Kuasa Hukum Berharap Hambali Bisa Disidangkan di Indonesia

Pemerintah Indonesia pernah mengindikasikan tidak mau Hambali pulang untuk mencegah bangkitnya kembali sel-sel teroris.
Ronna Nirmala
Jakarta
2021-01-22
Share
Kuasa Hukum Berharap Hambali Bisa Disidangkan di Indonesia Seorang tahanan di dalam penjara militer AS di Guantanamo, Kuba, 6 Juni 2018.
AP

Proses peradilan Encep Nurjaman atau Hambali, terduga dalang aksi teror Bom Bali yang sejak 2006 mendekam di penjara Guantanamo, harus dilakukan di Indonesia, kata pengacaranya, menyusul keputusan militer AS untuk segera mengadili Hambali dan dua rekannya asal Malaysia.

Departemen Pertahanan AS pada Kamis (21/1) waktu setempat mengumumkan bahwa Kantor Komisi Militer telah memutuskan untuk segera menyidangkan Hambali (57) mantan pimpinan Jemaah Islamiyah (JI), dan dua warga Malaysia, Bashir Lap (alias Lillie) dan Mohd Farik Bin Amin (alias Zubair), yang selama 15 tahun terakhir mendekam di penjara militer AS di Guantanamo atas keterlibatan dalam kasus terorisme.

Dalam tuduhannya, Hambali, laki-laki asal Cianjur, Jawa Barat, dan kedua rekannya itu disebut telah merencanakan, membantu dan bersekongkol dalam aksi serangan bom Bali pada 2002 yang menewaskan 202 orang dan pemboman Hotel JW Marriott di Jakarta pada tahun 2003 dengan korban 12 orang meninggal.

Ketiganya menghadapi delapan dakwaan - konspirasi, pembunuhan, percobaan pembunuhan, dengan sengaja menyebabkan luka serius, terorisme, penyerangan warga sipil, penyerangan obyek sipil, dan perusakan properti, demikian menurut lembar dakwaan yang diajukan dalam rilis berita Pentagon.

Rilis berita tersebut mengatakan bahwa dakwaan yang tidak dipidana hukuman mati tersebut sedang menunggu keputusan.

Ron Flesvig, juru bicara Kantor Otoritas Penyelenggara Komisi Militer AS, mengatakan peraturan mengharuskan persidangan dilakukan dalam 30 hari setelah rujukan.

Ahmad Michdan, ketua tim pengacara Hambali, mengaku pihaknya belum menerima informasi resmi perihal persidangan kliennya tersebut. 

“Sementara ini menurut hemat saya belum ada kebijakan resminya (persidangan) akan seperti apa. Kita memang ada negosiasi, kita inginnya ekstradisi saja,” kata Michdan melalui sambungan telepon dengan BenarNews, Jumat. 

“Tampaknya militer AS tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Hambali, meskipun kami telah membahas bahwa persidangan tidak boleh dilakukan di sana,” tegasnya.

Juru bicara Kemlu, Teuku Faizasyah, mengatakan pemerintah belum menerima informasi resmi perihal rencana persidangan tersebut. “Saya ada membaca hal itu dari sumber terbuka, media, dan masih mengumpulkan informasi lebih lanjut,” katanya melalui pesan singkat dengan BenarNews, Jumat. 

Pejabat Indonesia telah mengindikasikan empat tahun yang lalu bahwa jika Hambali dibebaskan, mereka akan enggan menerima pemulangannya karena takut kembalinya dia dapat memicu kebangkitan sel-sel teror di dalam negeri.

Polisi Indonesia melakukan investigasi di lokasi Bom Bali dua hari setelah aksi pengeboman yang menewaskan 202 orang itu, di Kuta, Bali, 14 Oktober 2002 [AFP]
Polisi Indonesia melakukan investigasi di lokasi Bom Bali dua hari setelah aksi pengeboman yang menewaskan 202 orang itu, di Kuta, Bali, 14 Oktober 2002 [AFP]

Pihak Malaysia sambut baik

Berbeda dengan pengacara Hambali yang menginginkan kliennya diekstradisi ke Indonesia, pejabat anti terorisme Malaysia menyambut baiknya segera disidangkannya kedua warganya di AS.

“Ini adalah langkah yang baik oleh Amerika. Mereka akan memiliki kesempatan untuk berargumen atas kasus mereka di pengadilan. Keadilan akan ditegakkan dan akan disaksikan melalui pengadilan,” kata Kepala Badan Penanggulangan Terorisme Malaysia, Normah Ishak.

Ia mengatakan bahwa pemerintah Malaysia bisa tetap menghukum keduanya di Malaysia saat mereka kembali ke negara asalnya setelah hukuman di AS selesai, jika mereka dianggap bersalah menurut hukum Malaysia.

Normah mengatakan ia tidak khawatir kepulangan Lillie dan Zubair akan menimbulkan gejolak radikalisme di Malaysia.

