Indonesia Minta ASEAN Segera Tunjuk Utusan Khusus untuk Myanmar

Indonesia meminta ASEAN segera menunjuk utusan khusus untuk Myanmar menyusul kecaman akan kurangnya tindak lanjut setelah konsensus tercapai pada pertemuan pemimpin kawasan April lalu untuk membantu menyelesaikan krisis di negara itu setelah kudeta 1 Februari.

“Penunjukan special envoy (utusan khusus) harus segera diselesaikan,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataan kepada pers usai pertemuan dengan Perwakilan Tinggi untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa di Jakarta, Rabu (2/6).

Retno menegaskan pihaknya terus melakukan komunikasi dengan ketua dan negara anggota ASEAN dan terus mendorong tindak lanjut hasil pertemuan pemimpin ASEAN di Jakarta pada 24 April lalu yang dihadiri penguasa militer Myanmar Min Aung Hlaing.

“Dan komunikasi dengan semua pihak harus dilakukan, termasuk dalam kunjungan Ketua dan Sekjen ASEAN ke Myanmar. Ini akan menjadi titik awal kerja ASEAN untuk menindaklanjuti lima poin konsensus,” kata Retno, merujuk pada lima kesepakatan yang dihasilkan dari KTT tersebut.

Salah satu isi dari konsensus yang dicapai dalam pertemuan pemimpin ASEAN adalah mengirimkan utusan khusus ke Myanmar untuk memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan sekretaris jenderal dan mengirimkan bantuan kemanusiaan.

“Dialog inklusif penting untuk didorong untuk menyelesaikan krisis politik di Myanmar dan membawa demokrasi kembali dalam kehidupan politik Myanmar sesuai dengan kehendak rakyat Myanmar,” kata Retno.

Kelompok hak asasi manusia mencatat lebih dari 800 warga sipil telah tewas dalam kekerasan oleh tentara sejak terjadinya kudeta militer awal Februari lalu.

Kantor berita Reuters melaporkan Selasa, mengutip sumber diplomatik yang tidak disebutkan namanya, bahwa Ketua dan Sekretaris Jenderal ASEAN berencana untuk melakukan perjalanan ke Myanmar minggu ini.

Wakil Menteri Luar Negeri Brunei yang juga Ketua ASEAN tahun ini, Erywan Yusof, dan Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi dijadwalkan bertemu minggu ini dengan para pemimpin junta dan pemangku kepentingan lainnya, menurut Reuters.

Namun belum jelas kapan kunjungan tersebut akan dilaksanakan dan apakah akan diterima oleh pihak junta Myanmar. Pejabat Indonesia menolak mengonfirmasi berita tersebut dan mengatakan menunggu keputusan Myanmar.  

Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR) mendesak Sekjen dan Ketua ASEAN untuk meminta pertanggungjawaban militer atas pengabaian secara terang-terangan terhadap konsensus di Jakarta.

"Lebih dari satu bulan sejak pertemuan para pemimpin ASEAN di Myanmar, militer hanya melanjutkan tindakan brutalnya terhadap rakyat," kata Charles Santiago, Anggota Parlemen Malaysia (MP) dan Ketua APHR.

"Berapa banyak lagi nyawa tak berdosa yang harus hilang sebelum ASEAN memutuskan untuk benar-benar bertindak dan bukan sekedar wacana, dalam menerapkan langkah-langkah yang mengikat dan memberikan konsekuensi atas kebrutalan militer (Myanmar)?" ujarnya.

Kunjungan ini diharapkan juga harus menjadi kesempatan bagi ASEAN untuk bertemu dengan pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint, yang telah ditahan sejak kudeta militer itu, kata Santiago.

"Jika ASEAN hanya bertemu dengan pihak militer, itu berisiko, sekali lagi, terjerembab dalam permainan kata-kata manis militer dan memberi mereka legitimasi, ketika mereka seharusnya mendapat hukuman," tambah Santiago.

