Cegah Kumpulan Massa, MUI Imbau Kurban Iduladha Tidak Digelar di Masjid

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau kaum Muslim untuk tidak melaksanakan pemotongan hewan kurban pada hari Iduladha di masjid melainkan melalui rumah potong hewan demi mengurangi kerumunan massa di tengah pandemi virus corona yang tingkat penularannya masih tinggi di Indonesia.

Per Selasa, kasus COVID-19 terkonfirmasi secara nasional mencapai 102.051 setelah dilaporkan 1.748 penularan baru, sementara orang meninggal akibat pandemi itu bertambah 63 dalam 24 jam terakhir menjadikan total kematian 4.901 jiwa, demikian menurut Kementerian Kesehatan.

Menteri Agama Fachrul Razi pada Selasa mengumumkan Masjid Istiqlal Jakarta tidak akan menggelar salat Id serta penyembelihan hewan kurban pada hari raya yang jatuh pada hari Jumat (31/7) tersebut karena kasus COVID-19 yang terus meningkat di ibu kota. Setelah Jawa Timur dengan kasus kematian 1.630, DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan kasus kematian kedua tertinggi di Indonesia dimana 784 total warganya meninggal akibat virus SARS-CoV-2 itu.

“Karena masih ada pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya terkendali, hanya orang yang memiliki keahlian, kebutuhan langsung dalam proses penyembelihan yang hadir. Sebaiknya dilokalisir di rumah potong hewan yang terjamin aspek syar’i-nya,” kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asroun Niam dalam telekonferensi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Selasa.

Niam menambahkan, bila rumah potong kelebihan kapasitas, maka penyembelihan bisa dilakukan sendiri atau di tempat lain namun tetap harus menjalankan protokol kesehatan untuk meminimalisir penularan virus corona.

"Pada saat distribusi jangan lagi masyarakat antre, tapi panitia mendatangi mustahik (orang yang berhak menerima) untuk kepentingan distribusinya," ucapnya.

Untuk pelaksanaan salat Id, MUI juga meminta masyarakat yang berada di zona merah untuk melakukannya sendiri alih-alih menggelar di masjid atau lapangan terbuka.

"Pelaksanaan ibadah baik salat Iduladha maupun ibadah kurban harus berpotensi kemaslahatan, dan untuk kepentingan ini mari kita bersama-sama memunculkan kerelawanan kita, menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pakai masker," tukas Asroun.

Fachrul menyatakan keputusan untuk tidak melaksanakan salat Id di Istiqlal diambil karena situasi COVID-19 karena kekhawatiran berkumpulnya ribuan orang dapat menjadi sumber penularan baru.

“Misal, proses pengecekan suhu saja dengan jumlah puluhan ribu jemaah tentu membutuhkan waktu,” katanya.

Imbauan untuk tidak menggelar ibadah Iduladha juga diumumkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk 33 wilayah yang masuk zona merah, yaitu daerah dengan angka kasus positif COVID-19 tinggi

“Untuk masyarakat yang berada di zona merah diimbau salat Id di rumah bersama dengan keluarganya masing-masing,” kata Kepala Biro Pendidikan, Mental dan Spiritual DKI Jakarta Hendra Hidayat, kepada media, Selasa.

Berbeda dengan Menteri Agama, Gubernur Jawa Timur Khofifiah Indar Parawansa memberi lampu hijau untuk warga di provinsi dengan angka konfirmasi positif COVID-19 tertinggi kedua di Indonesia setelah Jakarta itu, untuk melaksanakan salat Id di masjid maupun lapangan terbuka.

“Kecuali warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terpapar COVID-19,” kata Khofifah kepada media, Selasa, seraya menambahkan untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tetap diwajibkan untuk berkoordinasi dengan gugus tugas daerah terlebih dahulu.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempersilakan masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman saat libur Iduladha.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan perjalanan mudik diizinkan dengan aturan-aturan adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran COVID-19.

“Intinya kapasitas penumpang baik umum maupun pribadi dibatasi 70 persen," kata Budi kepada BenarNews.

Budi memperkirakan puncak arus mudik Iduladha akan terjadi pada Kamis (28/7) sore, sementara arus balik akan terjadi pada Minggu (2/8).

