Follow us

Jokowi Dorong Indonesia-Australia Majukan Toleransi dan Demokrasi

Organisasi HAM serukan Australia menggunakan kunjungan Jokowi untuk mendesak pemerintah Indonesia menangani masalah HAM di Tanah Air.
Tia Asmara
Jakarta
2020-02-10
Email
Komentar
Share
Perdana Menteri Australia Scott Morrison (kiri) berjalan bersama Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo meninggalkan Gedung Parlemen Australia, di Canberra, Australia, 10 Februari 2020.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison (kiri) berjalan bersama Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo meninggalkan Gedung Parlemen Australia, di Canberra, Australia, 10 Februari 2020.
AFP

Presiden Republik Indonesia Joko “Jokowi” Widodo mendorong Indonesia dan Australia untuk terus bersama memperjuangkan nilai demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, dan kemajemukan.

“Sebagai dua negara yang demokratis dan majemuk, kita harus bekerja keras, bahu membahu, berdiri tegak untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, toleransi dan kemajemukan, dan mencegah dunia dari ancaman clash of civilization,” kata Jokowi dalam pidatonya di Parlemen Australia, Canberra, Senin, 10 Februari 2020.

Menurut Jokowi, politik identitas merupakan ancaman terhadap kualitas demokrasi, kemajemukan, dan toleransi. Apalagi, kata dia, jika terus dieksploitasi demi kepentingan politik jangka pendek yang mengakibatkan kebencian, ketakutan, dan konflik sosial.

"Stop intoleransi, stop xenofobia, stop radikalisme, dan stop terorisme. Terus kikis politik identitas di negara kita, di berbagai belahan dunia, baik itu atas dasar agama, etnisitas, maupun identitas askriptif lainnya," kata Jokowi.

Pelanggaran HAM

Sementara dalam pidatonya Jokowi mengemukakan pentingnya demokrasi dan toleransi yang merupakan hal mendasar dalam hak asasi manusia (HAM), direktur Human Rights Watch Australia, Elaine Pearson, menekankan justru keadaan HAM tidak memuaskan di Indonesia sehingga Australia harus menggunakan kunjungan Jokowi itu untuk menekankan pentingnya penanganan isu itu.

“Pemimpin Australia harus menanyakan pertanyaan serius terkait ini saat kunjungan itu dan mendesak pemerintah Indonesia mengizinkan PBB untuk mengunjungi Papua dan Papua Barat,” kata dia dalam tulisan di situs Lowyinterpreter.org.

Menurutnya, draf undang-undang KUHP juga merugikan bagi kaum perempuan dan minoritas termasuk lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

Ia menilai, intoleransi justru meningkat di Indonesia dan undang-undang penistaan agama digunakan untuk tujuan politik dan menargetkan minoritas agama.

Oleh karenanya, ujar dia, saat ini merupakan saat tepat untuk mengambil langkah nyata dalam empat tahun ke depan dalam hal perlindungan HAM dan jaminan kebebasan bersuara.

“Jika tidak Indonesia akan menghadapi krisis sosial dan politik yang jauh lebih besar,” kata dia.

Sementara itu Amnesty Internasional menyerukan Australia untuk mendorong Indonesia mewujudkan janjinya untuk mengizinkan para penyelidik HAM PBB masuk ke Papua.

“Amnesty International menekankan bahwa kedua negara, anggota Dewan HAM PBB, memiliki tanggung jawab yang meningkat untuk memajukan hak asasi manusia,” bunyi pernyataan Amnesty yang diterima BenarNews.

Ramah Investasi

Peningkatan kerja sama ekonomi juga menjadi salah satu isu penting yang digemakan Jokowi dalam kunjungan ke Australia yang menandai peringatan 70 tahun hubungan bilateral kedua negara, yang diwarnai pasang surut.

Hubungan keduanya sempat berada pada titik terendah saat lepasnya Timor Timur dari Indonesia, isu penyadapan Australia terhadap telepon mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masalah dieksekusi matinya warga Australia dalam kasus narkoba, dan sejumlah isu lainnya.

“Indonesia juga akan menjadi negara emerging market dengan jumlah kelas menengah terbesar ketiga di dunia,” kata Jokowi, mengutip riset yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers yang mengatakan pada tahun 2050 Indonesia diprediksi akan menjadi ekonomi terbesar ke-4 dengan PDB sekitar USD 10,5 triliun.

Jokowi juga mengajak semua pihak untuk memperkuat prinsip ekonomi terbuka, bebas, dan adil di tengah maraknya proteksionisme agar menguntungkan semua pihak.

"Itu mengapa saya menyambut baik kesepakatan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Kolaborasi menjadi kata kunci menciptakan peluang, mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan menemukan solusi bagi tantangan ekonomi global," ujarnya.

Jokowi juga berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang ramah investasi dengan dikeluarkannya omnibus law yang ditargetkan selesai tahun ini.

“Komitmen untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik akan terus saya lakukan. Kita harus pastikan pelaksanaan IA-CEPA akan menguntungkan kedua negara,” kata Jokowi

Indonesia – Australia juga diharapkan mempererat kerjasama pembangunan di kawasan Pasifik terutama mengatasi berbagai permasalahan di sektor perubahan iklim, bencana alam, serta pemerataan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sumber daya manusia.

Terima kasih

Dalam pidato tanggapannya, Perdana Menteri Scott Morisson juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Indonesia terhadap Australia dalam mengatasi bencana kebakaran hutan bulan lalu.

“Indonesia mengirim pasukan untuk membantu dalam menangani kebakaran hutan, mereka membantu kami dalam bencana tersebut dan sekarang masih membantu menangani banjir di wilayah kami, kami mengucapkan terima kasih banyak,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mengirimkan personel terkait operasi pemadaman dan pemulihan kebakaran hutan dan lahan yang melanda Australia.

Sebanyak 38 personel bantuan kemanusiaan Indonesia diterjunkan ke wilayah Blue Mountain, New South Wales melalui Royal Australian Air Force (RAAF) Base Richmond pada awal bulan ini.

Bantuan kemanusiaan tersebut terdiri dari 26 personel Satuan Setingkat Peleton (SST) Zeni TNI Angkatan Darat, 6 personel Marinir, 4 personel Fasilitas Konstruksi TNI Angkatan Darat dan 2 personel Pusat Kesehatan TNI.

Bencana kebakaran di Australia disebabkan oleh musim kemarau panjang serta cuaca panas ekstrem sejak triwulan ketiga tahun 2019 hingga saat ini. Lebih dari 7,7 hektar lahan terbakar dengan korban jiwa sedikitnya 33 orang dan lebih dari 2.000 rumah dan bangunan terbakar serta ribuan orang mengungsi.

Scott juga akan mempertimbangkan permintaan Indonesia untuk mempermudah visa bagi orang Indonesia yang ingin ke Australia.

“Menteri Dalam Negeri kami di Australia akan terlibat dengan mitranya dari Indonesia untuk melanjutkan untuk melihat bagaimana kami dapat menyederhanakan dan merampingkan masalah masuk ke Australia.

Tampilan selengkapnya