Kecam pemilihan Cak Imin sebagai Cawapres, Demokrat tarik dukungan dari Anies

Partai Demokrat pada Jumat (1/9) secara resmi menarik dukungannya dan keluar dari koalisi pendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden setelah dipilihnya pemimpin Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin, menjadi pendamping mantan gubernur Jakarta itu dalam Pemilu 2024.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua.

"Partai Demokrat mencabut dukungan (terhadap) Anies Baswedan sebagai capres (calon presiden) di Pilpres 2024," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Malarangeng, dalam konferensi pers di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Jumat.

Selain itu, Partai Demokrat juga menarik diri dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yaitu koalisi partai pendukung Anies yang juga beranggotakan Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Keadilan Sejatera (PKS).

"Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan karena terjadi pengingkaran kesepakatan yang dibangun selama ini," ucap Andi.

Sehari sebelumnya NasDem yang memimpin Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengumumkan Muhaimin Iskandar - ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bukan merupakan anggota Koalisi Perubahan, sebagai calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.

PKB sebelumnya berada dalam satu koalisi dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendukung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam pilpres mendatang.

Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo - yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan - dipastikan sebagai tiga calon presiden dalam pemilu yang akan dilangsungkan pada 14 Februari 2024.

Deklarasi resmi Cak Imin yang berafiliasi dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), sebagai pendamping Anies, diperkirakan akan diumumkan pada Sabtu.

“Rencananya begitu (akan deklarasi),” ujar juru bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra kepada BenarNews, Jumat.

“Musang berbulu domba”

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menuduh Partai NasDem dan Anies Baswedan melakukan pengkhianatan karena tidak berkonsultasi dengan partainya sebelum memutuskan pencalonan Muhaimin.

"Musang berbulu domba, itu di depan bersikap baik, manis, lembut penuh persahabatan, tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah kita akan dicaplok dan dimakan habis," ujar SBY di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor.

Partai Demokrat mengklaim Anies sebelumnya sudah sepakat menjadikan anak tertua SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ketua umum Partai Demokrat, sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Politikus Partai Demokrat Andi Arief melalui cuitannya di Twitter mengunggah surat yang diklaim dari Anies tertanggal 25 Agustus 2023 yang meminang AHY untuk jadi bakal calon wakil presiden.

PKB terima duet Anies-Muhaimin

Sementara itu, PKB mengakui telah menerima tawaran Partai NasDem untuk berkoalisi mengusung Anies sebagai calon presiden. Keputusan itu ditetapkan dalam rapat pleno gabungan Dewan Pengurus Pusat PKB pada Jumat.

"Iya, kami menerima tawaran NasDem untuk berkoalisi," kata Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid kepada BenarNews, "jadi kami menerima dan sepakat Anies sebagai calon presiden dan Cak Imin calon wakil presiden."

“Duet yang menguntungkan”

Direktur Eksekutif Indonesian Political Review, Ujang Komaruddin, mengatakan kekecewaan SBY dapat dipahami karena Partai Demokrat sudah berjuang keras untuk mengusung Anies Baswedan dan memiliki kesepakatan dengan Paratai NasDem dan PKS.

Tapi di sisi lain, kata Ujang, Anies juga tidak bisa leluasa menentukan pilihan bakal calon wakil presiden karena dia bukan ketua umum partai.

“Dia dipegang dan dikendalikan oleh Partai NasDem sehingga ketika pilihan cawapresnya ditentukan oleh Surya Paloh (Ketua Partai NasDem) dan mengusung Anies dengan Cak Imin, maka Demokrat tidak bisa berbuat apa-apa termasuk PKS juga,” terang Ujang kepada BenarNews.

Sementara itu Dewan Pimpinan PKS menegaskan tetap berpegang kepada kesepakatan piagam Koalisi Perubahan di mana salah satu poin kesepakatan itu penentuan calon wakil presiden ditentukan oleh Anies.

Meski begitu, pimpinan PKS, Almuzammil Yusuf, menghormati keputusan setiap partai politik yang memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya.

"Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari titik temu dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan), namun belum memperoleh hasil yang diinginkan bersama," ujarnya dalam pernyataannya.

Pengamat politik Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, mengatakan duet Anies -Muhaimin adalah saling menguntungkan.

Menurut dia, alasan Muhaimin merapat ke Anies karena tidak mendapatkan daya tawar yang cukup kuat di koalisi Prabowo.

Di sisi lain, lanjut dia, secara elektoral Anies juga membutuhkan pendukung dari basis pemilih NU di Jawa Timur.

“Itu saling melengkapi juga menguntungkan makanya hal ini juga menarik bagi kita,” jelas Arifki kepada BenarNews.

Potensial

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan, mengatakan pasangan Anies - Muhaimin bisa potensial menang kalau Muhaimin mampu membawa suara pengikut NU terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, total jumlah pemilih di Provinsi Jawa Timur mencapai 31.402.838 orang. Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah mencapai 28.289.413 pemilih. Presentase keduanya hampir mencapai 30 persen dari total 204.807.222 pemilih di Indonesia.

“Tapi sampai hari ini elektabilitas Cak Imin baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden masih lebih rendah dari elektabilitas PKB, partainya sendiri,” ujar Djayadi kepada BenarNews.

Dalam survei Lembaga Survei Indonesia pada 3 - 9 Agustus 2023, elektabilitas Muhaimin sebagai bakal calon wakil presiden Anies Baswedan hanya mencapai 2,6 persen.

Muhaimin, kata Djayadi, baru dapat memberikan insentif elektoral kepada Anies jika calon dari kalangan NU hanya satu.

Tapi faktanya, jelas Djayadi, potensi calon dari NU dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden ada banyak seperti Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Yenni Wahid.

“Apalagi tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama belum tentu bersatu mendukung Cak Imin,” terang Djayadi.

Nazarudin Latif berkontribusi dalam berita ini.