Follow us

Dua Kubu dengan Aspirasi Berbeda Demo di Bawaslu

Yang satu mengklaim KPU dan Bawaslu melakukan kecurangan sedangkan yang lainnya menyatakan dukungan kepada kedua lembaga itu.
Arie Firdaus
Jakarta
2019-05-10
Email
Komentar
Share
Polisi memasang kawat berduri untuk menghalangi masuknya para pengunjuk rasa dari ormas Front Pembela Islam (FPI) yang juga adalah pendukung kandidat presiden Prabowo Subianto, di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta, 10 Mei 2019.
Polisi memasang kawat berduri untuk menghalangi masuknya para pengunjuk rasa dari ormas Front Pembela Islam (FPI) yang juga adalah pendukung kandidat presiden Prabowo Subianto, di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta, 10 Mei 2019.
AFP

Dua kubu massa yang mengusung aspirasi berbeda melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta, Jumat siang, 10 Mei 2019.

Ratusan massa Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan Kebenaran (GERAK) berunjuk rasa untuk mengawal laporan apa yang mereka sebut sebagai dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2019 yang didaftarkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Siang ini, kita datang bukan untuk makar. Bukan melawan hukum, bukan untuk mengacau. Tapi mengawal (laporan) BPN, agar hukum ditegakkan," kata Hanif Alatas, seorang orator yang merupakan anggota Dewan Pengarah Ijtimak Ulama III.

Pertemuan sejumlah ulama atau Ijtimak Ulama III yang dihadiri para pendukung Prabowo-Sandi yang digelar pekan lalu, antara lain mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendiskualifikasi pasangan petahana Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin karena mereka anggap telah berlaku curang, hal yang dibantah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf.

Klaim dari Ijtimak Ulama tentang adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif dalam Pemilihan Presiden 2019 itu juga dibantah oleh KPU dan sejumlah lembaga survei independen.

"Ada lima laporan yang akan dilaporkan. Tapi hari ini baru satu, karena yang lain sedang mengumpulkan bukti," kata Direktur Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad, di tengah demonstrasi. Ia mengatakan dugaan kecurangan itu termasuk misalnya keterlibatan menteri untuk menggerakkan aparatur sipil negara dalam pemilihan.

Berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei independen dan juga data sistem Informasi Penghitungan Suara KPU (Situng KPU) per hari Jumat atas suara di 76 persen dari 800.000 lebih TPS yang ada, perolehan suara Jokowi- Ma’ruf Amin ungul 12 persen dengan 65,79 juta suara atau 56,25 persen, sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi 51.16 juta suara atau 43,75 persen.

Prabowo yang sejak Pemilu 17 April telah mengklaim kemenangan tiga kali, menolak hasil perhitungan dari lembaga survei independen maupun situng KPU. Namun sementara Prabowo dan BPN terus meneriakkan adanya kecurangan Pemilu, kubu Prabowo belum memperlihatkan data yang mendukung klaim kemenangan mereka.

Hasil resmi Pemilu akan didasarkan pada penghitungan suara manual KPU yang akan diumumkan pada 22 Mei.

Beberapa saat usai massa GERAK membubarkan diri, puluhan orang yang menamakan diri Aliansi Santri Bersatu (ASB) juga melakukan unjuk rasa untuk mendukung Bawaslu KPU menyelesaikan tahapan Pemilu.

"Kami mendukung Bawaslu, KPU. Kepada semua pihak hormati hasil Pemilu 2019, terimalah dengan legowo, jangan terprovokasi," teriak seorang orator ASB. Belum diketahui tokoh di balik penggerak demo tersebut.

Unjuk rasa juga terjadi di Sumatra Utara dan Jawa Tengah. Merespons unjuk rasa yang terjadi, Komisioner KPU Viryan Aziz dikutip dari laman CNN Indonesia mengatakan demonstrasi tak akan membantu penyelesaian masalah.

"Demonstrasi massa tidak akan menyelesaikan masalah. Seberapa pun banyak massa yang turun dalam demo-demo tidak akan mengubah hasil pemilu kecuali ada data yang didemokan, disampaikan," katanya.

"Dugaan-dugaan itu harus dikonfirmasi secara langsung di forum yang disediakan, yaitu forum rapat pleno terbuka secara berjenjang."

Demonstrasi lanjutan

Demonstrasi GERAK merupakan lanjutan aksi massa sehari sebelumnya yang digagas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana dan mantan Kepala Staf Kostrad Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kivlan Zein.

"Kalau kita konsisten tentang kecurangan Pemilu, seperti diatur dalam Pasal 463 Undang-undang Pemilu, bila ada pasangan calon yang curang maka dapat dibatalkan. Itu yang kita tuntut, tapi kenapa KPU tidak melakukan?" kata Eggi dalam orasinya, Jumat.

"Kenapa KPU tidak diperiksa Bawaslu? Malah saya yang diperiksa sebagai tersangka untuk makar."

Atas dugaan makar, Eggi akan diperiksa, Senin depan.

"Hari ini kami telah mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya yang telah menetapkan klien kami Eggi Sudjana sebagai tersangka atas dugaan makar atau ujaran kebencian sebagaimana dimaksud dalam laporan polisi saudara Supriyanto," kata pengacara Eggi, Pitra Romadoni Nasution.

Selain Eggi dan Hanif Alatas, sejumlah tokoh lain yang mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga dalam Pemilu 2019 juga hadir dalam unjuk rasa selama sekitar dua jam tersebut.

Mereka, antara lain, Wakil Ketua BPN, Neno Warisman; dan anggota Dewan Syuro Front Pembela Islam (FPI) Muchsin bin Ahmad Al-Attas.

Kepolisian Metro Jaya mengerahkan 10.000 personel, termasuk pasukan Brimob yang memakai serban dan peci putih, guna mengamankan unjuk rasa tersebut.

Daerah lain

Tak cuma di Jakarta, unjuk rasa menyasar Bawaslu juga terjadi di sejumlah daerah, seperti Sumatra Utara dan Jawa Tengah.

Di Sumatera Utara, unjuk rasa dilakukan antara dua kubu yang mengklaim KPU tidak transparan dan kelompok yang sebaliknya mengapresiasi kinerja KPU dalam Pemilu April lalu.

Unjuk rasa itu, menurut laporan media lokal, dikawal 2000 perseonel petugas keamanan dan sempat memanas sebab kedua kubu massa menyuarakan pendapatnya pada waktu bersamaan.

Sedangkan di Jawa Tengah, sekitar 500 orang berunjuk rasa di depan gedung KPU Jawa Tengah.

Tampilan selengkapnya