Follow us

Menag: 1 Syawal 1440 H Jatuh pada Rabu, 5 Juni

Diperkirakan ada 23 juta pemudik tahun ini, naik dari tahun sebelumnya.
Arie Firdaus
Jakarta
2019-06-03
Email
Komentar
Share
Menggunakan teleskop, dua orang warga berusaha untuk melihat tanda bulan baru yang menandai akhir dari Ramadan dan tibanya Hari Idul Fitri, di Pantai Lhoknga, Aceh, 3 Juni 2019.
Menggunakan teleskop, dua orang warga berusaha untuk melihat tanda bulan baru yang menandai akhir dari Ramadan dan tibanya Hari Idul Fitri, di Pantai Lhoknga, Aceh, 3 Juni 2019.
AFP

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin dalam jumpa pers Senin, 3 Juni 2019, usai menggelar sidang isbat yang dihadiri perwakilan organisasi Islam dan para utusan negara sahabat di kantornya, mengatakan bahwa 1 Syawal 1440 H jatuh pada hari Rabu, 5 Juni 2019.

Menurutnya, penetapan 1 Syawal 1440 H yang juga diperingati sebagai Idul Fitri, dilakukan setelah mendapatkan laporan pemantauan hilal dari sedikitnya 105 titik di seluruh Indonesia.

Dari hasil pemantauan tersebut, diketahui bahwa posisi hilal berada antara minus 1,26 derajat sampai minus 0,5 derajat.

“Artinya posisi hilal berada di bawah ufuk,” katanya, seraya menambahkan bahwa puasa Ramadhan digenapkan menjadi 30 hari.

Walaupun secara resmi jatuhnya Idul Fitri baru ditetapkan hari ini, umat Islam di Indonesia telah mengantisipasi mudik, atau tradisi pulang kampung saat Lebaran, sudah sejak beberapa bulan lalu.

Pada bulan Februari, Puspa Savitri yang bekerja di Jakarta sejak 2010, telah berburu tiket kereta tujuan Semarang di Jawa Tengah, tak lama setelah PT Kereta Api Indonesia (KAI) membuka pemesanan tiket daring untuk libur perayaan Idul Fitri.

Perjuangan yang disebutnya tidak mudah, lantaran harus bersaing dengan banyak calon pemudik lain yang juga berburu tiket kereta api.

Ia sempat kesulitan mengakses laman PT KAI. Tapi setelah hampir 50 menit, ia akhirnya mendapatkan tiga lembar tiket: untuk dirinya, sang suami, dan anaknya.

"Ini momen sekali setahun, tidak apa-apa jika harus bersusah-susah (mencari tiket)," kata Savitri, kepada BeritaBenar, Senin, 3 Juni 2019.

Tidak berbeda dengan Saviti, Yoga Pratama sepuluh hari sebelum Lebaran telah berburu tiket pesawat menuju Padang, Sumatra Barat.

"Daripada nanti kehabisan (tiket), tak bisa mudik," kata Yoga kepada BeritaBenar, Senin.

"Kan cuma sekali setahun. Jadi enggak masalah kalau sedikit lebih mahal (harga tiket)," lanjutnya, merespons mahalnya tiket dalam periode Lebaran.

Para pemudik Lebaran menggunakan sepeda motor menunggu kapal feri yang akan menyeberangkan mereka ke Jawa Timur dari pelabuhan Gilimanuk di Bali, 1 Juni 2019.
Para pemudik Lebaran menggunakan sepeda motor menunggu kapal feri yang akan menyeberangkan mereka ke Jawa Timur dari pelabuhan Gilimanuk di Bali, 1 Juni 2019. AFP

Sejarah Mudik

Tak jelas sejak kapan mudik mentradisi.

Dosen sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Silverio Raden Lilik Aji Sampurno, di laman Kompas, mengatakan mudik kemungkinan sudah ada sejak zaman Majapahit dan Mataram Islam --jauh sebelum Indonesia merdeka.