Untuk melakukan dialog yang tulus dan inklusif dengan semua pihak, delegasi ASEAN juga harus bertemu dengan perwakilan Civil Disobedience Movement (CDM) dan Ethnic Armed Organizations (EAOs), bunyi statemen itu.

"Delegasi harus menjelaskan kepada Min Aung Hlaing bahwa dialog konstruktif tidak dapat dilakukan selama tahanan politik masih dipenjara,” kata Kasit Piromya, mantan anggota parlemen Thailand dan Anggota Dewan APHR.

Puji peran Indonesia

Perwakilan Tinggi untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan dan Wakil Presiden Uni Eropa, Josep Borrell, memuji keterlibatan Indonesia dalam memimpin mencarikan solusi untuk Myanmar.

“Saya prihatin bahwa situasi di sana tidak terpecahkan, tetapi jika seseorang dapat membantu, itu adalah ASEAN, dan di dalam ASEAN adalah Indonesia. Saya yakin Anda akan melanjutkan upaya Anda untuk melindungi dan membantu rakyat Myanmar,” ujar Borrell.

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Wendy Sherman saat berkunjung ke Indonesia, Senin.

“Indonesia telah menjadi negara yang berada di garis depan dalam berupaya mengakhiri kekerasan di Myanmar,” ujarnya.

Embargo senjata

Minggu lalu, negara-negara ASEAN dilaporkan meminta membatalkan seruan dalam draf resolusi PBB untuk menangguhkan penjualan senjata ke militer Myanmar.

Rancangan resolusi “menyerukan penangguhan segera pasokan langsung dan tidak langsung, penjualan atau transfer semua senjata, amunisi dan peralatan terkait militer lainnya ke Myanmar,” adalah salah satu di antara sejumlah seruan lain untuk tindakan internasional terhadap Myanmar.

Rancangan resolusi “The Situation in Myanmar” tersebut, diusulkan beberapa negara yang tergabung dalam Core Group.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah mengakui adanya pandangan yang berbeda di antara negara-negara ASEAN mengenai rancangan resolusi PBB tentang Myanmar, tetapi menegaskan bahwa Jakarta sedang mencari konsensus yang akan mengirimkan sinyal kuat kepada junta Myanmar.

“Rancangan ini masih terus dibahas dan dirundingkan dengan negara anggota PBB. Dalam pembahasannya, terlihat jelas terdapat perbedaan pandangan yang lebar diantara negara anggota PBB termasuk di antara negara ASEAN,” ujarnya kepada BenarNews, Selasa.

Ia mengakui banyak sekali tantangan yang muncul dalam memfasilitasi pembahasan rancangan resolusi tersebut. Namun demikian, posisi nasional Indonesia tidak akan berubah, ujar Faizasyah.

“Sejak awal posisi Indonesia terkait Myanmar sangat jelas. Prioritas utama Indonesia adalah keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar dan mendorong demokrasi kembali di Myanmar.”

Sementara itu, pendiri dan direktur eksekutif Burma Human Rights Network (BHRN) yang berbasis di Inggris, Kyaw Win, mengatakan lebih detil tentang asal usulan penghapusan seruan embargo senjata dari draf resolusi PBB itu.

“Sumber diplomatik ASEAN mengatakan bahwa usulan untuk menghapus paragraf tentang embargo senjata datang dari Vietnam.”

“Usulan Vietnam dan kompilasi usulan lainnya dari masing-masing negara anggota ASEAN dilampirkan pada surat yang dikirim ke Core Group,” cuitnya  dalam akun twitternya.

Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah menilai masalah konflik Myanmar sangat dinamis sehingga keputusan yang dibuat perlu terus dimonitor.

Indonesia, tambahnya, harus membuka dialog terus menerus dan mengusahakan agar ASEAN untuk tetap satu suara dalam isu Myanmar, karena saat ini blok kawasan kelihatan masih terbelah.

“Terlihat seperti ASEAN beralih posisi. Namun ini hanya menunda penghapusan embargo. Mungkin saja ASEAN melihat potensi konflik baru yang lebih besar saat ini jika embargo itu dilakukan,” kata Rezasyah.