Follow us

Demonstrasi Mahasiswa Warnai Pelantikan Anggota DPR

Mayoritas anggota DPR yang dilantik merupakan wajah lama yang malang melintang di perpolitikan Indonesia.
Arie Firdaus
Jakarta
2019-10-01
Email
Komentar
Share
Melalui aksi teatrikal, seorang mahasiswa berbaring sebagai simbol matinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam aksi demo bertepatan dengan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2019 -2024, di Jakarta, 1 Oktober 2019.
Melalui aksi teatrikal, seorang mahasiswa berbaring sebagai simbol matinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam aksi demo bertepatan dengan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2019 -2024, di Jakarta, 1 Oktober 2019.
AP

Unjuk rasa sekitar seribuan mahasiswa mewarnai pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2019-2024 di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019.

Mereka yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi teatrikal dengan menabur bunga di replika makam bertuliskan R.I.P Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Immawan Randi (21) dan Yusuf Kardawi (19) --dua mahasiswa yang meninggal dalam unjuk rasa di Kendari pada pekan lalu.

"Miniatur makam ini untuk menjadi renungan para anggota DPR baru yang dilantik hari ini," kata Koordinator BEM SI, Muhammad Nurdiansyah.

Sebelum melakukan aksi teatrikal, para mahasiswa memulai aksi dengan menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta dan Darah Juang di depan replika makam.

Nurdiansyah yang memimpin aksi sempat pula meminta para polisi yang berjaga turut bernyanyi bersama massa.

"Tolong diingat, bahwa yang kalian tembak kemarin itu adalah kami, rakyat Indonesia. Kami yang memakai almamater," ujarnya.

Mahasiswa Bina Sarana Informatika, Bimo Wardhana (20) yang turut dalam unjuk rasa berharap anggota DPR yang baru dilantik dapat mengabdikan diri kepada masyarakat Indonesia.

Salah satunya dengan tidak mengesahkan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan sejumlah aturan kontroversial lain yang mendapat penolakan dari beberapa kelompok masyarakat sejak beberapa bulan terakhir.

"Mereka harus mendengarkan aspirasi masyarakat. Jangan hanya mementingkan kepentingan kelompok dan partai," ujar Bimo.

Sementara Hikmawan Saputra (21) dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mendesak anggota parlemen 2019-2024 tak melupakan janji kepada pemilihnya begitu dilantik.

"Aksi kali ini untuk mengingatkan anggota DPR bahwa mereka adalah perwakilan rakyat. Mereka dilantik bukan untuk menipu rakyat," tuturnya, menjabarkan alasan ikut unjuk rasa.

Pun, pernyataan mahasiswa UNJ lain, Pahala Yulianto, yang meminta anggota DPR untuk bekerja serius demi rakyat dan melibatkan publik dalam menyusun undang-undang di masa mendatang.

"Jangan anggap tak berarti aspirasi rakyat dan mahasiswa selama ini. Jangan menganggap nyawa mahasiswa yang kemarin meninggal tidak berarti," lanjutnya.

Demonstrasi kali ini dimulai sekitar pukul 11.00 WIB dan berakhir menjelang magrib, tanpa kerusuhan --seperti sebelumnya. Jumlah peserta pun tidak sebanyak, misalnya, aksi 24 September lalu.

Terkait berkurangnya peserta demonstrasi, Nurdiansyah mengatakan sejumlah kampus memang memilih tidak berpartisipasi dalam aksi kali ini.

Juru bicara Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menyebut 24 ribu anggota polisi dan TNI diterjunkan untuk mengamankan unjuk rasa pada hari pelantikan anggota DPR.

Dalam unjuk rasa yang berujung bentrok pada Senin, kepolisian telah menangkap 519 orang.

Menurut juru bicara Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya Kombes Pol Argo Yuwono, mereka ditangkap di beragam wilayah ibu kota.

"Kami masih mendalami dan nanti akan diklasifikasikan apa peran mereka dalam keributan kemarin," kata Argo saat dihubungi.

