Dinilai Lalai Antisipasi COVID-19, Jokowi Digugat ke Pengadilan

RS darurat di Pulau Galang beroperasi Senin depan, sementara sejumlah jamaah tabligh dan ratusan siswa kepolisian positif corona.
Ronna Nirmala & Arie Firdaus
Jakarta
2020-04-01
Share
200401_ID_Covid_featured_1000.jpg Seorang pedagang memperlihatkan sanitizer dan sabun yang dibagikan gratis oleh aktivis mahasiswa di Yogyakarta di tengah merebaknya wabah COVID-19, 26 Maret 2020.
AP

Enam warga yang mewakili pelaku usaha mikro kecil dan menegah (UMKM) menggugat Presiden Joko "Jokowi" Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (1/4), karena dinilai lalai dan terlambat dalam menangani wabah COVID-19 di Indonesia.

Gugatan class action ini menuntut Jokowi membayar ganti rugi sebesar sekitar Rp10 miliar karena dianggap menyebabkan kerugian dan penurunan pendapatan pedagang UMKM.

"Keterlambatan penanganan membuat kita tidak siap menghadapi virus corona sehingga menimbulkan kerugian materil dan imateril seluruh masyarakat, terutama pekerja harian dan UMKM," kata salah seorang penggugat Enggal Pamukty kepada BenarNews.

Menurut Enggal, pemerintah sebetulnya memiliki waktu sekitar dua bulan untuk bersiap menangkal COVID-19, seusai muncul pertama kali di Cina pada 31 Desember tahun lalu.

"Pemerintah malah bergurau dan melempar candaan ke publik, bukannya bersiap-siap secara teknis dan kebijakan," lanjutnya.

Sejumlah guyonan memang sempat disuarakan petinggi di Tanah Air terkait virus corona. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang belakangan terpapar COVID-19 dan masih dirawat, pada 17 Februari 2020, sempat menyebut bahwa orang Indonesia kebal virus lantaran suka menyantap nasi kucing.

Sepekan berselang, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan virus corona tidak bisa masuk ke Indonesia disebabkan kesusahan izin. Disusul Wakil Presiden Ma'ruf Amin tiga hari setelahnya yang menambahkan bahwa Indonesia bebas virus berkat doa kunut --doa khusus yang dibaca pada rakaat terakhir salat.

Empat hari usai pernyataan Ma’ruf itu, Jokowi kemudian mengumumkan dua kasus pertama COVID-19 di Indonesia dan terus bertamabah hingga kini.

Hingga Rabu sore, Kementerian Kesehatan mencatat kasus positif COVID-19 sebanyak 1.677 atau naik 263 kasus dari hari sebelumnya, dengan pasien sembuh bertambah menjadi 103 orang.

Adapun pasien positif yang meninggal dunia hingga hari ini mencapai 157 orang, bertambah 21 kasus dari hari sebelumnya. Penambahan ini merupakan yang tertinggi dalam sehari yang pernah diumumkan otoritas sejak merilis kematian pertama pada 11 Maret 2020.

"Pemerintah sudah lalai sehingga saya dan beberapa teman yang diwakili mengalami penurunan pendapatan. Tapi lebih dari itu, pemerintah sudah lalai terhadap warga negara," katanya lagi.

Dalam foto yang dirilis oleh Istana Kepresidenan ini, Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengunjungi rumah sakit darurat untuk penderita COVID-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau, 1 April 2020. [AFP]
Dalam foto yang dirilis oleh Istana Kepresidenan ini, Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengunjungi rumah sakit darurat untuk penderita COVID-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau, 1 April 2020. [AFP]

Rumah sakit darurat di Pulau Galang

Sebagai tindak lanjut penanganan COVID-19, Jokowi pada hari ini meninjau pembangunan rumah sakit darurat di Pulau Galang, Kepulauan Riau, lokasi yang dulu pernah menjadi tempat penampungan pengungsi Vietnam pada kurun 1979-1996.

Rumah sakit yang ditargetkan dibuka Senin depan, rencananya akan digunakan untuk menampung, mengisolasi, dan merawat para pekerja migran yang berasal dari negara-negara yang terjangkit COVID-19 yang kembali ke Tanah Air.

"Setiap hari ada mobilitas tenaga kerja Indonesia yang pulang dari Malaysia. Ini harus dikontrol, harus diawasi dan dicek sehingga semuanya dalam keadaan bersih dan tidak membawa corona masuk ke desa," ujar Jokowi.

