Follow us

Jokowi: Ibu Kota Baru Mulai Dibangun 2020

Koalisi masyarakat sipil peduli lingkungan mengatakan adanya korelasi pembangunan ibu kota dengan kepentingan elit penguasa lahan di Kalimantan Timur.
Rina Chadijah
Jakarta
2019-12-18
Email
Komentar
Share
Warga melakukan foto bersama Presiden Joko Widodo saat meresmikan jalan tol Balikpapan dan Samarinda di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 17 Desember 2019.
Warga melakukan foto bersama Presiden Joko Widodo saat meresmikan jalan tol Balikpapan dan Samarinda di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 17 Desember 2019.
Dok. Biro Pers Istana

Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyatakan pembangunan tahap pertama ibu kota baru Indonesia di Kalimatan Timur akan dimulai tahun 2020, sementara sejumlah aktivis lingkungan melihat korelasi pembangunan ibu kota di Penajam Paser Utara itu dengan kepentingan para elit penguasa lahan di provinsi tersebut.

"Kita harapkan tahun depan sudah mulai pembangunan gedung-gedungnya terutama akan diselesaikan untuk gedung-gedung pemerintahan lebih dulu," kata Jokowi dalam siaran pers yang diterima BeritaBenar, Rabu, 18 Desember 2019.

Sehari sebelumnya, Jokowi ditemani sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju telah meninjau langsung lokasi ibu kota baru pengganti DKI Jakarta.

Menurutnya, geografis ibu kota negara itu akan dipermudah dengan pembangunan akses jalan tol yang menghubungkan kota-kota di sekitarnya.

"Sepaku dengan Balikpapan dekat sekali. Kemarin muter sampai dua setengah jam itu karena memang muter. Tapi kalau nanti tolnya dilangsungkan itu paling 30 menit sampai," kata Jokowi.

Untuk mempercepat rencana pembangunan, pemerintah segera membentuk Badan Otorita Ibu Kota paling lambat awal Januari 2020.

Setelah itu, pemerintah akan mengajukan revisi undang-undang terkait ibu kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Seingat saya ada 14 undang-undang yang ada di omnibus juga, bareng-bareng," tambahnya.

Tiga bulan setelah Januari, dia berharap semua proses telah selesai. Adapun gagasan besar desain diharapkan selesai pada Juli 2020.

"Kemudian langsung dilakukan yang namanya land clearing dan pembangunan infrastruktur dasar," ujarnya.

Jokowi menargetkan, klaster pemerintahan ditargetkan akan selesai selama empat tahun dan dilakukan secara paralel dengan pembangunan transportasi umum, pembangunan air baku, dan instalasi listriknya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan ibukota akan banyak melibatkan sektor swasta, karena rencana pembangunan ibu kota tersebut hanya akan mengambil 19 persen dari APBN atau Rp 89,472 triliun dari total anggaran sekitar Rp 466 triliun.

"Kita ingin mencari sumber pendanaan yang semua negara melakukan tidak memberi beban ke negara," kata Jokowi.

Kepentingan elit

Sementara itu sejumlah koalisi masyarakat sipil peduli lingkungan mengatakan menemukan adanya korelasi pembangunan ibu kota baru dengan kepentingan para elit penguasa lahan di Kalimantan Timur.

Koalisi yang terdiri dari Jaringan Advokkasi Tambang (JATAM) Nasional, JATAM Kalimantan Timur, WALHI Nasional, Walhi Kalimantan Timur, Trend Asia, Forest Watch Indonesia, Pokja 30, serta Pokja Pesisir dan Nelayan, melakukan kajian selama lebih tiga bulan terhadap rencana pemindahan ibu kota.

Berdasarkan penelitian itu mereka mendapati sejumlah nama yang berpotensi menjadi penerima manfaat atas megaproyek ibu kota yaitu para politisi nasional dan lokal beserta keluarga mereka yang memiliki konsesi lahan baik tambang batubara, sawit, kayu maupun pembangkit listrik.

“Korporasi dan oligarki punya kesempatan pertama untuk memastikan investasi mereka aman dan bersiasat dengan megaproyek IKN (Ibu Kota Negara),” ujar Merah Johansyah, Koordinator JATAM Nasional, dalam keterangan tertulisnya.

“Sebaliknya, suara masyarakat asli Suku Paser Balik diabaikan setelah ruang hidup mereka dirampas oleh PT ITCI saat masuk kawasan tersebut tahun 1960-an,” kata Merah merujuk pada PT International Timber Corporation Indonesia (ITCI), perusahaan kayu yang pernah berjaya pada masa Orde Baru.

Menurut kajian tersebut, di wilayah ibu kota baru yang memiliki luas 180.965 hektar itu, terdapat 162 konsesi pertambangan, kehutanan, sawit, PLTU batu bara hingga properti.

Sebanyak 158 dari 162 konsesi ini adalah konsesi batu bara yang masih menyisakan 94 lubang tambang. Nama-nama tenar dalam bentang politik Indonesia ada di balik kepemilikan konsesi perusahaan tersebut.

“Ini jelas hanya mega (bagi-bagi) proyek, dengan aroma politik oligarki yang kental, mengingat bahwa para pendukung politik yang berlatar bisnis batu bara,” kata Yuyun Indradi, Direktur Eksekutif Trend Asia, organisasi yang mencermati masalah energi dan lingkungan.

Ia juga menyebut masyarakat Penajam Paser Utara tidak pernah diminta pendapatnya dalam rencana pembangunan ibu kota.

Menurutnya ibu kota baru tidak hanya menggerus keberlangsungan hidup masyarakat adat.

“Hasil kajian menunjukkan, lebih dari 16 ribu hektar ekosistem mangrove terancam hilang akibat rencana pembangunan IKN,” katanya.

Akan dihijaukan kembali

Jokowi mengakui bahwa lokasi ibu kota baru yang dipilih pemerintah berada di kawasan hutan tanaman Industri (HTI), dimana nantinya akan dihijaukan kembali.

Ia mengaku telah memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar untuk merancang konsep penghijaun di wilayah tersebut, termasuk membuat kebun bibit atau nursery di lokasi ibu kota.

“Dibuatkan nursery yang kurang lebih 100 hektare yang mungkin akan memuat jutaan bibit di situ. Sehingga kawasan itu akan menjadi sebuah kawasan yang sangat hijau dan penuh dengan oksigen,” katanya.

Jokowi berharap ibu kota baru nantinya akan lebih baik dari Jakarta dan ramah lingkungan.

“Tidak ada polusi, enggak ada limbah, yang banyak orang berjalan kaki, naik sepeda, naik transportasi umum, yang bebas emisi. Yang ada adalah mobil-mobil listrik yang juga zero emission," pungkasnya.

Tampilan selengkapnya