Indonesia dan Australia Perkuat Kerjasama Pertahanan Keamanan

Kedua pihak juga membahas masalah di Myanmar, Afghanistan dan Laut China Selatan.
Tria Dianti
Jakarta
2021-09-09
Share
Indonesia dan Australia Perkuat Kerjasama Pertahanan Keamanan Foto yang dirilis pada 9 September 2021 oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ini memperlihatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mitranya Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton (kedua dari kiri) menginspeksi pasukan sebelum pertemuan keduanya di Jakarta.
Kementerian Pertahanan via AFP

Indonesia dan Australia sepakat untuk meningkatkan kerja sama pertahanan dan keamanan dalam pertemuan menteri luar negeri dan menteri pertahanan kedua negara di Jakarta pada Kamis (9/9), yang merupakan jumpa fisik pertama kali sejak pandemi.

Kedua negara memperbarui pakta kerja sama pertahanan, memutakhirkan dua nota kesepahaman tentang kontra-terorisme dan keamanan siber, dan sepakat untuk memperluas latihan bersama dan program pendidikan untuk personel militer.

“Kita telah sepakat untuk bekerja keras untuk meningkatkan pengaturan ini menjadi kesepakatan dengan payung yang lebih kuat untuk kerjasama pertahanan dalam kerangka kemitraan strategis yang komprehensif,” kata Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam pernyataanya usai pertemuan Menteri Pertahanan dan Luar Negeri Indonesia-Australia, atau disebut juga pertemuan 2+2, di Jakarta.

Kerjasama yang diajukan meliputi keikutsertaan personel TNI untuk berlatih bersama di wilayah Australia dan pengiriman siswa taruna untuk belajar langsung di akademi militer Australia, kata Prabowo, yang menyebutnya hal itu sebagai pertama kalinya.

“Pertama kalinya di sejarah hubungan antara Indonesia dan Australia, bahwa Indonesia akan mengirimkan anak laki-laki dan perempuan kami untuk dilatih dan dididik di akademi militer Australia,” ujarnya.

Sebaliknya, Indonesia menawarkan Australia lebih banyak kesempatan untuk belajar Bahasa Indonesia di pusat studi bahasa.

Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton menyambut baik kerjasama kedua negara dengan memperluas program pendidikan pertahanan.

“Saya sangat berharap untuk menjadi tuan rumah bagi para taruna TNI untuk belajar dan menggunakan fasilitas pendidikan pertahanan di Australia,” katanya sambil menambahkan saat ini sudah ada 35 perwira TNI yang sedang belajar di Universitas Pertahanan di Australia.

Dutton mengatakan akan memperdalam kekuatan kerjasama dengan melakukan latihan angkatan laut kedua negara lebih sering lagi.

“Kami juga sepakat untuk mengembangkan program pendidikan pertahanan dalam bidang keamanan siber dan 16 pejabat pertahanan Indonesia telah menyelesaikan pelatihan di Australia.”

Indonesia dan Australia telah terlibat beberapa kali latihan gabungan seperti mitigasi bencana. Selain itu, ada juga pengiriman observer dari TNI untuk kegiatan latihan militer terbesar Australia dengan Amerika Serikat.

Dalam pertemuan itu Australia juga menyatakan akan menghibahkan 15 kendaraan angkut personel lapis baja atau Armored Personnel Carrier (APC) Bushmaster kepada Indonesia.

Dutton mengatakan kendaraan lapis baja Bushmaster itu bisa membawa 9 orang prajurit di dalamnya dan memberikan perlindungan dari berbagai alat peledak, tembakan senjata dan bisa digunakan dalam berbagai misi pertahanan.

Maksimalkan kerja sama ekonomi

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan kedua negara sepakat memaksimalkan peran Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) dalam percepatan pemulihan ekonomi di bidang perdagangan.

Retno menyebut, nilai perdagangan bilateral Indonesia-Australia meningkat secara signifikan pada paruh pertama tahun 2021 menjadi US$5,83 miliar atau melonjak dari US$3,52 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

“Kami melihat proyek investasi baru Australia yang menjanjikan di Indonesia, termasuk di sektor energi seperti dicontohkan oleh Fortescue Metal Group di Papua dan Kalimantan,” kata Retno.

Myanmar

Membahas situasi di Myanmar, Retno menyebut ASEAN saat ini sudah dalam tahap lanjut untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan gelombang pertama ke negara yang begejolak setelah kudeta militer awal Februari lalu.

Beberapa hari lalu, pemerintah bayangan Myanmar (NUG) menyatakan diri akan berperang melawan junta militer di negara tersebut, dan menyatakan status darurat negara itu.