Ditambahkan Jokowi, saat wabah COVID-19 berakhir, rumah sakit berkapasitas 1.000 tempat tidur dan 50 ruang isolasi yang dibangun dengan biaya mencapai Rp400 miliar tersebut selanjutnya bakal digunakan untuk menangani penyakit menular dan lokasi riset.

Mengenai nasib tenaga kerja Indonesia yang masih berada di Malaysia, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam keterangan pers virtual hari ini menyatakan telah menyalurkan 3.143 paket bantuan logistik bagi yang terdampak kebijakan movement of control order (MCO) otoritas negara jiran.

"Perwakilan yang ada di Malaysia juga telah menyiapkan hampir 3.000 paket tambahan," ujar Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum (Kemlu) Judha Nugraha.

Sejumlah jamaah Tabligh positif corona

Kementerian juga mengonfirmasi 14 WNI di India dinyatakan positif COVID-19 usai mengikuti pertemuan akbar Jamaah Tabligh yang menjadi kluster baru penularan di New Delhi, India. Namun Judha belum memastikan lokasi para WNI itu lantaran lokasi anggota jamaah yang mobile dan mandiri.

“Sepuluh dinyatakan sembuh dan empat lainnya dalam perawatan dan stabil. Jumlah jamaah (WNI) sebanyak 731 yang tersebar di beberapa negara bagian di India,” tambah Judha.

Laporan BBC menyebutkan sebanyak enam partisipan Jamaah Tabligh di Masjid Nizamuddin New Delhi meninggal dunia dalam kondisi terpapar COVID-19.

Agenda serupa sebelumya digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, diikuti 16 ribu peserta dari berbagai negara —696 dari Indonesia.

Kegiatan yang sama juga hampir dilaksanakan di Gowa, Sulawesi Selatan, pada 18 Maret lalu sebelum akhirnya pemerintah setempat berhasil membatalkan kegiatan tersebut beberapa jam sebelum acara tersebut dibuka sementara ribuan jamaah dari berbagai provinsi di Indonesia dan sejumlah negara di Asia telah hadir di lokasi.

Pemerintah mengatakan hingga saat ini seorang yang jamaaah asal Balikpapan berusia 60 tahun yang sempat datang ke Gowa teruji positif COVID-19 dan meninggal karena komplikasi penyakit jantung. Kebanyakan dari peserta luar negeri telah kembali ke negaranya. Sebanyak 97 jamaah asal India dikarantina di rumah sakit “Wisma Atlet” Jakarta, setelah tiga jamaah Indonesia yang hadir dalam rangka tabligh di Gowa tersebut positif tertular virus corona.

300 Siswa polisi ODP

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan dalam rilis tertulis hari ini menerbitkan surat edaran pembatasan transportasi umum dari dan menuju Jakarta, sebagai langkah mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Moda transportasi yang dibatasi meliputi penghentian sementara layanan kereta api jarak jauh maupun Kereta Rel Listri (KRL), Mass Rapid Transit (MRT), Light Rapid Transit (LRT), bus Transjakarta, Transjabodetabek, dan bus bandara. Serta, menutup sementara pelayanan di terminal Tipe A dan Tipe B yang melayani bus antarkota antarprovinsi dan bus antarkota dalam provinsi.

Kepolisian hari ini juga menyatakan sebanyak 300 pelajar Sekolah Pembentukan Perwira Lemdikpol Polri di Sukabumi, Jawa Barat, terindikasi positif COVID-19 usai digelar tes massal cepat. Mereka kini telah disematkan status orang dalam pemantauan (ODP).

Juru bicara Mabes Polri Brigadir Jenderal Argo Yuwono mengatakan, keseluruhan siswa itu nantinya akan menjalani pemeriksaan swab untuk mengetahui hasil lebih akurat. Sejauh ini, para siswa telah diinstruksikan mengisolasi diri mandiri, diberikan vitamin C, menjalani rontgen, dan berolahraga ringan untuk menjaga kondisi.

Sementara, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia lewat media sosial hari ini mengumumkan dua dokter kembali meninggal dunia usai terpapar virus corona, sehingga keseluruhan dokter yang meninggal tatkala terlibat dalam penanganan COVID-19 menjadi 12 orang --satu di antaranya meninggal akibat kelelahan.

Kedua dokter yang meninggal adalah Efrizal Syamsuddin yang merupakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prabumulih, Sumatra Selatan; dan Ratih Purwarini yang menjabat Direktur Rumah Sakit Duta Indah Jakarta Utara.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya