Pemindahan ibu kota ke Nusantara pada 2024 masih tanda tanya

Presiden Joko “Jokowi” Widodo berharap meninggalkan jabatannya tahun depan dengan memberikan warisan abadi – ibu kota baru yang hijau di pulau Kalimantan, yang rencananya akan diresmikan pada 17 Agustus 2024 bertepatan dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-79.

Namun beberapa pakar meragukan jadwal itu realistis, mengingat lambatnya kemajuan proyek sejauh ini karena sejumlah kendala, seperti pembebasan lahan, kekurangan dana dan minimnya investor asing.

Di sela-sela perayaan Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus lalu, Jokowi dengan wajah semringah menyuarakan optimismenya untuk memulai aktivitas pemerintahan di Ibu Kota Negara (IKN) yang diberi nama Nusantara pada 2024.

“Tahun depan, Insya Allah (upacara perayaan kemerdekaan) sudah di IKN. Kita lihat nanti," kata Jokowi.

Para pejabat mengatakan pembangunan istana dan kantor kepresidenan, kompleks parlemen dan beberapa gedung kementerian akan selesai pada saat itu, namun para analis skeptis bahwa hal tersebut bisa terwujud.

Istana kepresidenan di Nusantara baru 21% rampung dan kantor kepresidenan baru terbangun 25%, demikian laporan media bulan lalu, menurut pejabat Kementerian Pekerjaan Umum.

Jokowi pada Agustus 2019 mengumumkan proyek pemindahan ibu kota dengan alasan untuk meratakan pembangunan di seluruh Indonesia dan mengurangi beban Jakarta, yang menderita kemacetan, polusi dan banjir.

Jakarta, rumah bagi lebih dari 10 juta orang, merupakan salah satu kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia.

“Investor asing masih berhati-hati”

Agus Pambagio, seorang analis kebijakan publik di Jakarta, mengatakan bahwa investor asing masih “berhati-hati” karena mereka ingin melihat hasil nyata dari pembangunan, jumlah pegawai negeri sipil yang akan pindah ke Nusantara dan komitmen pengganti Jokowi.

“Sekarang investor mau bangun apa? Rumah, tapi orangnya juga belum ada. Kan belum pasti. Mereka (investor) mau bangun kalau tahu kapan balik modal,” katanya kepada BenarNews.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyatakan bahwa 1.800 pegawai negeri sipil akan pindah ke Nusantara pada bulan Juli 2024. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memproyeksikan bahwa pada tahun 2045, ibu kota baru akan memiliki populasi 1,9 juta jiwa – sekitar 10 kali lipat jumlah penduduk saat ini.

Jumlah penduduk Nusantara merupakan faktor penting bagi investor karena akan mempengaruhi aktivitas ekonomi di wilayah tersebut, kata Tauhid Ahmad, direktur eksekutif Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (INDEF), sebuah lembaga pemikir di Jakarta.

“Kalau yang pindah 50.000 orang, itu relatif masih kecil. Jadi, swasta masih akan menunggu penduduk banyak,” katanya kepada BenarNews.

Akibatnya, proyek tersebut tidak memiliki satu pun investor asing.

Tahun lalu, SoftBank Group, yang disebut pemerintah bakal berinvestasi di Nusantara senilai US$100 miliar (sekitar Rp1.400 triliun), mengundurkan diri dari mega proyek ini.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa usulan dari Softbank tidak menguntungkan Indonesia, yang menyebabkan investor Jepang tersebut harus mundur karena pemerintah "tidak mau didikte.” 

Jokowi sendiri telah secara pribadi menawarkan proyek tersebut kepada pengusaha-pengusaha saat kunjungannya ke China, Singapura dan Jerman tahun ini, tetapi belum mendapatkan kesepakatan yang signifikan.

Agung Wicaksono, deputi pendanaan dan investasi di Badan Otorita IKN, mengatakan pada 15 Agustus di Jakarta bahwa tujuh perusahaan lokal —dua di antaranya milik negara— telah berkomitmen untuk berinvestasi di ibu kota baru.

Mereka adalah PT. Pertamina (perusahaan minyak dan gas milik negara), PT. Pembangunan Perumahan (perusahaan konstruksi milik negara), Jakarta International School (JIS), Rumah Sakit Hermina (rantai rumah sakit swasta), Ciputra Group (pengembang properti), Jambuluwuk Hotel and Resorts (rantai hotel), dan Vasanta Innopark (pengembang kawasan industri).

Pada bulan Januari saat berkunjung ke Jakarta, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan potensi investasi yang dijanjikan oleh 10 perusahaan Malaysia di Nusantara bernilai 1,66 miliar ringgit (US$379 juta).

Kelayakan skema pendanaan

Masalah pembebasan lahan memperparah penundaan siapnya Nusantara.

Tauhid mengatakan bahwa hanya 6.500 hektare lahan yang telah dibebaskan untuk proyek tersebut hingga Agustus 2023, dari total 56.000 hektare yang dibutuhkan.

Ia mengatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp790 miliar untuk pembebasan lahan pada tahun ini, tetapi harga lahan di daerah itu terus meningkat.

“Saya kira itu akan menjadi masalah (untuk pindah pada 2024),” katanya kepada BenarNews.

Nusantara akan menempati lahan di dua kabupaten di provinsi Kalimantan Timur. Di sana akan dibangun istana kepresidenan, kantor-kantor pemerintah, kompleks parlemen dan fasilitas lainnya.

Proyek ini diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp466 triliun, dengan 20 persen berasal dari anggaran negara dan sisanya dari badan usaha milik negara, pemerintah daerah, kerja sama pemerintah dan swasta, serta investor swasta.

Tauhid juga mempertanyakan kelayakan skema pendanaan, dengan mencatat bahwa pemerintah telah merencanakan untuk mengeluarkan Rp90 triliun dari anggaran negara selama 25 tahun, tetapi telah mencairkan Rp50 triliun hingga 2024.

“Otomatis dalam 10 tahun ke depan, mungkin tidak ada lagi dana dari anggaran negara. Apakah pemerintah bisa berkomitmen dengan janjinya?” katanya.

Dia menambahkan bahwa perhitungan INDEF menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari pengeluaran Rp90 triliun untuk Nusantara akan lebih kecil daripada menginvestasikannya di proyek-proyek infrastruktur lain seperti menyelesaikan jaringan tol di Sumatra atau membangun jalur kereta api di Sulawesi.

Antara optimis dan pesimis

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pada akhir Juli bahwa ia yakin pemindahan bisa dimulai pada 2024 sesuai keinginan Jokowi.

Ia mengatakan bahwa pembangunan istana kepresidenan dan kantor telah mencapai 36 persen, perumahan menteri telah mencapai 18 persen, dan kantor-kantor kementerian telah mencapai 9,8 persen.

Ia juga mengatakan bahwa infrastruktur pendukung seperti bendungan Sepaku Semoi, yang akan menyediakan air untuk ibu kota, telah mencapai 93 persen.

“Pembangunan istana dan kantor presiden bisa selesai Juni 2024,” katanya, dikutip oleh CNBC Indonesia.

“Lapangan juga sudah jadi, jalan sudah jadi. Insya Allah masih sesuai jadwal untuk bisa upacara 17-an di IKN.”

Namun hal berbeda disampaikan pakar tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga.

Upacara peresmian Nusantara dapat dilakukan pada 17 Agustus 2024, namun kawasan tersebut belum bisa dihuni, kata Nirwono Joga, kepada The Jakarta Post Mei lalu.

“Kalau mau dianggap kota, tentu belum siap (pada tahun 2024), apalagi layak huni; itu masih jauh,” ujarnya.