Resmi Ditunda, Konstruksi Ibu Kota Baru

Pemerintah pada Kamis (28/5) mengumumkan pengerjaan konstruksi ibu kota baru akan ditunda karena wabah virus corona yang berakibat pada pemotongan anggaran sejumlah kementerian terkait.

Pengerjaan fisik dasar calon ibu kota baru seperti pembangunan jalan, bendungan, dan saluran irigasi awalnya direncanakan pada pertengahan tahun 2020 untuk mengejar pemindahan sebagian penduduk dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada 2024.

“Seluruh pekerjaan yang tidak krusial bisa ditunda, termasuk pengerjaan fisik proyek ibu kota baru yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun ini,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam telekonferensi, Kamis.

“Proyek ini diperkirakan akan mundur dari jadwalnya,” kata Suharso, tanpa memperinci prediksi sampai kapan waktu kemunduran proyek senilai Rp466 triliun ini.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada Agustus 2019 mengumumkan pemindahan ibu kota baru ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, untuk mengurangi beban yang ditanggung oleh Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis.

Dari total anggaran yang dibutuhkan, Jokowi mengatakan 81 persennya akan didapatkan melalui investasi baik dari dalam maupun luar negeri, sementara sisanya akan dialokasikan melalui APBN kepada sejumlah kementerian/lembaga.

Suharso memastikan, kendati pengerjaan proyek fisik diundur, rencana pemindahan ibu kota pemerintahan tersebut tetap akan dilakukan.

“Saat ini kami sedang memperdalam strategi untuk modal dan kegiatannya, termasuk persiapan pengembangan masterplan ibu kota baru,” kata Suharso.

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi, mengatakan meski proyek pengerjaan ibu kota baru mundur, pemerintah masih akan terus menjalin komunikasi dengan para calon investor.

“Ini sesuai arahan Pak Presiden agar Pak Luhut (Menko Marves) tetap menjaga komunikasi dengan para investor,” kata Jodi kepada BenarNews.

Beberapa investor dari Amerika Serikat, Cina, Jepang, Uni Emirat Arab (UAE) dan Korea Selatan diklaim pemerintah sudah menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di ibu kota baru.

Pariwisata Bali akan dibuka

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menyatakan pemerintah berencana membuka lagi sektor pariwisata Bali saat protokol kenormalan baru alias new normal mulai dijalankan pemerintah secara massal di seluruh Tanah Air.

Wishnutama menilai, Bali dipilih karena merupakan salah satu provinsi yang penanganan wabah virus coronanya sangat baik.

“Yang menjadi potensi untuk dibuka kembali adalah daerah yang tadi penanganan COVID-nya baik dan memang Bali adalah salah satunya,” kata Wishnutawa dalam konferensi pers, Kamis, tanpa menyebut detail waktu pelaksanaannya.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Bali, jumlah kasus positif corona di Bali hingga Kamis (28/5) mencapai 420 orang. Dari jumlah tersebut, 102 orang dalam perawatan dan 314 orang dinyatakan sembuh. Kematian akibat COVID-19 di Pulau Dewata ini tercatat 4 kasus. Belum ada penambahan kasus kematian akibat COVID-19 di Bali sejak dua pekan lalu.

Wishnutama menambahkan, saat ini pihaknya bersama jajaran pemerintah terkait tengah melakukan koordinasi dengan kepala daerah setempat serta menyiapkan sejumlah protokol sebelum destinasi pariwisata Bali benar-benar dibuka.

“Koordinasi dan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah sampai kabupaten itu adalah hal yang paling penting untuk melaksanakan protokol kesehatan maupun tahapan-tahapan ini,” katanya.

Pembukaan sekolah

Di Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta rencana pembukaan sekolah untuk dilakukan secara bertahap, pasca-pengumuman Dinas Pendidikan DKI yang menyebut aktivitas belajar dalam kalender baru pendidikan 2020/2021 akan dimulai 13 Juli 2020.

“Saya kira harus dicermati, jangan terburu-buru,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik.

“Anak kecil itu agak sulit. Misalnya pakai masker, jaga jarak, mereka kan memang hobi bermain. Saya kira kalau sekolah harus hati-hati ya, dihitung betul tingkat penyebarannya,” tambah Taufik.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan pengumuman pembukaan sekolah tanggal 13 Juli tersebut tidak mengartikan bahwa pelajar harus kembali ke kelas.

Pada pelaksanaannya, kegiatan belajar mengajar di kelas akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi COVID-19 di DKI Jakarta.

“Pembukaan sekolah akan dilakukan setelah situasi dan kondisi dinyatakan aman dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” kata Nahdiana kepada wartawan, Kamis.

Juru Bicara Pemerintah untuk Percepatan Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, mengumumkan penambahan 687 kasus baru terkonfirmasi sehingga akumulasi secara nasional mencapai 24.538.

Sementara, 6.240 orang sembuh atau bertambah 183 orang dan 23 kasus baru meninggal dunia sehingga total kematian mencapai 1.496.

Pilkada pada Desember

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama DPR menyepakati pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 mendatang setelah diundur dari jadwal awal September karena wabah virus corona.

“Maka komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020 sesuai dengan Perppu no 2 tahun 2020,” dalam dokumen kesimpulan rapat kerja pendapat komisi II DPR RI yang dibagikan humas KPU RI kepada Benarnews pada Kamis.

Dengan penetapan ini, maka tahapan lanjutan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 akan dimulai pada 15 Juni 2020.

Komisi II DPR RI juga meminta para penyelenggara pemilu untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait pelaksanaan pilkada di daerah yang sesuai dengan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19.

Anggota komisi II DPR RI dari fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan hingga saat ini besaran anggaran belum diputuskan oleh KPU.

“Mereka sedang hitung tambahan anggarannya. Anggaran yang diajukan adalah anggaran KPUD pelaksana Pilkada karena harus berjalan sesuai dengan protokol COVID-19 seperti luasan TPS yang lebih besar karena mengikuti arahan physical distancing, penggunaan masker, hand sanitizer dan alat proteksi diri (APD) untuk petugas di TPS,” kata dia kepada Benarnews dalam pesan singkat.

Sementara itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai tahapan persiapan Pilkada 2020 yang akan dimulai pada 15 Juni 2020 terlalu mendesak untuk dilakukan.

“Jika dihitung mundur dari hari ini, artinya tahapan pilkada akan dilanjutkan 18 hari lagi,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, saat dikonfirmasi.

“Keputusan ini mengancam keselamatan jiwa pemilih dan penyelenggara pemilu. Ini jelas keputusan yang sangat mengkhawatirkan,” tambah Titi, seraya menduga keputusan ini diambil sepihak oleh sebagian besar partai politik yang bersikeras tahapan pemungutan suara dilaksanakan secepatnya.

Titi beranggapan, KPU masih harus mengajukan anggaran tambahan terlebih dahulu untuk menyiapkan masker, alat pelindung diri (APD) dan kebutuhan pelengkap lainnya sebelum benar-benar memulai tahapan. Sementara, lanjutnya, tidak ada jaminan bahwa pengajuan anggaran tersebut bisa langsung disetujui dalam waktu dekat.

“Pertanyaannya, bagaimana mungkin pengadaan serta distribusi APD dan perangkat secara massal bisa selesai sementara uangnya saja baru mulai mau dianggarkan. Sesuatu yang rasanya kurang rasional di dalam persiapan untuk melanjutkan tahapan Pilkada 2020,” tukas Titi.