Sejak kudeta, lebih dari 900 orang tewas ditangan pasukan keamanan Myanmar.

Utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Dato Erywan Yusof, sedang mengupayakan akses untuk bertemu dengan Suu Kyi.

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne menekankan pentingnya peran sentral ASEAN dan peran Indonesia khususnya terhadap krisis Myanmar.

“Kami berdua pendukung utusan khusus ASEAN Dato Erywan dari Brunei untuk menjalankan misi Asean tersebut,” ujarnya.

Pada hari yang sama ASEAN Parliamentarians for Human Rights yang beranggotakan lebih dari 60 orang anggota parlemen dan mantan anggota badan legislatif di Asia Tenggara mengirimkan surat terbuka kepada Perdana Menteri Australia Scott Morrison.

Surat tersebut meminta Australia segera bertindak untuk menegakkan hak asasi manusia dan demokrasi di Myanmar, dan tidak hanya menunggu aksi dari ASEAN yang dinilai lamban dan tidak berpihak pada rakyat Burma.

Sebagai perwakilan rakyat ASEAN, kami mendesak Australia untuk memegang teguh prinsip dan fondasi demokrasinya, dan tidak bersembunyi di balik respons berbahaya dari tetangganya yang tidak demokratis,” demikian Charles Santiago, pimpinan APHR yang juga adalah anggota parlemen Malaysia.

“Australia harus menjadi mitra kawasan yang kuat bagi rakyat Myanmar dan rakyat Asia Tenggara, bukan bagi para pemimpin otoriter di kawasan kami, yang bekerja sama untuk melindungi diri mereka sendiri dari pengawasan dan pertanggungjawaban,” demikian statement tersebut merujuk pada pimpinan negara-negara ASEAN.

Afghanistan

Terkait Afghanistan, Retno menekankan pentingnya membangun pemerintahan yang inklusif di Afghanistan. Ia berharap Afghanistan tidak dijadikan sebagai tempat berkembang biak dan pelatihan organisasi teroris dan kegiatan yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan.

“Indonesia juga berharap agar hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan anak perempuan, terus dihormati dan dimajukan,” kata Retno.

Seperti diketahui, Taliban telah mengumumkan pemerintahan transisi di Afghanistan pada Selasa dan menempatkan tokoh senior yang masuk daftar hitam PBB, Mohammad Hassan Akhund, sebagai Perdana Menteri baru.

Dalam pemerintahan transisi itu tidak ada satu pun tokoh perempuan, berbeda dengan janjinya untuk menjunjung tinggi hak perempuan.

“Hari ini kami membicarakan Afghanistan dan perlunya rezim pimpinan Taliban untuk menghormati hak-hak perempuan dan anak,” ujar Payne.

“Indonesia memiliki peran signifikan sebagai negara Muslim yang lantang menyuarakan isu-isu ini,” ujarnya. 

Australia juga menyoroti perkembangan di kawasan Indo-Pasifik terutama di Laut China Selatan di tengah kekhawatiran akan prilaku China yang mewajibkan kapal-kapal untuk memberi notifikasi jika melintas di perairan yang diklaimnya.

“Untuk menjaga kemakmuran dan keamanan itu, kami mendukung semua pihak menjalankan perannya berdasarkan aturan dan norma untuk memastikan persaingan yang sehat, bukan kompetisi yang berakhir ke dalam ketidakstabilan atau konflik,” ujar Payne.

Serius

Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, menilai pertemuan 2+2 ini adalah bukti seriusnya Indonesia dan Australia dalam menjalin kerjasama.

“Ini sudah tujuh kali dilaksanakan dan saat ini dilakukan dalam situasi pandemik. Ini tunjukan kita sangat serius,” ujarnya,

Menurut dia, pertemuan ini terlaksana di waktu yang tepat pada saat dunia banyak menghadapi masalah besar seperti COVID-19, berkuasanya kembali Taliban, konflik di Myanmar dan China yang agresif di Laut China Selatan.

“Ditambah dengan berdirinya Quad baru-baru ini, pasukan NATO sudah mulai datang ke Laut Cina Selatan. Artinya ini berikan peringatan kepada China bahwa langkah-langkah mereka sangat dimonitor oleh negara lain, termasuk Australia,” ujarnya.

Quad merujuk pada kerja sama kelompok empat negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, India dan Jepang.

“Harus dipastikan juga pengiriman perwira untuk belajar ke Akademi Militer Australia di bidang yang diperlukan dan dibutuhkan di Indonesia, harus ada working group yang jelas,” ujarnya. 

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya