Follow us

Pekerja Migran di Asia Berjuang Melawan PHK, Kelaparan, dan Risiko Tertular COVID-19

BP2MI mengatakan ingin memberikan jaminan kepada pekerja migran karena mereka adalah pahlawan devisa.
Staf BenarNews
2020-04-15
Email
Komentar
Share
Anak-anak pekerja migran bermain di luar rumah mereka di lokasi konstruksi di bagian utara Bangkok, 12 April, 2020.
Anak-anak pekerja migran bermain di luar rumah mereka di lokasi konstruksi di bagian utara Bangkok, 12 April, 2020.
Nontarat Phaicharoen/BenarNews

Diperbarui Jumat, 17 April 2020, 21:30 WIB

Pekerja migran di Asia menanggung beban dari kebijakan lock down atau pembatasan fisik di kawasan ini yang mengakibatkan mereka terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), kelaparan, bahkan menjadi korban dari penularan virus corona.

Pemerintah tampaknya khawatir karena banyak dari pekerja ini adalah satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga mereka yang tinggal di Indonesia, Bangladesh dan negara-negara lain yang merupakan asal buruh migran tersebut.

Dalam pertemuan khusus yang berlangsung daring dengan sesama kepala negara dan kepala pemerintahan di Asia Tenggara untuk membahas upaya regional demi memerangi COVID-19, Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo mengangkat isu tentang pekerja migran yang terkena dampak pandemi.

Para pemimpin negara-negara Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) sepakat pada Selasa malam untuk memastikan adanya jaring pengaman sosial bagi orang-orang yang paling rentan di negara mereka. Tetapi mereka tidak menyinggung mengenai pekerja migran dalam pernyataan bersama mereka yang dikeluarkan setelah pertemuan mereka dan pertemuan daring serupa dengan pemimpin-pemimpin Jepang, Korea Selatan dan Cina.

“Saya menghargai kerja sama yang baik antara Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk melindungi pekerja migran,” kata Jokowi dalam pertemuan tersebut.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menunjukkan bahwa hampir 7 juta pekerja bermigrasi di antara negara-negara ASEAN, dan menyebut mereka sebagai jantung dari "proses pembangunan komunitas kami."

“Dengan setiap negara ASEAN mengadopsi langkah-langkah nasional mereka sendiri untuk mencegah COVID-19, kita tidak boleh melupakan komitmen kita untuk membantu dan melindungi warga negara kita, terutama yang rentan, di negara-negara ASEAN lainnya,” tulis Retno dalam sebuah op-ed yang diterbitkan  di Jakarta Post pada hari Selasa.

“Dengan lebih dari 1 juta orang Indonesia bekerja di Singapura dan Malaysia, saya telah melakukan kontak langsung dengan rekan-rekan saya untuk memastikan perlindungan pekerja migran kami di negara mereka masing-masing,” tulisnya.

Di seluruh kawasan ini, para pekerja migran bertahan di masa-masa sulit dalam menghadapi wabah COVID-19, kata aktivis dan LSM yang mengadvokasi mereka.

Di Thailand, Nich Wan, seorang warga Kamboja dari Battambang, yang pernah bekerja di sebuah lokasi konstruksi dan sekarang menjalankan bisnis bahan makanan kecil di utara Bangkok, mengatakan ia terjebak di tempat dengan penghasilan yang sedikit dari bisnisnya dan tidak adanya pekerjaan konstruksi.

“Saya tidak bisa menghasilkan cukup uang dengan penjualan yang sedikit akibat mewabahnya COVID dan saya harus tetap di sini. Saya pikir saya bisa pulang selama Songkran [Tahun Baru Thailand], tetapi perbatasan ditutup,” kata Nich kepada BenarNews.

Bangladesh Abdul Salam, 47, yang telah bekerja di Malaysia selama lima tahun, belum lama ini bekerja di sebuah toko perangkat keras di mana ia mendapat bayaran 25 ringgit ($5,75) per hari. Seminggu kemudian, pemerintah memberlakukan perintah kontrol gerakan (MCO), semacam penguncian parsial pada industri dan jasa kecuali untuk yang terdaftar sebagai esensial.

Perpanjangan masa berlaku MCO hingga 28 April telah membuatnya takut tidak akan punya uang untuk makanan. Dia hanya mengeluarkan uang sesedikit mungkin dan hanya makan sekali dalam sehari, seperti 15 teman serumahnya.

“Saya meminta pembayaran di muka 500 ringgit ($115) dari bos saya di awal MCO karena saya perlu mengirim uang ke rumah. Saya mengirim paling banyak ke keluarga saya di Bangladesh, dan menyisakan sedikit uang buat saya pakai,” katanya kepada BenarNews, sambil menambahkan bahwa ia dan teman-teman serumahnya telah mengumpulkan tiga hingga lima ringgit (69 sen menjadi $1,16) untuk membeli persediaan makanan.

