China Kritik AS Masih Punya Mentalitas Perang Dingin

AS mengatakan akan bekerja sama dengan negara manapun yang bersedia mempertahankan tatanan berbasis aturan.
Tria Dianti
2021.12.09
Jakarta
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
China Kritik AS Masih Punya Mentalitas Perang Dingin Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berpidato di depan peserta Bali Democracy Forum, di Bali, 9 Desember 2021.
Courtesy @Menlu_RI via Twitter

China menuduh Amerika Serikat masih memiliki mentalitas Perang Dingin pada hari dimana Washington mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi untuk Demokrasi, Kamis (9/12), yang bertujuan melawan ancaman otoritarianisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi.

Berbicara dalam acara tahunan Bali Democracy Forum (BDF) di Bali, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan, “Sebuah negara tertentu masih memandang dunia di abad ke 21 ini dengan mentalitas Perang Dingin yang sudah usang. Negara tersebut ingin membentuk kelompok-kelompok kecil dan lingkaran-lingkaran dengan mengatasnamakan demokrasi.”

Ucapan Wang nampak jelas ditujukan pada Amerika Serikat.

“Hal ini justru menginjak-injak semangat demokrasi, dan memutar balik roda sejarah umat manusia,” tambahnya.

China dan Rusia tidak diundang dalam KTT untuk Demokrasi yang diprakarsai oleh Presiden AS Joe Biden yang dihadiri sekitar 100 pimpinan negara yang diselenggarakan pada 9-10 Desember 2021 secara virtual. Dari ASEAN hanya Indonesia, Malaysia dan Filipina yang diundang, dan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dijadwalkan untuk menghadiri KTT tersebut, kata menteri luar Retno Marsudi.

Diundangnya Filipina, dimana kebijakan pemberantasan narkobanya berdampak pada dibunuhnya ribuan warga tanpa proses hukum dipertanyakan aktivis hak asasi manusia (HAM).

Indonesia juga dinilai mengalami kemunduran demokrasi di bawah kepemimpinan Jokowi, menurut sebuah buku berjudul “Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi?” diterbitkan tahun lalu dan ditulis oleh akademisi dari Indonesia dan luar negeri.

Pemerintahan Jokowi sampai taraf tertentu telah menekan kebebasan berpendapat dan kritik serta tidak mengindahkan fungsi checks and balances yang ada, demikin pendapat para pakar dalam buku itu.

Menteri Luar Negeri Wang Yi dalam pernyataannya di BDF mengatakan penyebaran isu “hak asasi manusia menggantikan kedaulatan” dan transformasi demokrasi yang direkayasa oleh negara lain tidak membawa stabilitas atau kemakmuran.

 “Kita harus mengambil pelajaran dengan tegas menjunjung tinggi peran sentral PBB, membela otoritas Piagam PBB, dan menentang tindakan yang merusak kedaulatan atau mencampuri urusan dalam negeri negara lain dengan dalih demokrasi atau hak asasi manusia,” kata dia.

BDF ke-14 itu diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri 335 peserta dari 95 negara, termasuk Amerika, serta 18 pejabat setingkat menteri.

Dalam pidatonya di BDF, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan AS mengharapkan kemajuan yang terukur dalam mewujudkan demokrasi tersebut baik di kawasan Indo-Pasifik dan di manapun.

“Amerika Serikat akan bekerja sama dengan negara manapun yang bersedia mempertahankan tatanan berbasis aturan yang bebas dan terbuka yang memungkinkan stabilitas dan pertumbuhan, dan yang memfasilitasi negara-negara bersatu untuk mengatasi ancaman global,” kata Blinken.

Blinken dijadwalkan mengunjungi Indonesia minggu depan dan akan bertemu dengan beberapa pejabat Indonesia untuk membahas cara memperluas dan memperdalam kemitraan.

Blinken juga dijadwalkan mengunjungi Malaysia, dan Thailand pada 13-16 Desember untuk membahas isu-isu regional termasuk situasi di Myanmar. Ia akan mengakhiri perjalanannya dengan singgah di Honolulu, Hawaii, pada 17 Desember untuk bertemu dengan Komandan AS Indo-Pacific Command (USINDOPACOM) Laksamana John Aquilino.

Di BDF Menlu RI, Retno Marsudi, mengatakan pandemi datang saat demokrasi di banyak negara mengalami kemunduran. “Pandemi semakin memperburuk demokrasi dan memaksa kita merubah cara menjalankan pemerintahan,” ujarnya.

Selain itu, pandemi juga memperbesar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Oleh karenanya, komunitas global harus bekerja sama agar kesetaraan dapat dicapai.

“Melalui peringanan hutang, pemberian akses setara vaksin dan meningkatkan investasi kesehatan,” ujarnya.

Mencari pengaruh di kawasan

Guru besar hubungan internasional di Universitas Pertahanan, Anak Agung Banyu Perwita, mengatakan pernyataan Wang wajar dalam konteks rivalitas antar dua negara.

“Kompetisi dua negara besar selalu terkait mencari pengaruh baik ekonomi, politik dan militer. Amerika Serikat terlihat ingin mempertahankan hegemoni di kawasan Indo-Pasifik, seperti AUKUS yang memperlihatkan genggaman politik keamanan dalam kawasan ini,” katanya mengacu pada kerja sama pertahanan yang dibentuk baru-baru ini oleh Australia, Amerika dan Inggris.

Di sisi lain, China ataupun negara besar lainnya juga akan melakukan hal yang sama  yaitu memperebutkan pengaruh di kawasan. “Jadi pernyataan Wang Yi tidak mengherankan karena mentalitas perang dingin Amerika Serikat itu memang masih ada. Amerika mengepung Indo-Pasifik dari mana-mana Jepang, Korsel, Australia, Guam,” kata dia.

Menurut dia, terkait negara kawasan banyak bekerjasama dengan China dalam konteks ekonomi, karena itu memang yang dibutuhkan oleh Asia seperti infrastruktur.

“Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu merupakan kompensasi dari kegagalannya mempertahankan kerjasama ekonomi ke negara kawasan Indo-Pasifik. Itu memang mindset dari Cold War,” ujarnya.

Pakar Hubungan Internasional China sekaligus Ketua Yayasan Pusat Studi China, Rene Pattiradjawane menilai Amerika Serikat membangun kekuatan sisa lama dan tidak menyadari kalau dunia sudah berubah.

“Amerika tidak bisa mengklaim dirinya sebagai penentu arah kebijakan global. Sekarang bukan AS-Rusia saja adidaya tapi sekarang ada China, India bahkan Indonesia yang juga ikut mengarahkan ketertiban dunia,” ujar Rene.

Sementara pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran di Bandung, Teuku Rezasyah mengatakan sebenarnya, pernyataan China secara tidak langsung menggambarkan perang dingin yang aktornya adalah dua negara itu yaitu China dan Amerika Serikat.

“China ingin menunjukkan dia siap menjadi negara superpower berdampingan dengan AS. China ingin tunjukkan tidak takut dengan AS karena berani mengkritik AS,” ujarnya.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya