Follow us

Kasus COVID-19 Meningkat, Jokowi Belum Pertimbangkan Lockdown

Pemerintah menginstruksikan pegawai negeri untuk bekerja dari rumah, sejumlah sekolah dan universitas juga diliburkan.
Arie Firdaus & Ronna Nirmala
Jakarta
2020-03-16
Email
Komentar
Share
Anggota Palang Merah Indonesia bersiap-siap melakukan disinfektan di sebuah sekolah merespons mewabahnya virus corona, di Jakarta, 16 Maret 2020.
Anggota Palang Merah Indonesia bersiap-siap melakukan disinfektan di sebuah sekolah merespons mewabahnya virus corona, di Jakarta, 16 Maret 2020.
AP

Presiden Joko "Jokowi" Widodo belum mempertimbangkan untuk menutup akses Indonesia atau sejumlah daerah, menyusul peningkatan kasus wabah virus corona, Senin (16/3/2020), yang telah menjangkiti 134 orang, dimana lima orang meninggal dan delapan orang dinyatakan sembuh.

Sementara itu, Presiden bersama Ibu Negara juga sejumlah jajaran kabinet dilaporkan sudah mengikuti tes COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut, setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif terjangkit, Sabtu (14/3/2020). Budi terakhir kali melakukan rapat kabinet bersama Presiden Jokowi dan para menteri di Istana Negara , Rabu (11/3/2020)

“Ada penambahan jumlah pasien sebanyak 17 orang (positif), sehingga saat ini ada 134 pasien yang tertular,” kata juru bicara pemerintah terkait penanganan wabah COVID-19, Achmad Yurianto, dalam jumpa pers, Senin.

Sementara negara tetangga Malaysia yang mengalami lonjakan kasus hingga mencapai lebih dari 500 orang terinfeksi dan memicu negara tersebut melakukan lockdown, pemerintah Indonesia melihat kebijakan penutupan itu belum perlu.

"Sampai saat ini tidak ada kami berpikiran ke arah kebijakan lockdown," kata Jokowi dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Sehari sebelumnya Jokowi telah mengumumkan agar masyarakat Indonesia menerapkan menjauhi kerumunan, yang kembali ditekankannya.

"Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah perlu untuk terus kita gencarkan untuk mengurangi penyebaran COVID-19," lanjutnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan kebijakan itu.

"Mengenai lockdown, saya kira tidak perlu berpikir ke situ. Setiap negara kan punya masalah sendiri-sendiri," kata Luhut dalam telekonferensi melalui akun Instagram @kemenkomarves, Senin.

Namun hal yang berbeda disampaikan Jerry Massie, Direktur Political and Public Policy Studies, sebuah lembaga think tank di Jakarta, yang meminta pemerintah tidak ragu mengunci akses Indonesia atau sejumlah daerah jika nantinya penyebaran wabah virus corona terus meluas.

"Sejumlah negara kan sudah melakukannya. Pemerintah harus tegas,” katanya.

Badan Intelijen Nasional (BIN) pada Jumat pekan lalu memprediksi wabah COVID-19 akan mencapai puncak penyebaran pada Mei mendatang, atau bertepatan dengan bulan Ramadan.

Sekolah, kantor tutup

Sejumlah pemerintah daerah telah lebih dulu mengumumkan kebijakan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar di seluruh jenjang pendidikan, mulai Senin hingga dua minggu ke depan. Beberapa di antaranya seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Kota Solo (Jawa Tengah).

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo melalui konferensi video mengumumkan kebijakan yang menginstruksikan pegawai negeri sipil bekerja dari rumah hingga 31 Maret mendatang.

"Pemerintah tetap memberikan tunjangan kinerja bagi pegawai yang bekerja di rumah atau tempat tinggal," kata Tjahjo.

Khusus di DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan juga mengurangi operasional transportasi publik seperti bus Transjakarta dan Mass Rapid Transportation (MRT). Anies mengatakan langkah ini ditempuh untuk mencegah penumpukan di ruang publik.

Hanya saja pembatasan ini justru menimbulkan antrean dan penumpukan penumpang di luar halte dan stasiun karena waktu tunggu antarkendaraan menjadi kian panjang.

"Menurut saya, yang lebih pantas justru ditambah intensitas keberangkatannya, agar durasi tunggu tidak lebih lama sehingga moda transportasinya pun tidak sesak penumpang," kata Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, kepada BenarNews.

Atas kejadian ini, Jokowi meminta pemerintah daerah untuk tetap mengoperasikan kendaraan umum secara normal untuk menghindari adanya penumpukan penumpang yang justru berpotensi meningkatkan potensi penularan COVID-19.

"Baik itu kereta api, bus kota, MRT, LRT, bus Trans, yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrean dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi tersebut sehingga kita bisa menjaga jarak satu dengan lainnya," kata Jokowi.

Hasil tes

Hingga Senin malam, hasil dari tes infeksi COVID-19 yang dilakukan kepada Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo belum diumumkan.

Di sisi lain, Wakil Presiden Ma’ruf Amin dinyatakan negatif terinfeksi virus corona setelah melakukan tes serupa pada Minggu (15/3/2020).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang kini berada dalam perawatan intensif di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, dilaporkan dalam keadaan stabil. Ia didapati positif terinfeksi virus corona Sabtu lalu. Tiga hari sebelumnya Budi masih menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta.

Pasca ditemukannya kasus positif COVID-19 dalam anggota kabinetnya itu, hari Senin Jokowi untuk pertama kalinya melakukan rapat terbatas secara daring (dalam jaringan/online)

Dampak ekonomi

Kinerja ekonomi Indonesia mulai terpukul sejak kasus pertama corona diumumkan. Sekretaris Jenderal Asosiasi Travel Agent Indonesia Pauline Suharno di laman CNN Indonesia mengatakan industri anjlok hingga 80 persen selama Januari-Februari 2020.

Sementara Ketua Harian Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Ashok Kumar menyebut hotel-hotel di Banten mulai merumahkan karyawan akibat penurunan tingkat okupasi. Dari semula mencapai 70 persen, berkurang menjadi 20-30 persen pemesanan.

Pemerintah telah mengeluarkan dua stimulus fiskal untuk menggenjot kinerja ekonomi. Fiskal pertama dikucurkan untuk membantu sektor pariwisata dengan nilai total Rp10 triliun, sementara fiskal kedua diluncurkan untuk membantu sektor manufaktur dan rantai pasokan dengan nilai mencapai nyaris Rp23 triliun.

Adapun untuk ketersediaan pangan, Jokowi memastikan pihaknya telah memerintahkan jajaran menteri bidang ekonomi serta Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menjaga stok pangan agar aman hingga Ramadan 2020.

“Terutama sembako betul-betul tersedia dan siap. Melalui Bulog, baik berupa gas, bawang putih, dan gula. Semuanya sudah disiapkan,” tukas Jokowi.

Tampilan selengkapnya