“Kecuali mungkin anggota senior Jemaah Islamiyah, tidak ada yang tahu siapa mereka. Selain itu dibandingkan JI, ISIS lebih dikenal di antarara generasi muda,” ujarnya, “jadi saya tidak melihat kemungkinan dampak teror atau kemungkinan balasan atas pengumuman pemerintah AS terhadap Hambali dan kedua rekannya dari Malaysia ini."

Sempat negosiasi persidangan di Indonesia

Hambali dan kedua warga Malaysia, Lillie dan Zubair, ditangkap di Thailand pada Agustus 2003, sekitar sepuluh bulan setelah bom Bali 2002.

Setelah penangkapan, ketiganya dikirim ke jaringan penjara rahasia CIA sebelum mereka dipindahkan ke penjara militer AS yang terletak di Pangkalan Angkatan Laut di Teluk Guantanamo di Kuba pada 4 September 2006.

Dari pengakuan Hambali kepada tim kuasa hukumnya, penyiksaan terjadi selama dirinya ditahan di penjara rahasia dan tiga tahun pertama di Guantanamo. 

Michdan menjelaskan, pada era pemerintahan Barack Obama, negosiasi perihal persidangan Hambali dengan pejabat komisi militer AS sempat intens dilakukan tim pengacara. Salah satunya adalah Hambali bisa disidangkan ke Indonesia selama mau mengakui kesalahan dan tidak memperkarakan dugaan penyiksaan selama berada di tahanan. 

“Waktu itu dengan teman-teman bersepakat di Indonesia saja diadili. Karena misalnya negosiasi ok, dia pengakuan menerima hukuman 20 tahun. Tapi ketentuan UU Amerika itu 20 tahun tidak dipotong masa tahanan. Itu yang kita keberatan,” kata Michdan. 

Selain itu, sempat juga dibicarakan bahwa jika persidangan tetap dilakukan di AS, komisi militer setempat akan memberikan keleluasaan bagi juri untuk datang ke Indonesia menemui saksi-saksi yang bisa meringankan hukuman Hambali. 

“Sampai dengan Presiden Trump menang, lalu itu hilang,” kata Michdan.

Encep Nurjamen (alias Hambali) ditampilkan dalam foto tak bertanggal ini di penjara AS, Guantanamo, Kuba. [Kantor Pembela Umum Federal AS via AP]
Encep Nurjamen (alias Hambali) ditampilkan dalam foto tak bertanggal ini di penjara AS, Guantanamo, Kuba. [Kantor Pembela Umum Federal AS via AP]

Waktu yang dipertanyakan

Michdan mengatakan dia telah berkomunikasi dengan Mayor James Valentine, seorang pengacara militer yang ditunjuk oleh pemerintah AS untuk mewakili Hambali. “Sebelum pandemi kami berencana mengunjungi [Hambali]. Kami telah mengirim file ke Pentagon,” kata Michdan, "kami ingin membawa dokter, tapi dibatalkan karena pandemi."

“Kita juga bicara Hambali ingin sekali dijumpai penasihat hukum dan keluarga Indonesia,” tambahnya. 

Valentine, sementara itu, mempertanyakan mengapa pengumuman itu datang sehari setelah pelantikan Presiden Joseph Biden. "Ini dilakukan dalam keadaan panik sebelum pemerintahan berjalan normal," kata Valentine kepada Associated Press.

Tim kuasa hukum juga sempat mempertanyakan mengapa pemerintah Indonesia tidak mengajukan permohonan untuk memulangkan Hambali ke Indonesia, namun ketika itu didapatkan respons bahwa Hambali tidak lagi memiliki status sebagai warga negara Indonesia. 

“Pemerintah waktu itu bilang Hambali ini stateless, tapi kita juga menangani kasus Ustad Abu Bakar di Malaysia, dan ketika itu status stateless-nya bisa dibuka,” kata Michdan. 

Pada 2019, jaksa penuntut AS mengajukan dakwaan baru untuk Hambali meliputi persengkokolan dengan pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden dan sejumlah kasus lainnya untuk melakukan serangan teroris di Asia Tenggara dan di tempat lain, menurut salinan lembar dakwaan yang diajukan pada 5 April. 

Valentine mengomentari penambahan dakwaan tersebut sebagai "upaya putus asa" jaksa untuk menyelamatkan kredibilitas komisi militer. Pihak berwenang Amerika tidak ingin kasus Hambali disidangkan, atas dugaan persidangan akan mengungkap penyiksaan dilakukan oleh militer Amerika terhadap kliennya, demikian kata Valentine.

"Menurut saya AS tidak memiliki otoritas moral atau kemampuan praktis untuk mengadili kasus ini karena untuk mengadili kasus ini, sesuai dengan standar hak asasi manusia dan standar negara hukum, mereka harus mengungkap kejahatan penyiksaan," kata Valentine kepada BenarNews saat itu.

Jika terbukti bersalah dalam persidangannya nanti, Hambali dapat menerima hukuman seumur hidup di penjara karena jaksa memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman mati.

Muzliza Mustafa dan Noah Lee di Kuala Lumpur turut berkontribusi dalam laporan ini.

 

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya