Kapolri: Bom Bunuh Diri di Jakarta Dilakukan JAD

Polisi meyakini aksi teror dua bom bunuh diri dekat terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu malam, dilakukan oleh kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafilisasi dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), sementara Presiden Joko “Jokowi” Widodo mendesak segera dirampungkannya revisi Rancangan Undang-undang (RUU) Antiterorisme untuk memudahkan antisipasi teror.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa kelompok yang melakukan serangan yang menewaskan tiga polisi dan melukai 10 orang lainnya adalah jaringan sel Bandung Raya, yang sebagian dari mereka telah ditangkap dan dilumpuhkan petugas.

“Ini jaringan lama dan kecil. Kita akan kejar terus mereka, masyarakat tidak perlu panik. Kita semua tetap kuat dan tidak perlu kita khawatirkan,” kata Tito saat meninjau lokasi ledakan Bom Kampung Melayu, Jumat petang, 26 Mei 2017.

Menurut Tito, kelompok ini dikendalikan Bahrun Naim, seorang warga Indonesia yang kini bergabung dengan ISIS di Suriah.

Tito mengatakan sebelumnya polisi telah menggagalkan beberapa upaya serangan yang mereka rencanakan.

Misalnya pengerebekan di Waduk Jati Luhur, pada 25 Desember 2016, yang berencana melancarkan teror pada Natal dan Tahun Baru. Saat itu, polisi menangkap empat orang terduga teroris, dan menembak mati dua lainnya karena berupaya melawan petugas.

Kelompok JAD Bandung, kata Tito, juga yang meledakkan bom panci di taman Pandawa, Kelurahan Arjuna, Kota Bandung, akhir Februari lalu.

Waktu itu, Yayat Cahyadi (42), pelaku peletakan bom itu, ditembak mati petugas karena berupaya melawan saat bersembunyi dan melarikan diri ke kantor kelurahan setempat.

Amaq media propaganda ISIS, pada Kamis malam telah mengklaim bertanggung jawab terhadap serangan bom bunuh diri di Kampung Melayu.

“Pelaku serangan terhadap sekumpulan polisi di Jakarta merupakan para pejuang ISIS,” sebut kelompok itu seperti dikutip dari laman SITE Inteligence Group.

Mendesak

Mencermati aksi bom bunuh diri ganda itu, Presiden Jokowi mendesak agar revisi RUU Antiterorisme segera diselesaikan oleh pemerintah dan DPR untuk penceganah serangan teror di masa datang.

"Regulasi yang memudahkan aparat melakukan pencegahan. Kita ingin pemerintah dan DPR segera menyelesaikan undang-undang antiterorisme. Sehingga akan memudahkan aparat penegak hukum agar memiliki landasan kuat dalam bertindak," ujarnya kepada wartawan usai membesuk korban ledakan di Rumah Sakit Polri, Jakarta, Kamis malam.

Jokowi juga memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan segera berembuk dengan DPR untuk menyelesaikan hal itu.

“Tadi saya perintahkan Menko Polhukam untuk segera menyelesaikan UU Antiterorisme agar aparat hukum punya landasan kuat bertindak. Utamanya mencegah," ujar Jokowi.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Antiterorisme DPR, Asrul Sani, mengatakan sebelum insiden Kampung Melayu, pihaknya telah menggelar rapat internal terkait pembahasan aturan tersebut. Saat ini, tim pansus sedang mengidentifikasi dan membuat daftar isian masalah yang akan dibahas.

“Anggota telah menyepakati untuk mengintensifkan pembahasan masalah. Minggu depan, akan kita rapat lagi untuk mempertajam pembahasan,” katanya saat dihubungi BeritaBenar.

Menurutnya, hal yang menjadi prioritas dalam pembahasan RUU Antiterorisme tersebut adalah mengenai pasal pidana materil yang bakal diterapkan kepada pelaku terorisme dan definisi tindak pidana terorisme.

“Mengenai definisi ini tidak hanya dari kita, tapi juga pemerintah yang belum sepakat. Tapi intinya kita akan mengupayakan bersama-sama untuk menyegerakan pembahasan aturan ini,” pungkasnya.

Fenonema global

Tito mengatakan serangan di Kampung Melayu itu memang fenomena global dan dilakukan karena ISIS sedang terdesak oleh serangan pasukan koalisi baik di Suriah maupun Irak.

“Sekarang terjadi fenomena desentralisasi. Sentralnya diserang, mereka berpecah, kemudian memerintahkan sel-sel pendukungnya di berbagai negara untuk melakukan serangan untuk mengalihkan perhatian,” ujarnya.

Tito mengatakan penyerangan terhadap polisi merupakan bagian dari doktrin kelompok radikal.

“Sampai hari ini lebih dari 140 anggota Polri menjadi korban kelompok teroris. 40 orang gugur tentunya termasuk tiga rekan kita dalam peristiwa kemarin, dan 80 orang lainnya terluka,” paparnya.

“Kita perlu bersama-sama untuk menekan mereka, yang jelas kami yakin kemampuan Polri dan TNI negara masih jauh di atas mereka,” tegasnya.

Penggeledahan

Sementara itu, polisi terus mengusut untuk mencari bukti-bukti baru terkait keterlibatan sejumlah orang dalam aksi bom bunuh diri di Kampung Melayu.

Jumat siang, pasukan antiteror Densus 88 Polri dan Polda Jawa Barat menggeledah sebuah kontrakan di Desa Dayehkolot, Kabupaten Bandung.

Kontrakan itu disewa terduga pelaku teror bom Kampung Melayu berisial AK alias Abu Daffa. Kontrakan yang telah dihuni selama dua tahun itu, juga dijadikan sebagai tempat usaha pria yang berprofesi sebagai pedagang jual beli karpet spons itu.

“Itu merupakan bagian dari pengembangan yang sedang kami lakukan. Kami masih terus mengejar keterlibatan beberapa nama yang diduga terkait dengan aksi itu,” tuturKepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen. Pol. Setyo Wasisto, yang dihubungi BeritaBenar.

Polisi juga menggeledah rumah milik terduga teroris WS, yang berada di Buah Batu, Kota Bandung.

Sehari sebelumnya, polisi juga menggeledah rumah yang ditempati INS, lelaki yang diyakini meledakkan diri dekat halte busway terminal Kampung Melayu itu.

Dalam penggeledahan di rumah yang terletak di Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung itu, Densus 88 Mabes Polri ikut membawa istri dan anak INS, untuk dimintai keterangan.

Petugas juga menyita sejumlah sejumlah barang di rumah itu seperti peralatan berkemah militer, paspor, poster, selebaran, dan sejumlah dokumen.

“Apa saja hasilnya dan siapa saja tersangka baru akan segera kita umumkan. Saat ini, tim masih bekerja mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta baru,” kata Setyo.

Hari Jumat, total tiga orang terduga terkait bom di Kampung Melayu telah ditangkap di tiga lokasi terpisah di Jawa Barat, demikian dikatakan perwakilan humas polda Jawa Barat, Yusri Yunus, seperti dikutip di Reuters.