Follow us

Presiden Minta Transparansi Data dan Peningkatan Tes COVID-19

Menyusul Jakarta, sejumlah wilayah juga menerapkan PSBB untuk menanggulangi penyebaran virus corona.
Tia Asmara, Ronna Nirmala, & M. Sulthan Azzam
Jakarta & Mentawai, Sumbar
2020-04-13
Email
Komentar
Share
Seorang petugas membawa bantal untuk melengkapi tempat-tempat tidur yang disiapkan di sebuah lembaga pemerintah yang diubah menjadi rumah sakit darurat untuk penderita COVID-19, di pingiran Jakarta, 13 April 2020.
Seorang petugas membawa bantal untuk melengkapi tempat-tempat tidur yang disiapkan di sebuah lembaga pemerintah yang diubah menjadi rumah sakit darurat untuk penderita COVID-19, di pingiran Jakarta, 13 April 2020.
AP

Setelah mendapat banyak kritikan, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk lebih transparan dalam memberi informasi terkait wabah virus corona dan meminta diperbanyak tes sehingga 10.000 per hari.

“Menyangkut data pasien dalam pemantauan (PDP), orang dalam pemantauan (ODP), jumlah kasus positif, kasus sembuh, kasus meninggal dan berapa yang sudah di tes PCR, ada semua dan terbuka sehingga semua orang bisa mengakses data ini dengan baik,” kata Jokowi dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Senin (13/4).

Pertengahan Maret lalu, Jokowi sempat mengatakan bahwa sejumlah data terkait COVID-19 memang sengaja tidak dibuka kepada publik untuk mencegah kepanikan, namun kebijakan pemerintah sekarang telah berubah.

Hal ini dilakukan, ujar dia, agar data informasi ini betul-betul terintegrasi antar semua kementerian, pemerintah daerah dan gugus tugas sehingga dapat menjadi jelas.

“Harusnya ini, setiap hari bisa di update dan lebih terpadu,” ujar dia.

Ia juga meminta agar pemeriksaan sampel melalui tes PCR (polymerase chain reaction) segera diperluas dan dipercepat melalui penambahan lokasi atau lab pengujian.

“Saya ingin agar tes PCR diperluas lagi jangkauan untuk mengurangi antrian penumpukan pemeriksaan sampel utamanya di daerah epincentrum COVID-19,”

Ia menambahkan saat ini, laboratorium di Indonesia yang bisa untuk pemeriksaan COVID-19 sudah bertambah menjadi 29 lokasi lab dari 78 lokasi yang disiapkan.

“Kalau dulu kan hanya ada 3. Oleh sebab itu saya sangat menghargai pengawasan 18 buah alat tes PCR cepat yang dilakukan oleh Kementerian BUMN yang minggu ini saya kira 1 sampai 3 alat itu sudah bisa diinstal. Sehari 1 alat bisa 500 PCR. Berarti kalau 18 (alat) per hari bisa mengetes 9.000 spesimen. Ini sangat baik," kata dia.

Hingga saat ini, pemeriksaan melalui metode PCR telah menjangkau sebanyak 26.500 pemeriksaan. Namun, untuk mempercepat proses penanganan, Jokowi mengharapkan agar paling tidak dalam satu hari dapat dilakukan pemeriksaan dengan jumlah di atas 10.000 tes.

Belum efektif

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dinilai kurang efektif meskipun sudah dilakukan sejak 10 April.

Gubernur Anies Baswedan mengatakan akan ada tindakan tegas bagi warga maupun perusahaan yang tidak patuh terhadap penerapan PSBB sejak 10 April 2020.

"Bagi perusahaan yang di luar pengecualian dan tetap beroperasi, maka kami akan evaluasi atas izin usaha perusahan dan jika melanggar terus menerus akan di cabut izin usahanya," kata Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

Ia mengatakan aparat akan terus melakukan patroli secara berkala untuk memantau wilayah keliling Jakarta.

Jakarta tercatat sebagai pusat episentrum penyebaran COVID-19 dengan jumlah kasus tertinggi mencapai 2.186 kasus positif atau hampir 50 persen dari jumlah positif nasional. Setidaknya 204 diantaranya meninggal dunia dan 142 dinyatakan sudah sembuh.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan kembali mengabulkan penetapan PSBB di wilayah Tangerang Raya meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, pada 12 April hingga dua minggu ke depan.

“Dengan demikian lengkap sudah seluruh klaster yang berada di Jabodetabek,” kata Juru Bicara Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto di Jakarta.

Sebelumnya juga telah ditetapkan PSBB untuk kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Bekasi dan Kabupaten Bekasi, menyusul diberlakukannya PSBB di Jakarta sejak 10 April.

Sampai hari ini (13/4) setidaknya ada 316 penambahan kasus baru COVID 19 secara nasional sehingga total angka positif mencapai 4.557 orang terinfeksi. Sedbanyak 380 diantaranya telah dinyatakan sembuh sementara 399 meninggal dunia.

