Saudi Didesak Buka Akses Terkait Korban Tragedi Mina

Arab Saudi didesak membuka akses yang luas kepada Indonesia dan negara-negara lain yang warganya menjadi korban dalam tragedi Mina yang terjadi Kamis pagi pekan lalu. Akses luas kepada negara lain itu dinilai bisa mempercepat proses identifikasi korban.

Dalam keterangan pers dari Mekkah, Kementerian Agama mengatakan sampai hari Senin pagi mereka telah berhasil memastikan 41 jenazah haji Indonesia tewas dan 10 lainnya dirawat di rumah sakit. Sementera 82 orang lainnya masih belum diketahui nasibnya.

Kementerian mengatakan bahwa tidak mudah melakukan identifikasi karena hanya mendapatkan seluruh foto ratusan jenazah yang kondisi fisiknya sudah berubah untuk dicocokkan dengan foto-foto dan data yang dimiliki oleh Kementerian.

Sampai sekarang pihak berwenang Arab Saudi masih belum memberikan penjelasan dari negara mana saja para korban tewas yang berjumlah 769 orang itu berasal.

Mantan Menteri Agama Abdul Malik Fadjar mendesak agar pihak berwenang Arab Saudi segera memberikan akses kepada para petugas haji negara lain untuk membantu proses identifikasi jenazah.

"Persoalan ini tak bisa lagi ditangani sendiri. Harus secara bersama-sama. Ini kondisi darurat, kan?" kata Malik Fadjar kepada BeritaBenar hari Senin, 28 September.

Sikap Arab Saudi yang menutup akses kepada panitia penyelenggara haji dari negara lain usai kejadian Mina juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Abdul Djamil.

Dalam keterangan pers dia mengatakan bahwa petugas haji Indonesia baru diizinkan mengakses tempat pemulasaraan jenazah keesokan harinya pada pukul 23 waktu setempat, hampir 48 jam pasca kejadian dan akses itu terbatas.

Saudi ‘tidak transparan’

Malik Fadjar mengatakan bahwa selama dirinya mengurus masalah haji, pemerintah Saudi memang seringkali tidak transparan. Dia menyerukan agar pemerintah Indonesia menuntut akses untuk melihat korban.

"Indonesia juga harus berani meminta akses seluas-luasnya. Arab Saudi harus menekan ego mereka. Mereka harus transparan dan membuka akses bagi negara yang warga negaranya hilang sampai saat ini,” ujar Malik Fadjar lagi.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan, juga mendesak agar para petugas haji diberikan akses guna mempercepat arus informasi kepada keluarga yang gundah.

"Saya berharap petugas kita bisa mendapatkan semua informasi," kata Zulkifli kepada BeritaBenar.

Zulkifli juga berharap pemerintah Indonesia berani menekan pemerintah Arab Saudi untuk membuka penyebab insiden ini secara terang-benderang dan tidak puas hanya dengan kompensasi uang.

"Harus meminta penyelidikan segera. Jangan cukup hanya ketika mereka mengatakan siap mengganti dengan uang. Nanti kejadiannya bisa begitu lagi," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Kesehatan Arab Saudi Khaled al-Falih menyalahkan para jemaah haji yang dikatakannya tidak disiplin dengan jadwal melempar jumroh sebagai penyebab tragedi tersebut. Sedangkan ulama paling senior Arab Saudi, Imam Besar  Sheikh Abdul Azia al-Sheikh, dikutip kantor berita pemerintah Saudi, Saudi Press Agency (SPA) mengatakan bahwa tragedi ini bukan tanggung jawab pemerintah negara itu, namun merupakan “kehendak Allah”.

Menag akui terhalang sikap Saudi

Sebelumnya Kementerian Agama menyatakan akan mencari tahu alasan askar atau petugas haji Saudi mengarahkan jemaah Indonesia berbelok kiri dari jalur yang telah ditetapkan, sehingga harus melintasi Jalan 204, tempat peristiwa desak-desakan itu terjadi, seperti pengakuan para jemaah Indonesia yang selamat.

Sejumlah keterangan dari para korban selamat dari negara lain juga mengatakan bahwa jalan lain ke lokasi pelontaran jumrah ditutup Kamis pagi tanpa alasan yang jelas. Tetapi untuk saat ini, Kementerian Agama mengatakan akan terus berfokus pada pencarian dan proses identifikasi korban selamat dan luka-luka dari Indonesia, yang masih belum diketahui keberadaannya.

"Tim kami berusaha keras siang dan malam mencari jemaah yang masih belum diketahui keberadaannya ini," kata Abdul Djamil.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, seperti dilansir Koran Tempo, mengakui bahwa pencarian jemaah haji Indonesia yang hilang di Mina memang terhalang oleh kebijakan pemerintah Arab Saudi. Menurut Lukman, petugasnya tak leluasa mendapatkan informasi di rumah sakit dan tempat jenazah lantaran penjagaan ketat.

"Akses untuk mendapatkan informasi tidak mudah, baik secara formal maupun informal," kata Lukman.

Lukman menambahkan, meski telah diberi akses, petugas haji Indonesia tetap kesulitan karena harus mengidentifikasi sendiri apakah korban berasal dari Indonesia. Tak ada bantuan dari pemerintah Arab Saudi.

Identifikasi juga dilakukan dengan melihat dari gelang atau tas kecil yang merupakan tanda pengenal khusus jemaah haji dari Indonesia. Namun cara ini tak banyak membantu karena mayoritas terlepas saat insiden, atau dilepaskan oleh petugas setempat.

Tim petugas haji Indonesia masih bekerja siang dan malam untuk melakukan penyisiran dan penyelusuran di berbagai rumah sakit dan di tempat pemulasaraan jenazah dari Mina sampai ke wilayah Mekkah dan Thaif.