Follow us

Amankan Perolehan Suara, Demokrat Beri Dispensasi Kadernya Dukung Jokowi

Ketua DPP Gerindra meyakini pembelotan sejumlah kader Demokrat tidak pengaruhi koalisi menangkan Prabowo.
Rina Chadijah
Jakarta
2018-09-10
Email
Komentar
Share
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jakarta, 30 Juli 2018.
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jakarta, 30 Juli 2018.
Dok. Abror/Fotografer SBY

Kebijakan Partai Demokrat memberikan dispensasi kepada kadernya di sejumlah daerah untuk mendukung Joko “Jokowi" Widodo-Ma’ruf Amin walaupun partai tersebut mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pemilihan Presiden 2019, dinilai analis sebagai tindakan untuk menyelamatkan perolehan kursi partai tersebut dalam pemilu tahun depan.

“Dengan memberi dispensasi kadernya untuk mendukung Jokowi bisa saja harapannya suara partai akan tetap terjaga dan tentu mereka akan mendapatkan efeknya,” kata peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojuddin Abbas kepada BeritaBenar, Senin, 10 September 2018.

Menurut Sirojuddin, Demokrat tak banyak mendapatkan efek dari dukungan terhadap Prabowo-Sandi untuk meraup suara pemilihan legislatif yang digelar serentak dengan Pilpres, karena bukan kadernya yang dimajukan jadi calon wakil presiden (Cawapres).

“Semua partai politik menghadapi masalah yang sama yaitu harus menjaga suaranya di legislatif. Sebab ada beban ambang batas parlemen 4 persen harus dikejar, jadi semua partai harus berjuang untuk menjaga suaranya dengan berbagai strategi,” katanya.

Dia menambahkan, Demokrat juga tak punya basis massa benar-benar kuat, yang berbeda dengan partai lain seperti PDI Perjuangan, Gerindra, maupun PKS.

Tidak dipilihnya calon yang diajukan Demokrat sebagai Cawapres Prabowo juga menjadi salah satu alasan suara pemilih Demokrat bisa saja berpindah ke Jokowi-Ma’ruf.

Beberapa kader Demokrat yang mendukung Jokowi-Ma’ruf di antaranya adalah Ketua DPD Partai Demokrat Papua yang juga Gubernur setempat Lukas Enembe, Wakil Majelis Pertimbangan Daerah Demokrat Jawa Barat yang juga merupakan mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, dan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Soekarwo.

Meskipun mendapatkan dispensasi mereka tidak diperkenankan masuk ke struktur tim pemenangan pasangan calon presiden petahana itu. Selain ketiganya, ada lima eewan pimpinan daerah yakni NTB, NTT, Sulawesi Utara, Bali, dan Jawa Timur yang juga menyatakan dukungan pada pad Jokowi-Ma’ruf.

Restu Prabowo

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menyebutkan keputusan dispensasi khusus telah mendapat restu dari bakal calon presiden yang mereka usung, Prabowo.

"Jadi waktu bertemu dengan Pak Prabowo kami ada peta suara di mana yang harus dikuatkan dan daerah pertempuran kami sebenarnya tiga Jawa: Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur," kata Andi Arief kepada wartawan.

Sementara itu peneliti politik Center of Strategic International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai sikap Demokrat yang memberi dispensasi kepada kadernya dapat membahayakan dan merugikan koalisi Prabowo-Sandi.

“Demokrat akan menjadi beban lain dari koalisi kalau seperti itu. Jadi lebih baik partai koalisi yang ada memaksimalkan konsolidasi antara partai yang lain, agar tidak menjadi beban dan makin merugikan koalisi Prabowo,” ujarnya saat dihubungi.

Tak mempengaruhi

Dibandingkan dengan tiga partai politik koalisi pengusung Prabowo-Sandi lainnya yaitu Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat adalah partai terakhir yang memutuskan bergabung dengan koalisi partai oposisi pemerintah itu.

Demokrat baru menyatakan resmi bergabung sebagai partai pengusung Prabowo-Sandi, jelang pendaftaran pasangan itu ke Komisi Pemilihan Umum pada 10 Agustus 2018, setelah ketiga partai lainnya di koalisi tersebut memutuskan tidak memilih putra Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres.

Undang-undang Pemilu mewajibkan partai politik yang memiliki kursi di parlemen untuk mengusung atau mendukung salah satu kandidat.

Ketua DPP Partai Gerindra, Nizar Zahro, yakin masalah kader Demokrat yang membelot mendukung Jokowi-Ma’ruf tidak mempengaruhi kesolidan koalisi dalam memenangkan Prabowo-Sandi.

Ia yakin Demokrat tetap berada dalam barisan pengusung, yang akan berjuang bersama-sama untuk memenangkan pasangan mereka.

“Saya yakin masalah internal Demokrat dapat diselesaikan bijak. Apalagi oleh Pak SBY yang punya pengalaman 10 tahun memimpin Indonesia dan tentunya dengan Pak Prabowo,” kata Nizar kepada BeritaBenar.

Ia mengatakan dalam waktu dekat koalisi partai pengusung dan pendukung Prabowo-Sandi akan segera menentukan langkah konkrit untuk memenangkan pasangan yang mereka usung, apalagi jelang masuknya masa kampanye, awal Oktober mendatang.

“Kita sekarang fokus untuk menguatkan barisan pemenangan Pak Prabowo dan Sandiaga Uno. Jadi kami yakin solid dan tidak akan ada masalah,” pungkas Nizar.

Tampilan selengkapnya