 

 

Mayoritas muka lama

Pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD periode 2019-2024 dimulai pukul 10.00 WIB, dihadiri Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pengambilan sumpah anggota DPR, MPR, serta DPD masing-masing dipimpin anggota tertua dan termuda.

Untuk DPR dan MPR, pengucapan janji dipimpin oleh Abdul Wahab Dalimunthe (80) dari Partai Demokrat dan Hillary Brigita Lasut (23) dari Partai Nasional Demokrat.

Sedangkan sumpah DPD dipimpin Sabam Sirait (82) dan Jialyka Maharani (22).

Total, terdapat 575 anggota DPR/MPR yang dilantik, dengan 50,26 di antaranya merupakan wajah lama yang juga menduduki jabatan serupa pada periode sebelumnya.

Sedangkan DPD berjumlah 136 orang, dengan wajah lama hanya 44 orang.

Dalam rapat paripurna perdana, anggota DPR memilih Puan Maharani yang merupakan putri mantan Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan parlemen yang baru.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu didampingi empat orang wakil, yaitu Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra, Azis Syamsuddin dari Golongan Karya, Rachmat Gobel dari Nasional Demokrat, dan Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Sementara pimpinan DPD diisi Sultan Bakhtir Najamudin, Nono Sampono, Mahyudin, dan La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Seorang anggota DPR yang baru Krisdayanti dari PDI-P, dikutip dari laman Kompas, berjanji akan bekerja baik dan menyerap aspirasi pemilihnya.

"Saya akan melakukan kajian undang-undang secara baik dan mereformasi sebuah lembaga yang selama ini memiliki predikat kerja yang buruk," kata Krisdayanti yang juga seorang penyanyi.

Merujuk putusan Mahkamah Konstitusi pada 2009, pelantikan anggota DPR/MPR serta DPD memang digelar terlebih dahulu daripada presiden.

Hal ini dilakukan mengingat presiden dilantik oleh MPR. Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi dan Ma’ruf Amin menurut rencana akan digelar, 20 Oktober mendatang.

Pasukan marinir yang berjaga di sekitar gedung parlemen memegang bunga yang diberikan oleh para mahasiswa yang berunjuk rasa di Jakarta, 1 Oktober 2019. (AP)
Pasukan marinir yang berjaga di sekitar gedung parlemen memegang bunga yang diberikan oleh para mahasiswa yang berunjuk rasa di Jakarta, 1 Oktober 2019. (AP)

Tanggapan pengamat

Menanggapi pelantikan anggota DPR/MPR dan DPD baru, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggaraini tak terlalu optimis karena  banyaknya wajah lama dalam susunan wakil rakyat, terutama di DPR.

"Saya cukup was-wasa karena figur-figur yang terlibat dalam pengesahan undang-undang kontroversial seperti revisi KUHP dan KPK kembali duduk di posisinya," katanya.

"Mereka yang menjelang pelantikan seharusnya meyakinkan publik, justru malah memberikan pekerjaan rumah dalam proses berdemokrasi kita," tambah Titi, merujuk rangkaian aksi mahasiswa yang merespons rencana pengesahan sejumlah UU kontroversial, meski belakangan dibatalkan.

Menurut catatan Perludem, kinerja anggota DPR periode 2014-2019 tergolong buruk karena dari target pengesahan 189 undang-undang, hanya mampu menyelesaikan 84 di antaranya.

Adapun pengamat politik, Ujang Komarudin berharap anggota DPR yang baru dilantik tak sekadar mengejar kuantitas aturan yang disahkan, tapi melupakan kualitas semisal dalam penyusunan UU KPK dan revisi KUHP.

"Belajar dari pengalaman akhir-akhir ini, banyak produk UU yang bermasalah dan ditolak. Semestinya menjadi pelajaran, tidak boleh lagi asal-asalan dalam menyusunnya," kata Ujang.

"Mereka yang baru dilantik ini memiliki tanggung jawab besar karena pamor DPR yang sempat tercoreng. Maka, jalankan amanat dengan sebaik-baiknya."

Tampilan selengkapnya