Follow us

Kapolri Prihatin Brimob Kembali Tewas Ditembak di Papua

Komnas HAM meminta Presiden memaksimalkan tim khusus yang pernah dibentuk untuk menangani masalah Papua.
Putra Andespu
Jakarta
2017-11-15
Email
Komentar
Share
Suasana pemakaman anggota Brimob yang tewas ditembak kelompok bersenjata di Timika, Papua, 15 November 2017.
Suasana pemakaman anggota Brimob yang tewas ditembak kelompok bersenjata di Timika, Papua, 15 November 2017.
AFP

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku prihatin dengan kembali tewasnya seorang Brimob karena ditembak oleh kelompok bersenjata di area PT Freeport Indonesia, di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.

“Saya prihatin adanya peristiwa (penembakan) tadi jam 03.30 atau 4 pagi waktu Papua di area Freeport Mile 69. Seorang Brimob gugur dan satu lagi tertembak,” katanya pada wartawan di Jakarta, Rabu, 15 November 2017.

“Tapi apapun juga ini salah satu risiko operasi apalagi di daerah gejolak kemanan, konflik seperti di Tembagapura,” ujar Tito sambil menambahkan Polri akan menaikkan pangkat anumerta kepada personelnya yang tewas, Brigadir Firman.

Firman dan rekannya Bripka Yongky Romte Ateng ditembak ketika berpatroli di lokasi yang sehari sebelumnya terjadi penembakan terhadap mobil operasional PT Freeport dan melukai seorang karyawan.

“Mereka sangat akrab, mereka ditugaskan patroli dan mencari siapa yang mengganggu keamanan di sekitar Tembagapura.” jelas Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen. Pol. Rikwanto.

Pada Oktober lalu seorang anggota Brimob, Briptu Berry Permana Putra, tewas dan enam lainnya luka-luka ketika terjadi kontak senjata antara polisi dan kelompok bersenjata, tidak jauh dari wilayah operasi PT Freeport.

 

 

 

Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Papua Barat, kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia, pada 21 Oktober melalui video yang mereka rilis, mengklaim bertanggung jawab atas penembakan dan serangan yang terjadi di wilayah Freeport.

Mereka juga membuat pernyataan ancaman akan “melakukan aksi-aksi penyerangan di areal Freeport” sebagai protes atas segala kekerasan yang terjadi di Bumi Cendrawasih dan kecaman atas Pemerintah Indonesia dan Freeport yang dinilai hanya mengeruk kekayaan bumi Papua.

TPN-OPM juga mengklaim bertanggung jawab atas penembakan pada Rabu, 15 November itu.

Kapolri mengatakan meski terjadi penembakan yang kembali merenggut nyawa anggota Brimob, langkah persuasif masih dikedepankan.

“Kita masih persuasif, tapi teknis lain saya enggak bisa sampaikan ke publik karena pasti akan kedengar mereka juga,” imbuhnya.

“Kita tak ingin masyarakat jadi korban, itu atensi nomor satu. Masyarakat tidak boleh sampai jadi korban. Kalau ada korban, enggak boleh banyak,” lanjut Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua pada 2012 - 2014.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian berbicara kepada para wartawan tentang situasi Papua di Jakarta, 15 November 2017. (Putra Andespu/BeritaBenar)
Kapolri Jenderal Tito Karnavian berbicara kepada para wartawan tentang situasi Papua di Jakarta, 15 November 2017. (Putra Andespu/BeritaBenar) Putra Andespu/BeritaBenar

 

 

Belum ada hasil

Rikwanto menyebutkan, saat ini negosisasi dengan kelompok bersenjata terus dilakukan yang melibatkan tokoh agama dan sosok yang dihormati di Mimika, dalam upaya untuk membuka akses masuknya bantuan kemanusian bagi 1300 warga Desa Banti dan Kimbeli yang dilaporkan diisolasi kelompok bersenjata.

“Kita belum berikan deadline sampai kapan, jangan putus asa untuk diplomasi,” katanya.

Komandan Operasi III Timika TPN-OPM, Hendrik Wanmang dan seorang tokoh masyarakat suku Amungme, John Kibak, membantah telah menyandera warga.

Mereka mengatakan warga kedua desa itu dilarang ke luar dari desa mereka untuk menghindari menjadi korban apa yang mereka sebut sebagai medan pertempuran antara polisi dengan TPN-OPM.

“Kami hanya mau bernegosiasi jika difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Ada PBB, Pemerintah Indonesia, Amerika Serikat dan orang Papua hadir, baru kami mau negosiasi,” kata Wanmang kepada BeritaBenar, Senin lalu.

Polda Papua hingga kini masih melakukan kajian bersama Kodam Cenderawasih untuk mengatasi krisis yang terjadi di kawasan pedalaman Tembagapura.

“Hasilnya akan dilaporkan ke Pusat,” ujar Rikwanto.

Desak pemerintah

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR RI, Jazuli Juwaini mendesak pemerintah lebih serius menyikapi masalah Papua.

"Mereka punya senjata ilegal, menyandera masyarakat di sana. Tidak bisa dianggap remeh. Harus serius menanganinya," katanya saat menginterupsi sidang paripurna DPR RI, Rabu.

“Negara harus memerangi separatis dan terorisme," tambahnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, malah setuju jika pemerintah harus mengambil langkah represif untuk membebaskan warga yang disebutnya disandera kelompok TPN-OPM, namun tetap harus memperhatikan hak asasi manusia (HAM).

“Untuk menyelamatkan warga negara kita kalau memang operasi militer, silahkan," ujar mantan jurnalis yang pernah disandera kelompok bersenjata ketika meliput perang di Irak pada 2005.

Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, tidak sepakat jika pemerintah mengambil langkah represif menyelesaikan krisis Papua, karena dikhawatirkan akan banyak jatuh korban.

“Kami mau menekankan penanganan yang mengutamakan pendekatan kemanusiaan,” ujarnya kepada BeritaBenar.

“Semua pihak yang pegang senjata harus pertimbangkan soal kemanusiaan sehingga keadaan tak jadi lebih buruk.”

Untuk menginvestigasi siapa di balik kelompok bersenjata, anggota DPR RI asal Papua Jimmy Demianus Ijie mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta.

"Biar tidak selalu yang dituding adalah OPM,” ujar politikus PDI Perjuangan itu di sela rapat paripurna DPR.

Amiruddin setuju dengan usulan itu. Dia minta Presiden Joko Widodo memaksimalkan tim khusus yang pernah dibentuk untuk menangani masalah Papua dalam penyelesaian krisis yang terjadi.

Tampilan selengkapnya