LSM membantu

Siti Nursuraya Ali, pendiri LSM Anak Kami yang berbasis di Malaysia, telah bekerja sama dengan kedutaan besar Indonesia di Kuala Lumpur untuk memberikan bantuan kepada para migran Indonesia, dan berharap dapat melakukan hal yang sama dengan pekerja migran Bangladesh.

"Kami mencoba untuk melibatkan kedutaan besar Bangladesh tetapi mereka tidak sangat kooperatif, setidaknya kepada kami," katanya kepada BenarNews. “Mereka menginginkan database dari kami tetapi tidak ingin memberi kami dokumentasi yang tepat untuk kami bantu.”

Indonesians in Mindanao, in the southern Philippines, have appealed for food assistance from the government in Jakarta, the foreign ministry said.

Warga negara Indonesia (WNI) di Mindanao, di Filipina selatan, telah meminta bantuan makanan dari pemerintah di Jakarta, ujar kementerian luar negeri.

“Ada 3.000 warga negara Indonesia di Filipina selatan. Konsul Jendral Indonesia di Davao City berusaha menjangkau mereka yang paling rentan, ” kata Judha Nugraha, direktur perlindungan orang Indonesia di luar negeri di kementerian luar negeri. "Masjid di konsulat jenderal di Davao telah membagikan uang tunai dan sembako kepada orang Indonesia di sembilan wilayah di Filipina selatan."

Sementara itu, para pejabat di Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) mengatakan bahwa mereka sedang mencari bantuan pemerintah dalam membantu para pengungsi dan pencari suaka yang terkena dampak perintah pembatasan pergerakan.

Suhakam merujuk pada janji pemerintah bahwa tidak ada yang akan ditinggalkan sebagai bagian dari paket stimulus ekonominya untuk menanggapi pandemi.

Pada 27 Maret, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan paket stimulus yang mengalokasikan $29,6 miliar untuk kesejahteraan masyarakat, $23,1 miliar untuk mendukung bisnis dan $460 juta untuk meningkatkan perekonomian, dalam sebuah paket yang disebut sebagai "Paket Stimulus Ekonomi Berbasis Masyarakat.” Sejak itu, ia telah mengalokasikan $2,3 miliar lagi untuk membantu usaha kecil.

“Alokasi harus dilakukan untuk membantu dan memenuhi kebutuhan dasar komunitas pengungsi dan pencari suaka. Ini termasuk dana untuk tempat tinggal sementara bagi mereka yang menghadapi penggusuran oleh tuan tanah,” demikian disebutkan dalam pernyataan itu.

Menurut kelompok advokasi hak asasi manusia, sebagian besar dari hampir 3 juta pekerja migran di Thailand yang berasal dari Kamboja, Laos dan Myanmar bekerja di pabrik, proyek konstruksi, restoran, kawasan pertokoan, dan perikanan di Bangkok dan provinsi-provinsi yang berdekatan.

Banyak yang kehilangan pekerjaan mereka setelah pada 22 Maret pemerintah kota metropolitan Bangkok dan provinsi-provinsi lain memerintahkan bisnis yang tidak penting ditutup. Semakin banyak yang kehilangan pekerjaan mereka ketika Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha mengeluarkan dekrit darurat dan jam malam untuk mencegah penyebaran virus.

Pemerintah baru-baru ini meluncurkan paket stimulus $58 miliar (1,9 triliun baht), tetapi jumlah itu tidak termasuk bantuan untuk pekerja migran.

Kondisi yang ada menjadi semakin buruk ketika beberapa pekerja migran yang diberhentikan tidak menerima kompensasi yang harus mereka terima berdasarkan undang-undang, ujar para advokat hak asasi kepada BenarNews.

“Kami tidak tahu persis berapa banyak pekerja migran telah meninggalkan Thailand dan berapa banyak yang tersisa di sini,” ujar Patima Tungpuchayakul, direktur Jaringan Promosi Hak-hak Tenaga Kerja (LPN) kepada BenarNews. "Pemerintah juga tidak tahu dan mereka juga menanyakan jumlahnya.

Para pejabat pemerintah di bidang jaminan sosial tidak menanggapi permintaan BenarNews untuk memberikan komentar mereka.

Bantuan bagi yang kembali

Menurut aktivis LSM di Indonesia, WNI yang telah kembali dari pekerjaan mereka di luar negeri menghadapi kebutuhan serupa di tengah pandemi.

Hampir 33.000 pekerja migran telah kembali dari Malaysia, Hong Kong dan Taiwan pada akhir Maret, menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

"Kami ingin memberikan jaminan kepada para pekerja migran karena mereka adalah pahlawan devisa," kata Benny Ramdhani setelah dilantik sebagai kepala BP2MI oleh Jokowi pada hari Rabu.

