DPR Desak Jokowi Temui Pemimpin Rusia dan Ukraina Guna Redam Perang

Legislator mengingatkan G20 bisa terpecah menyusul keputusan Indonesia mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin ke KTT kelompok itu di Bali.
Dandy Koswaraputra
2022.04.06
Jakarta
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
DPR Desak Jokowi Temui Pemimpin Rusia dan Ukraina Guna Redam Perang Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo memberikan sambutan dalam peluncuran stasiun pengisian energi kendaraan listrik umum pertama, transportasi yang digunakan para pemimpin dunia dalam KTT G20 pada Oktober tahun ini di Nusa Dua, Bali, 25 Maret 2022.
AFP

Anggota Komisi I DPR pada Rabu mendesak Presiden Joko Widodo untuk menggunakan pengaruh internasionalnya sebagai pemegang kepresidenan G20 dengan berbicara langsung kepada pemimpin Rusia dan Ukraina demi meredakan perang Rusia.

Mereka juga mengingatkan bahwa G20 terancam pecah karena keputusan Indonesia untuk mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin ke konferensi tingkat tinggi (KTT) para kepala negara kelompok itu di Bali pada bulan Oktober.

“Saya lihat peluang (menjadi juru damai) itu ada. Saya berharap Presiden Jokowi mau bertemu pemimpin Rusia dan Ukraina,” kata anggota DPR Effendi Simbolon dalam dengar pendapat dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Effendi mengatakan bahwa lobi internasional hendaknya dilakukan langsung oleh pemimpin tertinggi pemerintahan Indonesia dengan menghubungi para pihak yang bertikai.

Senada dengan Effendi, Syariefuddin Hasan dari Partai Demokrat mengakui posisi dilematik pemerintah saat ini sebagai pemegang kepresidenan G20 dalam menghadapi isu konflik Rusia-Ukraina.

Jika Indonesia tetap mengundang Rusia maka kemungkinan negara-negara Barat yang mendukung Ukraina akan mundur dari keikutsertaan pada KTT G20 yang akan datang. 

“Kalau hanya business as usual maka kemungkinan (negara Barat mundur) itu akan terjadi. Karena Rusia telah melanggar kedaulatan, melanggar demokrasi,” kata Syariefuddin.

AS dan negara Barat lain menginginkan Rusia dikeluarkan dari G20 karena invasi militer Vladimir Putin ke Ukraina dan agar Indonesia tidak mengundang Putin ke pertemuan puncak di Bali.

Namun duta besar Rusia untuk Indonesia mengatakan bulan lalu bahwa Putin berencana menghadiri pertemuan G20 di Bali.

Ukraina yang bukan anggota G20, sebelumnya telah meminta Indonesia untuk memasukkan topik invasi militer Rusia sebagai salah satu masalah yang dibahas dalam KTT G20 nanti. Namun salah seorang perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan bahwa “G20 harus memfokuskan pada isu-isu ekonomi global.”

Rusia melancarkan serangan ke Ukraina sejak 24 Februari, mengakibatkan setidaknya lebih dari 4 juta rakyat Ukraina meninggalkan negaranya. Sementara itu jutaan lainnya mengungsi ke tempat yang dinilai aman, demikian laporan PBB.

Retno bertemu Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov di China pada 30 Maret dan meminta Rusia untuk menghentikan perang di Ukraina

Sebelumnya, Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengatakan perang tersebut dapat memperparah krisis ekonomi dunia yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19.

Walaupun Indonesia mengecam perang tersebut, namun Jakarta tidak pernah secara langsung mengkritik Kremlin atau bahkan menggunakan kata "invasi oleh Rusia" dalam pernyataan resminya.

“Perang harus segera dihentikan”

Mukhlis Basri, wakil rakyat lainnya dari Komisi I – yang memiliki lingkup tugas pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, s intelijen – mempertanyakan langkah yang telah dilakukan kementerian luar negeri dalam mengupayakan perdamaian di Ukraina.

“Dengan situasi begini apa mungkin pertemuan G20 ditunda?” tanya Mukhlis kepada menteri luar negeri.

Retno menegaskan Indonesia konsisten dengan posisinya dalam mendukung Ukraina dan saat ini sedang mempertimbangkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat negara tersebut.

“Pada saat pemungutan suara di Sidang Majelis Umum PBB, Indonesia mendukung resolusi Agression Against Ukraine pada 2 Maret dan resolusi Humanitarian Consequences of the Aggression against Ukraine pada 24 Maret," kata Retno.

Ia juga menyampaikan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Emine Dzhaparova telah meminta bantuan kemanusiaan kepada semua negara, termasuk Indonesia, terutama dalam bentuk bahan pangan yang stoknya menipis.

“Perang harus segera dihentikan,” kata Menlu Retno di hadapan para anggora DPR.

Indonesia mengharapkan agar perundingan antara Rusia dan Ukraina diintensifkan untuk mencari penyelesaian damai dan kedua belah pihak perlu melakukan gencatan senjata agar bantuan kemanusiaan dapat diberikan, ujar Retno.

Menurut Retno, saat ini lebih dari 4,2 juta orang telah mengungsi keluar Ukraina, sementara 6,5 juta orang harus menjadi pengungsi internal, dan jumlah korban jiwa juga semakin besar.

Retno juga mengungkapkan per Rabu (6/4) pemerintah telah mengevakuasi 165 orang Indonesia dari Ukraina.  

Mengenai kemungkinan pertemuan G20 di Bali tertunda akibat dari perang Rusia-Ukraina ini, Kementerian Luar Negeri memastikan bahwa sejauh ini tidak ada agenda yang berubah.

“Sejauh ini perencanaan masih sesuai jadwal,” kata Teuku Faizasyah, juru bicara Kementerian Luar Negeri, kepada BenarNews di sela rapat dengar pendapat dengan DPR.

Anggota DPR Fadli Zon menambahkan bahwa Indonesia harus menjadi pemain besar di tengah konflik kedua negara Eropa Timur tersebut mengingat konsekuensi politik dan ekonomi tidak bisa dihindari jika pemerintah salah dalam mengambil langkah.

“Pihak Barat sudah mendesak agar Rusia keluar dari Dewan HAM PBB. Di sini Indonesia harus memainkan peran ikut melaksanakan ketertiban dunia seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar kita,” kata Fadli Zon.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya