Hubungan Diplomasi Indonesia dan Australia Memanas Setelah Eksekusi

Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan eksekusi dua narapidana narkoba asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran menandai " momen gelap hubungan bilateral dengan Indonesia.”

“Duta besar kami akan kami tarik untuk konsultasi,” katanya dalam konferensi pers di Australia tanggal 29 April.

Pemerintah Indonesia menyatakan siap dengan segala konsekuensi, setelah mendengar pernyataan tersebut.

“Kedaulatan hukum kita harus dihormati. Kita juga menghormati kedaulatan hukum negara lain,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada wartawan setelah membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015 di Jakarta, tanggal 29 April.

Sebelumnya Abbott mengatakan bahwa eksekusi mati terhadap narapidana narkoba adalah “tidak perlu dan kejam,” menurut laporan AFP.

"Kami menghormati kedaulatan Indonesia tetapi kami menyesalkan apa yang telah dilakukan, dan ini tidak bisa diangap sebagai hal biasa," kata Abbott kepada wartawan.

Meskipun dihujani dengan berbagai macam kritikan keras dari dunia internasional, Indonesia tetap melaksanakan hukuman mati delapan terpidana narkoba di Nusakambangan pada tanggal 29 April dini hari.

Dua terpidana mati kasus narkoba tidak dieksekusi pada hari tersebut. Mary Jane Fiesta Veloso warga Filipina tidak dieksekusi karena menunggu hasil penyelidikan dari pemerintah Filipina. Sedangkan Serge Areski Atlaoui, warga Perancis, masih menunggu keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah penolakan grasi Presiden Jokowi.

Australia berduka

Puluhan warga Australia berjaga di Sydney untuk mendoakan narapidana (napi) yang dieksekusi. Mereka telah berkumpul beberapa jam menjelang eksekusi. Tempat tersebut penuh dengan lilin, bunga, dan poster serta gambar napi yang akan dieksekusi

Warga Sydney Katherine Richardson (29) membuat perjalanan khusus dengan pacarnya untuk mengucapkan doa.

"Saya yakin itu adalah ketidakadilan bahwa seseorang harus dihukum mati," katanya kepada BeritaBenar.

“Tidak mungkin perdamaian lahir dari pembunuhan,” katanya lanjut.

Maryrose Salubre, warga Filipina yang berada di Sydney berkata dia "sangat sangat sedih."

"Saya menghormati sistem hukum sebuah bangsa tetapi pada akhirnya tidak seorangpun harus menghadapi regu tembak. Kita hidup di dunia yang beradab, saya yakin, ada cara yang lebih baik dari ini," katanya kepada BeritaBenar saat menghadiri acara berjaga dan pengiriman doa.

Indonesia siap dengan konsekuensi

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa Indonesia siap jika Australia hendak menarik Duta Besar Australia di Indonesia.

Kalla mengatakan reaksi keras yang ditunjukkan Australia adalah hal biasa untuk menunjukkan protes.

“Itu biasa dalam hubungan diplomatik suatu negara…dan kita harus siap," katanya di Kantor Wakil Presiden tanggal 29 April.

Kalla mengatakan, jika diperlukan Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama.

“Kita juga bisa menarik Duta Besar kita di Australia,” katanya lanjut.

Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, berkata Indonesia sebaiknya tidak bereaksi atau merespon pernyataan Australia.

“Karena ini hanya akan memperburuk keadaan. Indonesia sebaiknya hanya bereaksi jika tindakan Australia berlebihan,” katanya kepada BeritaBenar tanggal 29.

“Indonesia perlu bersikap tegas jika kedaulatan negara menjadi taruhan,” katanya lanjut.

Ia mengatakan bahwa kerjasama Indonesia dan Australia sangat banyak mulai dari ekonomi, pertahanan kawasan, pendidikan, terorisme dan lain-lain.

“Australia membutuhkan bantuan Indonesia untuk mencegah banyaknya pencari suaka yang mendarat di negara tersebut. Tingginya gelombang pencari suaka telah membawa konsekuensi serius bagi Australia,” katanya lanjut.

Dosen Australian National University (ANU), Studi Asia Pasifik, di Canberra, Ross Tapsell, mengatakan meskipun Australia memutuskan akan menarik duta besarnya untuk Indonesia, pada tingkat hubungan bilateral kedua negara akan berlanjut untuk kepentingan nasional.

"Akan ada program dan kontak dan perdagangan antara keduanya," katanya kepada BeritaBenar.

"Namun, penilaian satu sama lain dalam masyarakat akan terus berlanjut. Penilaian bahwa Indonesia adalah [negara] korup, rezim militer, akan bertahan."