Bangladesh, yang bukan anggota ASEAN, telah harus menghadapi hal serupa dengan kembalinya warga negara mereka yang telah dipulangkan dari berbagai negara-negara - termasuk banyak dari mereka yang telah dipenjara karena melanggar masa berlaku visa.

Kantor berita Bangladesh BSS melaporkan bahwa 366 orang Bangladesh, sebagian besar pekerja migran dan beberapa pelancong yang terlantar, kembali dari Arab Saudi dengan penerbangan khusus yang dicarter pada Rabu malam.

"Mereka naik pesawat setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan tak satu pun dari mereka yang positif COVID-19,” ujar Golam Moshi, duta besar Bangladesh untuk Arab Saudi, mengatakan kepada BenarNews.

Dia mengatakan 15 orang Bangladesh yang terinfeksi oleh virus corona telah meninggal dunia di Arab Saudi.

Uni Emirat Arab telah menyediakan daftar lebih dari 200 pekerja Bangladesh yang ada di dalam penjara mereka, ujar Menteri Luar Negeri A.K. Abdul Momen kepada BenarNews.

"Kami sedang memeriksa apakah mereka benar-benar warga negara Bangladesh."

Syed Saiful Haque, kepala Yayasan WARBE Development, sebuah LSM yang didedikasikan untuk kesejahteraan pekerja asing, mengatakan setidaknya 250.000 orang Bangladesh dari berbagai negara telah kembali secara mandiri atau telah dideportasi karena pandemi di negara –negara dimana mereka bekerja di Timur Tengah serta di Malaysia dan Italia.

"Tentu saja, coronavirus menyebabkan krisis di negara-negara dimana mereka bekerja, tetapi mengirim pekerja asing kembali ke negara asalnya adalah tidak adil karena pekerja migran ini berkontribusi besar terhadap ekonomi mereka," kata Abdul Momen.

Menurut perkiraan pemerintah, tahun lalu, pekerja migran Bangladesh mengirim uang sebesar $15,5 miliar (1,3 triliun taka) ke keluarga mereka,.

Mereka yang telah kembali akan menerima tunjangan dan berhak atas pinjaman pemerintah, ujar Menteri Kesejahteraan Warga Asing Imran Ahmad kepada BenarNews.

“Setiap orang yang kembali akan mendapatkan 5.000 taka ($59) pada saat mereka tiba di bandara. Anggota keluarga dari pekerja asing yang meninggal karena coronavirus akan mendapatkan 300.000 taka ($3.541),” ujarnya.

“Kami akan memberikan pinjama kepada masing-masing pekerja mulai dari 500.000 taka ($5.902) hingga 700.000 taka ($8.263) jika mereka berinvestasi dalam kegiatan ekonomi terutama di sektor pertanian,” ujar Ahmad.

Pasukan pekerja

Menurut Haque dari WARBE, ada hampir 10 juta pekerja migran Bangladesh di luar negeri, termasuk pekerja yang tidak berdokumen di seluruh dunia.

Angka itu hampir sama dengan jumlah pekerja asing asal Filipina, yang juga menjadi sektor yang sangat terpengaruh akibat virus ini. Banyak pekerja migran Filipina di luar negeri yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, pekerja di sektor jasa, dan pelaut.

Joanna Concepcion, ketua Migrante International yang memperhatikan kesejahteraan pekerja Filipina di luar negeri, mengatakan semakin banyak pekerja migran Filipina yang kehilangan pekerjaan karena COVID-19, dan kepulangan mereka diperkirakan akan berdampak pada ekonomi.

"Lebih dari 400.000 pekerja migran Filipina di luar negeri diperkirakan akan kembali dalam beberapa bulan mendatang karena COVID-19," katanya.

Statistik terakhir dari kementerian luar negeri Filipina menunjukkan bahwa saat ini ada 736 orang Filipina yang bekerja di luar negeri yang diketahui telah terinfeksi virus, dan sejauh ini ada 88 yang meninggal dunia. Mereka tersebar di sekitar 41 negara dan wilayah di seluruh dunia.

Pada saat yang sama, Filipina tidak menghentikan pekerja migran untuk pergi keluar negeri, terutama mereka yang sudah memiliki kontrak. Kementerian luar negeri mengatakan bahwa kondisi saat ini tidak akan menghentikan perawat dan petugas kesehatan Filipina untuk pergi membantu negara-negara lain dalam memerangi pandemi.

Ronna Nirmala dan Tria Asmara di Jakarta, Nisha David di Kuala Lumpur, Nontarat Phaicharoen di Bangkok, Kamran Reza Chowdhury dan Jesmin Papri di Dhaka, dan Jason Gutierrez di Manila berkontribusi dalam laporan ini.

Tampilan selengkapnya