Follow us

Mendaki “Bukit Internet” Demi Tetap Sekolah di Era Corona

Para siswa harus mendaki bukit untuk mendapat sinyal HP guna ikuti sekolah online.
M. Sulthan Azzam
Agam, Sumatra Barat
2020-07-31
Email
Komentar
Share
Sejumlah pelajar mengerjakan tugas sekolah di “Bukit HP”, salah satu perbukitan di Jorong Sungai Guntuang, Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, 24 Juli 2020. Ketiadaan sinyal membuat mereka terpaksa belajar online di puncak bukit, karena sejak pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara online.
Sejumlah pelajar mengerjakan tugas sekolah di “Bukit HP”, salah satu perbukitan di Jorong Sungai Guntuang, Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, 24 Juli 2020. Ketiadaan sinyal membuat mereka terpaksa belajar online di puncak bukit, karena sejak pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara online.
M. Sulthan Azzam/BenarNews

Setiap hari di jam sekolah, Nanda harus berjalan sejauh dua kilometer dari rumahnya di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, menuju puncak perbukitan untuk mendapatkan sinyal telepon seluler agar dia dapat belajar secara jarak jauh dengan internet.

“Memang harus tiap hari datang kesini untuk belajar dan menjalan tugas dari guru. Kalau tak bisa di bawah, bisa naik lebih ke atas lagi,” cerita Nanda kepada BenarNews.

Para pelajar di nagari Pasia Laweh di Kabupaten Agam kesulitan untuk mengikuti pembelajaran secara online selama pandemi COVID-19 karena ketiadaan jaringan internet dan sinyal ponsel di rumah mereka.

Karena itu mereka berjalan ke bukit Pakan Selasa, yang juga dikenal sebagai “Bukit Internet”, daerah yang jauh dari pemukiman yang oleh warga disebut dengan nama “Kelok Hp”, karena di puncak bukit itulah satu-satunya tempat yang bisa menangkap sinyal telepon seluler.

Nanda sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) yang jaraknya juga berada sekitar 8 hingga 10 kilometer ke arah pusat ibu kota kecamatan.

Sejak April, setelah COVID-19 masuk ke Indonesia, Nanda tak datang ke sekolah karena murid diharuskan belajar secara online untuk menghindari penularan virus corona. Masalahnya, dia tak memiliki koneksi internet selain dari ponsel dia.

“Sangat terganggu dengan suasana sekarang. Kalau hujan, ya kita hujan-hujanan (di bukit). Ada pondok kecil, tapi tentu tak bisa muat banyak orang,” kata Nanda.

Dia mengatakan sekitar 20 siswa datang ke bukit itu setiap harinya.

Teman satu sekolah Nanda, Hauliati Debi, mengaku sering mengerjakan tugas atau belajar di pinggir jalan raya, walau kecepatan internet di sana lebih lambat dari pada di atas bukit.

“Saya tak kuat kalau mendaki. Ya pakai jaringan yang lelet seperti ini saja. Yang penting bisa,” kata Debi.

Beberapa pelajar diantar langsung orang tuanya ke puncak bukit.

“Saya harus ikut di sini untuk mendampingi agar anak aman. Tiap hari di sini, sampai habis pelajaran. Bisa dua jam lamanya kita di sini,” kata Saprina Tati, orang tua salah satu pelajar kepada BenarNews.

Sejak pandemi COVID-19, aktivitas belajar mengajar di banyak daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Agam, masih dilakukan secara jarak jauh.

Kebijakan untuk memutuskan sekolah di rumah atau tidak, diputuskan oleh Bupati dan walikota masing-masing (untuk tingkat SD sampai SMP). Sementara untuk tingkat SMA diputuskan oleh Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi.

Khusus di Sumatra Barat, seluruh daerah (19 kabupaten dan kota) memutuskan belajar di rumah saat pandemi. Sejak 13 juli, ada empat daerah yang memulai pembelajaran tatap muka langsung kembali, tapi dua diantaranya kembali menutup sekolah karena ditemukan kasus baru.

Sekarang hanya ada dua daerah yang masih melangsungkan pembelajaran tatap muka langsung, yakni Kabupaten Pasaman Barat dan Pesisir Selatan.

Sementara itu SMP dan SMA sederajat di Kota Sawahlunto, Sumatra Barat, yang telah melaksanakan belajar tatap muka sejak awal Juli kembali ditutup karena ada keluarga siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19, Antara melaporkan Selasa.

"Kemarin seorang warga inisial S yang telah sepekan pulang dari Samarinda terkonfirmasi positif COVID-19. Yang bersangkutan punya anak sekolah di SMP dan SMA karena itu, sekolah kita liburkan kembali," kata Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta, seperti dikutip Antara.

Sulit sinyal

Sulitnya sinyal telekomunikasi tidak hanya menyulitkan para anak didik dalam belajar online, melainkan juga masyarakat yang ingin berkomunikasi dengan dunia luar.

Ada 320 keluarga atau sekitar 900 orang yang terpaksa harus pergi ke perbukitan itu jika ingin melakukan komunikasi melalui telepon genggam.

“Sudah 75 tahun merdeka, namun kondisi kami disini masih seperti begini. Jauh dari kebebasan komunikasi,” kata Masril, Wali Jorong Sungai Guntuang kepada BenarNews.

