Polisi Bubarkan Demonstrasi Reuni 212

Kepolisian membubarkan unjuk rasa bertajuk Reuni 212 yang digelar sejumlah kelompok Islam pada Kamis (2/12) dengan alasan tidak mengantongi izin keramaian.

Sekitar 500 orang dari berbagai wilayah memadati area seputaran Monumen Nasional (Monas) guna memperingati lima tahun unjuk rasa yang menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta waktu itu, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, sehubungan dengan tuduhan kepadanya yang sangat dipolitisasi terkait penodaan agama.

Pengunjuk rasa yang kebanyakan berpakaian serba putih berdatangan sekitar pukul 09.00 WIB, meski kepolisian sejak semalam sebelumnya telah menutup sejumlah ruas jalan menuju kawasan Monas dan ibu kota. Mereka hadir dari beragam wilayah dengan menggunakan beragam moda transportasi, baik kendaraan pribadi maupun kereta.

Juru bicara Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Endra Zulpan mengatakan pembubaran Reuni 212 semata-mata dilakukan karena Indonesia masih dalam situasi pandemi dan tidak untuk membatasi kebebasan orang berekspresi.

"Ini (pembubaran) karena situasi COVID-19. Ngga (diskriminasi)," kata Zulpan kepada wartawan.

Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif, yang menginisiasi unjuk rasa sempat menyebut aparat hukum telah diskriminatif karena melarang mereka berkumpul di seputaran Monas.

"Bukannya sudah banyak elemen yang berdemo, baik mahasiswa maupun buruh?" kata Slamet. 

Dalam kenyataanya berbagai unjuk rasa yang melibatkan ratusan bahkan puluhan orang yang terjadi selama masa pandemi berakhir dengan pembubaran demonstrans oleh aparat keamanan, dan banyak yang berakhir dengan kekerasan dan ditangkapnya pengunjuk rasa.

Namun demikian tidak ada seorang pun pengunjuk rasa dari kelompok 212 ini yang ditangkap. Para pendemo bubar sekitar pukul 12.00 WIB setelah kepolisian yang dilengkapi tameng dan gas air mata mendesak massa untuk meninggalkan lokasi unjuk rasa.

Dalam ceramah kepada peserta Reuni 212 di Jalan Wahid Hasyim yang berjarak sekitar dua kilometer dari Monas, Slamet meminta pemerintah menghentikan apa yang dia sebut sebagai kriminalisasi ulama dan menolak tuntutan pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang disuarakan sebagian anggota masyarakat.

"Enggak boleh ada ulama yang dizalimi dengan berbagai kasus yang dibuat-buat," kata Slamet.

Selama ini pemerintah selalu mengatakan tidak ada kriminalisasi terhadap ulama, karena siapa pun yang melanggar hukum akan ditindak.

Pertengahan November lalu Detasemen Khusus Antiteror 88 Polri menangkap seorang anggota komisi fatwa MUI atas dugaan keterlibatan dengan Jemaah Islamiyah (JI), organisasi yang telah dilarang di Indonesia karena berada dibalik sejumlah aksi terorisme di Indonesia. Penangkapan anggota MUI yang telah dinonaktifkan dari lembaga keagamaan itu, memicu tuntutan untuk dibubarkannya MUI oleh sejumlah pihak di masyarakat.

Selain di ibu kota, Reuni 212 juga berlangsung di Solo, Jawa Tengah; dan Makassar, Sulawesi Selatan.

Aksi 212 – penamaan yang diambil dari waktu dilaksanakannya protes masal oleh kelompok Islam konservatif pada 2 Desember (2/12) 2016 dilihat sebagai simbul kekuatan politik baru, setelah gerakan tersebut berhasil menuntut Ahok yang beragama Kristen dan keturunan Tionghoa yang merupakan warga minoritas di Indonesia, untuk diadili karena ucapannya -yang telah dipolitisir oleh pihak lain- dinilai melecehkan Islam.

Ahok yang saat itu sedang berkampanye untuk pemilihan gubernur Jakarta akhirnya divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2017 setelah diputuskan bersalah dalam kasus “penodaan agama” itu.

Banyak pihak yang mengatakan putusan itu bermotif politik dan hakim telah mengalah pada tekanan dari kelompok Islam konservatif. Ahok juga  kalah dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 yang memenangkan Anies Baswedan yang mendapat dukungan besar dari Kelompok 212 yang pada saat itu mengkampanyekan larangan memilih pemimpin yang bukan Muslim.

Sarat kepentingan politik

Kengototan kelompok PA 212 menggelar aksinya Kamis dinilai pengamat untuk meningkatkan eksistensi dan nilai tawar kelompok itu di hadapan tokoh-tokoh politik.

Menurut peneliti politik Islam dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati, PA 212 hendak mempertontonkan bahwa mereka masih serius menyuarakan opini konservatif mereka walaupun pemerintah telah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) dan pemimpin mereka ditahan karena melanggar hukum.

Muhammad Rizieq Shihab, pimpinan FPI yang merupakan pembina PA 212 dihukum dua tahun penjara oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi pada November lalu dalam kasus manipulasi hasil tes usap COVID-19. Sementara Munarman, mantan jurubicara FPI, segera disidang atas dugaan keterlibatan dalam tindak pidana terorisme.

"Gerakan ini dalam rangka menjaga eksistensi kelompok PA 212 sehingga reuni serupa kemungkinan masih akan digelar setiap tahun," kata Jati kepada BenarNews.

Jati menambahkan, sentimen agama yang menjadi "jualan" PA 212 memang masih tergolong laku di tanah air menyusul masih banyak kelompok Muslim terpengaruh oleh isu-isu diskriminasi terhadap umat Islam, walaupun isu tersebut tidak terbukti kebenarannya.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menambahkan, ketiadaan Reuni 212 pada tahun lalu akibat penyebaran COVID-19 secara tidak langsung mereduksi pengaruh gerakan di masyarakat. 

"Kalau tidak mengumpulkan massa, bukan tidak mungkin calon presiden atau calon wakil presiden 2024 tidak lagi melirik mereka," kata Ujang.

Mengenai potensi gerakan ini membesar di masa mendatang, Jati menilai ihwal tersebut bergantung kepada dinamika politik di tanah air seperti kemunculan isu terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) seperti menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017 atau atau kehadiran tokoh politik yang membutuhkan sokongan PA 212.

"Perkembangan gerakan ke depan akan bergantung pada kemampuan mereka memanfaatkan isu tertentu dan mengaitkannya dengan kepentingan umat Islam," pungkas Jati.

Seiring waktu, Aksi 212 mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang saat itu maju sebagai calon presiden-wakil presiden pada pemilihan 2019, menantang Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Rizieq yang saat itu dalam "pelarian" di Arab Saudi bahkan terang-terangan menyuarakan tagar #2019GantiPresiden.

Prabowo belakangan merapat ke pemerintah sehingga PA 212 memutuskan tidak akan mendukung Prabowo andaikata maju dalam kontestasi politik 2024.