Deddy Corbuzier jadi staf khusus Kemhan, prioritas pemerintah dipertanyakan

Kementerian Pertahanan menunjuk Deddy Corbuzier, pesohor dan YouTuber dengan jutaan pengikut, sebagai staf khusus bidang komunikasi publik. Langkah ini memicu perdebatan soal meningkatnya ketergantungan pemerintah pada influencer dan komentator politik dalam membentuk opini publik.

Penunjukan mantan pesulap ini sejalan dengan pola pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang kerap mengandalkan figur publik dengan jangkauan digital luas untuk menyosialisasikan kebijakan. Namun, kritik bermunculan, mempertanyakan apakah pemerintah lebih memprioritaskan influencer ketimbang pakar di bidangnya.

"Ini mengkhawatirkan karena pemerintah potensial memanipulasi keadaan. Pemerintah sepertinya kehilangan kepercayaan diri sehingga memerlukan anggaran dan pendekatan pada selebritas," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada BenarNews.

Andaikata betul-betul membutuhkan staf khusus, Dedi mengatakan, "Seharusnya analis pertahanan, bukan selebritas, karena harus paham substansi pertahanan, bukan sebatas membela pemerintah dari opini publik."

Deddy, 47 tahun, dilantik bersama lima staf khusus lainnya pada 11 Februari di kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membela keputusan ini dengan alasan penguatan komunikasi publik.

"Diharapkan lahir inovasi serta kebijakan yang semakin memperkokoh pertahanan nasional demi masa depan Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat," terang Sjafrie dalam unggahannya di akun Istagram, @sjafrie.sjamsoeddin.

Deddy Corbuzier (paling kiri) bersama para staf khusus Menteri Pertahanan lainnya yang dilantik di Kementerian Pertahanan di Jakarta, 11 Februari 2025. [Tangkapan layar Instagram Kemhan RI @kemhanri]

Juru bicara Kemhan, Brigjen Frega Wenas, menyebut Deddy dipilih karena keahliannya dalam komunikasi serta jangkauan luas di media sosial.

"Beliau memiliki kepakaran di bidang komunikasi, apalagi media sosial, dengan engagement yang cukup luas sehingga diharapkan bisa membantu sosialiasi kebijakan pertahanan sampai di level paling bawah," ujar Frega.

Namun, kritik datang dari akademisi dan pengamat politik. Muradi, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan dari Universitas Padjadjaran, mempertanyakan logika di balik penunjukan Deddy dalam peran strategis kementerian.

"Untuk gaji, honor Deddy Corbuzier ini sepersen dari penghasilan dia di YouTube dia, yang setahun bisa milyaran,’’ kata Muradi kepada BenarNews. ‘’Makanya bisa jadi sebagai penugasan yang top down dari Pak Prabowo, kemudian memastikan Deddy tidak liar kemana-mana."

"Bertolak belakang dengan efisiensi anggaran"

Kemhan adalah kementerian dengan alokasi belanja terbesar di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 yakni Rp116 triliun, namun menjadi satu dari segelintir lembaga dan kementerian yang selamat dari kebijakan pemotongan anggaran Prabowo.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi lembaga dengan pemotongan anggaran terbesar yang mencapai 75,23 persen dari anggaran yang telah disusun, Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak 73,35 persen, dan Kementerian Perumahan sebesar 69,41 persen.

Jika merujuk besaran anggaran yang dipotong, Kementerian Pekerjaan Umum menjadi yang terbesar yakni sebesar Rp81,38 triliun, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi senilai Rp22,54 triliun, disusul Kementerian Kesehatan sebanyak Rp19,63 triliun.

Pemerintah beralasan, alokasi besar untuk pertahanan diperlukan guna mendukung modernisasi militer dan memperkuat keamanan nasional di tengah ketegangan geopolitik di Asia Tenggara.

Namun, Muradi menilai bahwa penunjukan Deddy justru bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran.

"Saya rasa sekarang Kemhan cukup dengan Kapuspen TNI, ada juru bicara Kemhan, kemudian Humas di Kemhan sebenarnya gak ada masalah,’’ kata Muradi.

"Jadi targetnya program yang tidak ada dalam Kementerian Pertahanan, contoh misalnya food estate di Merauke, kemudian batalyon pengembangan pangan ... yang butuh pengembangan wacana bicara di luar militer," katanya.

Masuknya Deddy ke lingkaran pemerintahan bukan kasus pertama di era Presiden Prabowo. Sebelumnya, Raffi Ahmad, presenter sekaligus pengusaha digital dengan puluhan juta pengikut, ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Pemuda dan Seni.

Ada pula Miftah Maulana, pendakwah yang terkenal lewat media sosial, yang diangkat sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerukunan Beragama. Namun, ia mengundurkan diri dalam dua bulan setelah ucapannya soal pedagang kaki lima menuai kecaman publik.

Raffi juga menuai kritik setelah mobil iring-iringan pengawalnya dituding mengintimidasi pengendara lain di jalanan Jakarta. Ia membantah terlibat dan mengklaim tidak berada di dalam kendaraan saat kejadian.

Selain itu, Rudi Susanto, komentator politik pro-pemerintah di era Presiden Joko Widodo, ditunjuk sebagai Staf Khusus Kementerian Komunikasi dan Digital pada Januari lalu.

Derajad Widhyharto, sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, menilai masuknya influencer ke pemerintahan sebagai strategi sistematis untuk membentuk opini publik.

"Itu adalah langkah instan menguasai khalayak. Dalam kasus Deddy, dia adalah influencer dan podcaster besar, jadi sangat relevan," kata Derajad kepada BenarNews.

Namun, dia mengkhawatirkan jika praktik ini berlanjut pada masa mendatang. Musababnya, informasi yang diberikan influencer, konten kreator, buzzer tersebut bersifat searah sehingga berpotensi memunculkan fenomena post-truth.

"Dalam level makro bisa seperti itu (post truth), sementara dalam level mikro mengaburkan peran pemerintah, industri, atau masyarakat," kata Derajad lagi.

Dia menyebut Deddy atau Raffi yang mempromosikan produk tertentu di platform digital masing-masing.

"Masa program pemerintah disponsori, misalnya, produk minuman? Harus ada pembatasan, mana domain pemerintah dan mana domain industri."