“Mayoritas yang meninggal dunia berada di rentang usia di atas 50 tahun dengan adanya riwayat penyakit penyerta seperti diabetes melitus dan hipertensi,” kata Yurianto.

Dilansir Kompas TV, Menteri Kesehatan juga telah menyetujui PSBB kota Pekanbaru. Namun, menolak pengajuan PSBB wilayah Sorong, Papua Barat karena data yang kurang kuat.

Rusuh Lapas di Manado

Sementara itu sebanyak 18 dari 41 narapidana yang diduga menjadi provokator aksi kerusuhan yang diduga dipicu kekhawatiran akan COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan Tuminting, Manado, Sulawesi Utara pada hari Sabtu akan dipindahkan ke Nusakambangan, kata Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM.

“Para napi inisiator terjadinya kerusuhan telah diamankan ke Polda Sulawesi Utara. Selanjutnya akan diproses pemindahan ke Nusakambangan,” kata Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Tejo Harwanto, dalam keterangan resmi yang diterima BenarNews, Senin (13/4).

Pasca-kerusuhan yang mengakibatkan sejumlah fasilitas Lapas terbakar, pihak keamanan memindahkan 41 napi yang terlibat kerusuhan ke tahanan Polda Sulawesi Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Diamankan sebanyak 41 napi termasuk 18 orang para provokator terjadinya kerusuhan. Semuanya narapidana kasus narkoba,” ujar Tejo.

Plt Direktur Jenderal PAS Kemenkumham, Nugroho, menyatakan penyebab kerusuhan masih akan didalami. Meski demikian, Nugroho menyatakan salah satu pemicu kerusuhan bisa jadi disebabkan karena keinginan para narapidana untuk mendapatkan hak yang sama dengan 115 narapidana di Manado yang dibebaskan melalui program asimilasi untuk pencegahan penyebaran COVID-19.

“Sumber akar masalah masih didalami. Apakah faktor layanan yang belum maksimal atau faktor lain terkait upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Lapas,” kata Nugroho.

Adapun terkait satu narapidana yang tewas pasca-kerusuhan, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara Edy Wardoyo, memastikan penyebabnya bukan karena terjangkit virus corona atau mengalami penyiksaan.

“Jadi pada waktu kerusuhan dia mengalami syok berat. Bahkan waktu itu diukur tensinya itu 190. Hasil otopsinya sementara begitu, tapi nantinya secara resmi akan keluar dalam 14 hari” kata Edy, dalam laporan Kompas.com.

Akibat terbakarnya sebagian blok hunian napi, maka pihak Lapas Manado akan memindahkan 96 tahanan ke lapas lainnya di wilayah Sulawesi Utara lain, sementara 296 napi sisanya akan tetap berada di Manado, kata Nugroho.

Pada akhir Maret 2020, Kemenkumham memutuskan untuk membebaskan 30.000 narapidana melalui program asimilasi dan integrasi untuk mencegah penularan COVID-19 di sejumlah penjara Indonesia yang banyak mengalami kelebihan kapasitas.

Mentawai tutup

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, menutup semua akses pintu masuk dan keluar daerah itu, demi mencegah penyebaran Covid-19.

Semua moda transportasi pengangkut penumpang, baik laut maupun udara dilarang datang merapat, walaupun kapal yang membawa kebutuhan pokok masih diizinkan masuk ke kabupaten yang masuk dalam daftar 3T atau Tertinggal, Terdepan dan Terluar itu.

“Kami ini tidak punya sarana yang cukup (medis, dll). Kalau sampai virus-nya berjangkit, kami tidak bisa berbuat banyak. Jarak dengan Padang juga jauh,” kata Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalert kepada BenarNews, Senin, terkait kebijakan yang telah ditetapkan sejak akhir Maret lalu.

"Kami harus berlakukan pembatasan khusus. Seluruh pintu masuk ditutup bagi orang pendatang, semua hotel dan penginapan dilarang menerima tamu baru," tambahnya.

Ia mengakui, akibat kebijakan itu, saat ini ada 45 warga asing yang tertahan di Mentawai. WNA tersebut adalah turis peselancar ombak di Mentawai yang antara lain berasal dari Eropa, Amerika Serikat dan Australia.

Kepulauan Mentawai memang dikenal sebagai salah satu lokasi surfing dengan ombak terbaik di dunia, sehingga menjadi incaran turis asing.

Para turis tersebut juga enggan pulang ke negara mereka, karena di negara mereka juga sedang berlangsung pandemi Covid-19, dan bahkan ada yang memberlakukan lockdown.

"Mereka kini berada di resort resort di Mentawai. Seluruh wisatawan tersebut kini dilayani oleh pemilik resort untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi mereka baik. Wisatawan tersebut melakukan phisycal distancing, dan tidak kontak dengan warga lokal," kata Yudas.

Untuk urusan visa, Pemkab Mentawai memberikan perpanjangan izin tinggal hingga kondisi kembali normal, dan sudah dikoordinasikan dengan imigrasi.

Tampilan selengkapnya