Follow us

Indonesia Minta Filipina Selamatkan WNI Yang Masih Disandera Abu Sayyaf

Tia Asmara
Jakarta
2019-12-26
Email
Komentar
Share
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) duduk bersama Maharudin Lunani (dua dari kiri) dan Samiun Maneu (kanan) serta keluarga mereka saat serah terima kedua mantan sandera Abu Sayyaf itu di Jakarta, 26 Desember 2019.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) duduk bersama Maharudin Lunani (dua dari kiri) dan Samiun Maneu (kanan) serta keluarga mereka saat serah terima kedua mantan sandera Abu Sayyaf itu di Jakarta, 26 Desember 2019.
Dok. Kemenlu RI

Pemerintah Indonesia meminta Filipina untuk mengupayakan pembebasan satu warga negara Indonesia (WNI), Muhammad Farhan (24), yang masih disandera Abu Sayyaf di Filipina Selatan, sementara dua eks sandera sudah dipulangkan ke tanah air setelah dibebaskan pekan lalu.

"Kita minta agar upaya pembebasan dengan selamat dapat segera dilakukan dan Menteri Pertahanan Filipina akan bekerja sekeras mungkin untuk pembebasan tersebut," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat penyerahan dua WNI kepada pihak keluarga di Jakarta, Kamis, 26 Desember 2019.

Kedua WNI itu ialah Maharudin Lunani (48) dan Samiun Maneu (26). Mereka diantar Duta Besar RI untuk Filipina, Sinyo Sarundajang, dengan dihadiri keluarga korban, salah satunya adalah Wa Daya, istri Maharudin.

Bersama Farhan yang merupakan anak Maharudin, keduanya diculik kelompok Abu Sayyaf saat sedang mencari udang di perairan Lahad Datu, Malaysia, September lalu.

“Berkat kerjasama intensif kedua negara sejak saat penculikan, akhirnya kedua sandera dapat dibebaskan dengan selamat,” kata Retno.

Presiden Joko “Jokowi” Widido, tambah Retno, pernah secara khusus meminta kepada Presiden Filipina Rodrigo Duterte agar memberikan perhatian serius terhadap upaya pembebasan WNI yang disandera militan Abu Sayyaf.

Menurut Retno, Presiden Duterte menyatakan komitmen untuk membantu sekuat tenaga bagi pembebasan sandera.

“Hasilnya ditindaklanjuti oleh tim baik dari Menpolhukam, Panglima, BAIS, BIN dan Kemlu serta pihak Filipina melalui kerjasama intensif dengan Westmincom,” katanya, merujuk kepada fasilitas militer Filipina di Filipina selatan"

Operasi pembebasan berlangsung akhir pekan lalu, ketika militer Filipina menyerbu anggota Abu Sayyaf di ujung selatan Pulau Mindanao.

Baku tembak yang terjadi selama 30 menit di pegunungan Panamao, Jolo, itu menewaskan dua orang yakni tentara Filipina dan anggota Abu Sayyaf.

Dalam baku tembak tersebut, Samiun dan Maharudin berhasil melarikan diri dari penyandera dan kemudian diselamatkan tentara Filipina.

Preventif

Retno mengatakan pihaknya akan mengupayakan pembebasan dan penyelamatan satu sandera lain dengan terus mengintensifkan kerja sama trilateral tiga negara yaitu Indonesia-Filipina dan Malaysia.

“Mereka sampaikan akan bekerja sekeras mungkin untuk upaya pembebasan. Selain kerja sama dengan otoritas terkait disini, kita juga lakukan kerja sama dengan otoritas Filipina dan akan berupaya semaksimal mungkin untuk bebaskan satu sandera lagi,” ujarnya.

Retno menambahkan bahwa Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto pada Kamis bertolak ke Filipina untuk bertemu Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana dan secara khusus akan menyampaikan beberapa hal, termasuk masalah sandera.

“Yang paling penting adalah ke depan dan ini sudah kita sampaikan kepada pihak Filipina, dan Menhan Prabowo, upaya prevensi bisa dilakukan agar tidak jatuh lagi korban,” katanya.

“Kita sudah ada kerja sama trilateral tiga negara, dan kita akan perlu intensifkan kerjasama tersebut sehingga prevensi ini dapat kita lakukan dan cegah korban di kemudian hari.”

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Joedha Nugraha mengatakan pemerintah akan terus berkoordinasi dengan otoritas Malaysia dan Filipina untuk upaya pembebasan Farhan.

Penculikan terhadap WNI telah terjadi sejak 2016. Tercatat 39 WNI diculik Abu Sayyaf, dimana 37 di antaranya berhasil dibebaskan, satu orang tewas saat upaya pembebasan akhir tahun lalu dan sisanya masih ditawan.

Konkrit

Peneliti dari Institute For Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan selain mengintensifkan kerja sama trilateral, perlu juga implementasi di lapangan secara konkrit.

“Harus sesuai dengan apa yang disepakati dalam pembicaraan ancara pejabat pemerintahan. Misalnya bagaimana skema patroli dilakukan, di daerah mana,” katanya kepada BeritaBenar.

Dia menambahkan komitmen setiap negara juga dibutuhkan dalam melaksanakan kerja sama trilateral ini untuk mempersempit ruang gerak ASG.

Salah satunya dengan menitikberatkan kawasan perbatasan Malaysia, karena kejadian selalu di daerah tanggung jawab Malaysia.

“Sepanjang komitmen kerja sama keamanan perbatasan hanya formalitas saja, ya ancaman penculikan akan terus terbuka,” kata Khairul.

Menurut dia, selama ini kerja sama trilateral itu belum sungguh-sungguh dijalankan oleh para pihak, terutama Malaysia.

“Sejauh ini tidak tampak adanya keseriusan untuk menjalankan komitmen pencegahan dengan perbaikan dalam konteks pengelolaan pengamanan laut baik dalam konteks domestik maupun trilateral,” ujarnya.

Apalagi selama ini banyak kapal yang nekat berlayar di jalur bahaya untuk menghindari biaya tinggi akibat harus memutar.

“Atau juga karena biaya pengawalan otoritas keamanan di laut yang memunculkan biaya besar,” katanya.

Melalui akun twitternya beberapa hari lalu, Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD bersyukur atas pembebasan dua WNI yang ditawan ASG.

Ia mengatakan saat ini, pihak Kemenlu RI dan otoritas Filipina sedang melakukan pengejaran terhadap kelompok ASG yang masih menyandera satu WNI.  

“Pihak Kemenlu dan tim pemburu kita mengonfirmasi saat ini sedang dilakukan pengejaran terhadap kelompok ASG yang masih menyandera Farhan. Mohon doanya agar operasi penyelamatan berjalan lancar dan meminimalisir korban,” tulis Mahfud.

Tampilan selengkapnya