myanmar telah mengungkap perpecahan di dalam ASEAN.

Don juga mengungkapkan bahwa dia bertemu secara diam-diam selama akhir pekan dengan Aung San Suu Kyi, menjadikannya pejabat tinggi asing pertama yang bertemu dengan pemimpin Burma sejak militer Myanmar memenjarakan perempuan politikus itu pada Februari 2021.

Hunter Marston, seorang peneliti Asia Tenggara di Australian National University, mengatakan komunike tersebut sebagian besar sesuai dengan harapannya, walaupun ada juga diplomasi dari Thailand yang katakannya tidak jujur.

“Saya ingin melihat pengakuan yang lebih jelas atas frustrasi ASEAN terhadap junta militer dan bahasa yang lebih kuat untuk mengutuk pengeboman terhadap sasaran sipil,” katanya.

“Saya juga ingin mendengar ASEAN mengundang NUG (National Unity Government) sebagai cara memaksa junta, tetapi itu tidak akan mendapat konsensus,” tambah Marston.

NUG merupakan pemerintah bayangan di pengasingan yang dibentuk oleh sekelompok anggota parlemen terpilih yang digulingkan dalam kudeta Myanmar.

Muhammad Waffaa Kharisma, seorang peneliti di Pusat Kajian Strategis dan Internasional di Jakarta, mengatakan sifat generik dari dokumen membuat dia menurunkan harapannya.

“Dari awalnya mengharapkan kemajuan dalam mengubah sikap junta, mengurangi kekerasan, dan bergerak ke arah dialog, sekarang saya hanya berharap ASEAN tidak menerima kembali junta tanpa pertanggungjawaban,” kata Waffaa kepada BenarNews.

“ASEAN bukan medan pertempuran”

Sementara itu, Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo pada Jumat, saat bertemu dengan para menteri luar negeri ASEAN dan negara lain, termasuk Blinken, Menlu  Rusia Sergey Lavrov dan China Wang Yi , memperingatkan agar tidak menjadikan Asia Tenggara medan pertempuran antar kekuatan.

“ASEAN tidak boleh menjadi ajang persaingan, tidak boleh menjadi proksi negara mana pun, dan hukum internasional harus dihormati secara konsisten,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan negara-negara ASEAN membutuhkan pemahaman, kebijaksanaan dan dukungan dari negara-negara maju dan negara-negara sahabat untuk meninggalkan “pendekatan zero-sum” dan mengadopsi pendekatan yang saling menguntungkan.

“Saya mengajak kita semuanya marilah kita menjadi pemenang yang terhormat, menang tanpo ngasorake,” ujar Presiden.

Menlu Retno Marsudi menambahkan kawasan Indo-Pasifik masih jauh dari memastikan lingkungan yang kondusif untuk membuka potensi penuhnya, karena masih ada ketidakpercayaan dan ketidakpastian.

“Ada yang bilang Indo-Pasifik mengalami gejala ‘Perang Dingin di tempat panas’,” ujar Retno. “Indo-Pasifik tidak boleh menjadi medan pertempuran lainnya. Wilayah kami harus tetap stabil, dan kami menginginkan untuk tetap seperti itu.”

Menlu Blinken juga menyatakan keprihatinan tentang pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik Korea Utara yang terus berlanjut, yang menurutnya mengancam kawasan dan rezim nonproliferasi global.

Blinken menegaskan kembali dukungan Amerika Serikat untuk kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut China Selatan dan Timur serta menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

China dan negara-negara ASEAN pada Kamis sepakat untuk mempercepat negosiasi kode etik untuk mencegah konflik di Laut China Selatan, pembangunan Indonesia, ketua blok regional tahun ini, sebagai "tonggak sejarah".

China mengklaim hampir semua jalur air strategis itu, yang juga diperebutkan oleh Taiwan dan anggota ASEAN, Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

Blinken mengutuk perang Rusia di Ukraina dan mendesak negara-negara untuk "mendorong perdamaian yang adil dan abadi" di sana.

Blinken juga bertemu secara terpisah dengan Wang Yi, menteri luar negeri China dan anggota Politbiro Partai Komunis yang berkuasa, pada Kamis.

Blinken menjelaskan kepada Wang bahwa setiap tindakan yang menargetkan pemerintah AS, perusahaan AS, atau warga negara Amerika “menjadi perhatian mendalam bagi kami, dan bahwa kami akan mengambil tindakan yang tepat untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab,” menurut Radio Free Asia, mengutip seorang senior pejabat Departemen Luar Negeri AS.

Wang mengatakan AS perlu merenungkan akar penyebab kesulitan serius dalam hubungan mereka, menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri China.

Wang "mendesak AS untuk menghindari campur tangan sembarangan dalam urusan dalam negeri China atau merusak kedaulatan dan integritas teritorial China, berhenti menekan China dalam bidang ekonomi, perdagangan, sains, dan teknologi, serta mencabut sanksi ilegal dan tidak beralasan terhadap China," kata pernyataan tersebut.