Masril mengaku sudah sering melaporkan kondisi tersebut kepada aparat pemerintah daerah dan ke pihak penyedia layanan komunikasi, namun belum ada perubahan yang berarti.

“Kita kan baru benar-benar kelihatan sulitnya ketika harus belajar online seperti sekarang. Sudah sering kami sampaikan, tapi belum ada hasil,” katanya.

Adanya kawasan yang tidak tercakup oleh sinyal selular diakui Pemerintah Kabupaten Agam.

“Memang jaringan tidak ada. Sudah lama juga kita usulkan. Membuat jaringan dalam waktu cepat kan tidak bisa, karena perusahaan menghitung secara ekonomi,” kata Bupati Agam, Indra Catri, kepada BenarNews.

Daerah kabupaten Agam berkontur pegunungan, jadi tidak semua terjangkau signal telekomunikasi. Pemkab mengaku sudah mengetahui itu dan sudah berusaha untuk mengusulkan dan mengusahakan adanya jaringan disana, namun pihak provider belum melakukan karena persoalan hitungan bisnis. Pemkab juga tidak memastikan apakah semua orang dapat signal atau tidak.

Catri menganggap, persoalan sinyal ponsel merupakan persoalan besar dari kegiatan belajar online yang sedang dilakukan di Indonesia.

“Sekarang, karena pandemi kita butuh akses jaringan. Tiba-tiba kita butuh dan perlu semua tempat bisa diakses. Baru ketahuan kalau kita tidak siap dengan infrastruktur,” kata Catri.

“Untuk Agam, boleh dikatakan baru sepertiga daerah yang bisa mengakses internet dengan lancar,” tambahnya.

“Saya pikir ini bukan hanya persoalan Agam, tapi juga di daerah lain. Ini juga persoalan gunung es dari persoalan pendidikan kita, kalau kita harus menggunakan sistem daring atau luring, ya begini kondisinya. Itu baru soal jaringan, belum soal peralatan. Tidak semua anak kita punya laptop dan sebagainya,” tambah dia.

Ia menilai, kebijakan-kebijakan seperti ini bisa ditinjau ulang.

Buka kembali

Menurut hasil jajak pendapat yang dirilis Lembaga survei swasta Cyrus Network hari Senin (27/7), sekitar 80 persen masyarakat Indonesia setuju sekolah dari SD sampai SMA dibuka kembali, walaupun kasus COVID-19 masih terus meningkat.

Jumlah yang terkonfirmasi positif COVID-19 secara nasional bertambah menjadi 108,376 pada Jumat (31/7), sementara korban meninggal menjadi 5,131, menurut data pemerintah.

Sumatra Barat, yang berpenduduk 5.2 juta, sejauh ini telah melaporkan 947 kasus, dengan 33 kematian.

Pada awal pandemi, Sumatra Barat sempat masuk dalam jajaran lima besar kasus positif di Indonesia. Namun saat ini keadaan sudah mulai berhasil dikendalikan dan posisi Sumbar ada di atas 15.

CEO Cyrus Network Eko Dafid Afianto mengatakan hasil survey ini bisa menjadi bahan pertimbangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk membuka sekolah kembali.

Survei tersebut dilaksanakan pada 16-20 Juli dengan jumlah responden 1.230 orang di 123 desa di 34 provinsi.

Awal bulan ini, Nadiem mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh bisa dipertimbangkan untuk diterapkan permanen.

"Pembelajaran jarak jauh, ini akan menjadi permanen, bukan pembelajaran jarak jauh murni saja, tapi model hybrid," kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR.

"Kesempatan kita untuk melakukan berbagai macam efisiensi dan teknologi dengan software dengan aplikasi dan memberikan kesempatan bagi guru-guru dan kepala sekolah dan murid-murid untuk melakukan berbagai macam hybrid model atau sistem manajemen pembelajaran sekolah itu potensinya sangat besar," ujarnya.

Nadiem mengatakan kesulitan yang dialami oleh guru dan murid merupakan tantangan yang harus diselesaikan.

"Walau sekarang kita semua kesulitan beradaptasi dalam PJJ [pembelajaran jarak jauh], tapi belum pernah dalam sejarah Indonesia kita melihat jumlah guru dan kepala sekolah yang bereksperimen dan orangtua juga bereksperimen beradaptasi dengan teknologi," ucapnya.

Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ( APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia 171,2 juta pada tahun lalu, atau sekitar 65 persen dari penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 265 juta.

Ketua DPRD Agam, Novi Irwan, berpandangan pembelajaran jarak jauh bisa menyebabkan adanya “generasi yang hilang.”

“Kasihan sekali anak-anak yang tidak punya jaringan, belum lagi soal keterbatasan punya alat atau beli pulsa. Yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana berupaya menghijaukan daerah agar tidak lagi belajar online,” kata Irwan merujuk pada terciptanya kembali zona yang bebas dari penularan COVID-19.

Komentar (1)
Share

Buyuang

Dari Padang

kalau ada apa-apa dg Anak ini, siapa yang tanggungjawab. Ayo..Mas Mentri mau?.

Jul 31, 2020 10:55 PM

Tampilan selengkapnya