Dahulu, terang Silverio, wilayah kekuasaan dua kerajaan ini tersebar hingga Sri Lanka dan Semenanjung Malaya sehingga memiliki banyak pejabat yang tersebar jauh dari pusat pemerintahan.

"Suatu ketika, pejabat itu balik ke pusat kerajaan untuk menghadap raja sekaligus mengunjungi kampung halaman, terutama saat Idul Fitri," katanya.

Tentu saja, lanjutnya, masa itu belum disebut mudik.

Istilah mudik sendiri, menurut Silverio, baru muncul 1970-an. Muasal istilahnya diduga berasal dari bahasa Jawa: mulih disik alias pulang dulu.

"Bisa diartikan hanya sebentar untuk melihat keluarga setelah mereka merantau," ujar Silverio.

Dugaan lain, istilah mudik berasal dari masyarakat Betawi yang menghuni ibu kota yang mengartikan mudik sebagai "kembali ke udik". Dalam bahasa Betawi, udik berarti kampung.

Tak berbeda pendapat sosiolog Dwi Winarno yang menyebut tradisi mudik di Indonesia mulai tumbuh pertengahan 1970, tatkala beberapa kota di Indonesia mulai berkembang dan menjadi besar oleh para perantau.

Hanya saja Dwi menilai, mudik seiring waktu telah mengalami perluasan arti. Tidak lagi sekadar ajang bersilaturahmi dengan keluarga, tapi telah berubah menjadi kesempatan untuk menunjukkan keberhasilan merantau di kota besar kepada masyarakat kampung.

"Mereka mencari legitimasi sosial kesuksesan di kota besar dan ingin membangun persepsi sukses. Bahwa mereka mendapat pekerjaan, gaji yang besar, hidup yang yang mewah dibandingkan di desa," kata Dwi.

23 juta pemudik

Kementerian Perhubungan pada akhir Mei lalu memprediksi jumlah pemudik pada libur Idul Fitri 2019 mencapai 23 juta orang, dengan terbanyak melalui jalur darat --bus dan kendaraan pribadi-- mencapai 10 juta.

Jumlah pemudik dengan pesawat udara diprediksi turun menjadi hanya 1,4 juta karena kenaikan harga tiket, padahal pada tahun lalu mencapai 4,9 juta.

Secara total, angka pemudik tahun ini lebih tinggi dari catatan jumlah pemudik pada 2018 yang mencapai 21,6 juta atau 2017 yang tercatat sebanyak 20 juta orang.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, menyebutkan pemerintah juga menyiapkan infrastruktur guna menunjang kelancaran mudik tahun ini.

Dari total 760 kilometer ruas tol yang dibangun dari Jakarta hingga Surabaya di Jawa Timur, terang Basuki, sepanjang 525 sudah bisa digunakan untuk mudik 2019. Serta sejumlah ruas tol Trans Sumatra yang sudah bisa digunakan.

"Keseluruhan jalan nasional, kondisi sudah lebih dari 90 persen. Mulai dari Jawa, Sumatra, hingga Sulawesi," kata Basuki.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan beberapa waktu lalu memprediksi bakal ada sekitar 71 ribu pendatang baru yang akan mencari pekerjaan di Jakarta usai libur Idul Fitri nanti.

Perkiraan pendatang baru ini naik dari 2018, yakni 69 ribu.

Anies sendiri tak mempermasalahkan bertambahnya pendatang baru ke ibu kota meski tanpa keahlian khusus. Ia mengatakan siap menampung mereka di Jakarta.

"Semuanya warga negara Indonesia yang berhak untuk bergerak kemana saja selama mereka berada di wilayah Indonesia, kan di Indonesia kalau bergerak tidak perlu paspor, mereka WNI bisa ke mana saja," ujar Anies.

Sikap ini berbeda dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang getol melarang pendatang baru tanpa keahlian datang ke Jakarta usai Idul Fitri.

"DKI pernah loh punya gubernur yang KTP-nya bukan DKI. Pak Jokowi itu KTP-nya Solo, boleh jadi calon gubernur di Jakarta," pungkas Anies.

Tampilan selengkapnya