Kendati demikian, Budi mengakui sampai hari ini belum terlihat ada peningkatan arus lalu lintas serta tingkat okupansi penumpang transportasi umum untuk tujuan kota-kota tujuan mudik di Jawa dan Luar Jawa yang masih cenderung sepi.

“Sepertinya masyarakat masih khawatir untuk berpergian keluar,” tandasnya.

Dampak ekonomi berlanjut 2021

Presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta jajarannya untuk tetap mewaspadai kemungkinan terhadap risiko terjadinya gelombang kedua penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap ketidakpastian ekonomi global pada tahun 2021.

“Beberapa lembaga keuangan dunia juga selalu merevisi prediksi atas pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 maupun perkiraan di 2021. Artinya, sekali lagi, masih penuh dengan ketidakpastian,” kata Jokowi dalam sidang kabinet, Selasa.

Jokowi juga meminta jajarannya memprioritaskan belanja pemerintah untuk mendukung sektor-sektor usaha kecil menengah (UKM) sebagai penggerak ekonomi.

“Kita tahu bahwa APBN itu hanya berkontribusi kurang lebih 14 persen pada PDB (Produk Domestik Bruto) kita,” katanya.

Sejalan dengan antisipasi tersebut, pemerintah memutuskan untuk menaikkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada tahun 2021 pada level 5,2 persen, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Adapun pertumbuhan ekonomi pada tahun depan dipatok pada kisaran 4,5 sampai 5,5 persen.

“Jadi lebih tinggi lagi dari desain awal yang sudah disepakati dan ada catatan dari DPR, lebih tinggi dari 4,7 persen,” kata Sri Mulyani dalam telekonferensi dari Istana Negara, Jakarta.

Dalam kesepakatan dengan parlemen di sidang Badan Anggaran (Banggar) DPR, 15 Juli 2020, pemerintah awalnya menetapkan defisit APBN 2021 sebesar 4,17 persen. Namun usulan tersebut direvisi anggota dewan menjadi 4,7 persen dengan asumsi tekanan ekonomi akibat pandemi masih tinggi.

Adapun program prioritas pada 2021 antara lain ketahanan pangan, pengembangan sektor pendidikan, kapasitas layanan kesehatan hingga pembangunan kawasan industri yang dilengkapi infrastruktur yang memadai.

“Dengan defisit 5,2 persen PDB pada 2021, maka kita akan memiliki cadangan belanja sebesar Rp179 triliun yang Bapak Presiden setujui akan menetapkan prioritas-prioritas belanjanya,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Relawan vaksin

Produsen obat-obatan plat merah, PT Bio Farma, tengah mencari 1.620 relawan untuk mengikuti proses uji klinis vaksin COVID-19 yang dikembangkan bersama perusahaan Cina, Sinovac Biotech.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menjelaskan syarat untuk menjadi relawan di antaranya berusia antara 18 sampai 59 tahun, tidak memiliki riwayat penyakit asma dan alergi terhadap vaksin, tidak memiliki kelainan atau penyakit kronis serta terbukti tidak terinfeksi virus corona.

Peserta juga harus berdomisili di Kota Bandung, Jawa Barat, dan tidak berencana pindah dari lokasi penelitian sebelum uji klinis selesai dilaksanakan.

“Mudah-mudahan vaksin ini bisa digunakan untuk bangsa kita dan bangsa lain. Semoga ini sukses,” kata Arya.

Sebanyak 540 orang akan disuntikkan vaksin, sambung Arya, sementara sisanya akan mendapat cairan plasebo. “Bagi yang menerima plasebo akan mendapatkan vaksin COVID-19 setelah vaksin didaftarkan,” kata Arya dalam keterangan persnya.

Pendaftaran relawan ini akan dibuka di RSUP Hasan Sadikin Bandung sampai 31 Agustus 2020.

Kepala Tim Peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Kusnandi Rusmil, mengatakan Rabu bahwa uji klinis tahap III tersebut ditargetkan bisa selesai awal Januari 2021.

Juga pada Selasa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi secara simbolis menerima bantuan 100 dari 1.000 ventilator produksi Vyaire Medical Inc. dari Amerika Serikat. Adapun sisa ventilator akan dikirim secara bertahap hingga Agustus 2020.

“Tidak ada satu pun negara yang bisa mengalahkan virus ini sendirian. Hari ini kami telah menerima simbolis 100 ventilator Vyaire dari Amerika Serikat,” kata Retno.