Follow us

Indonesia Bersiap Atas Kepulangan Tahanan Bekas ISIS

Pakar terorisme menilai kembalinya WNI itu bisa menjadi ancaman jika mereka masih berpandangan radikal.
Tia Asmara
Jakarta
2019-11-04
Email
Komentar
Share
Seorang anggota Syrian Democratic Forces (SDF) berdiri mengawasi para kombatan ISIS yang dipenjara di Kota Hasakeh, Suriah utara, 26 Oktober 2019.
Seorang anggota Syrian Democratic Forces (SDF) berdiri mengawasi para kombatan ISIS yang dipenjara di Kota Hasakeh, Suriah utara, 26 Oktober 2019.
AFP

Pemerintah Indonesia mengaku telah mempersiapkan diri mengantisipasi kepulangan tahanan bekas Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) menyusul pernyataan Pemerintah Turki yang akan memulangkan mereka ke negara asal setelah ditangkap di Suriah.

“Pada prinsipnya, Satgas FTF siap dengan segala kebijakan dan keputusan pemerintah terkait ini,” kata Kepala Satuan Tugas (Satgas) Counter - Foreign Terorist Fighters (FTF) dari Densus 88, AKBP Didik Novi Rahmanto kepada BeritaBenar di Jakarta, Senin, 4 November 2019.

Kesiapan itu, menurutnya, antara lain adanya Satgas Counter FTF dan UU Anti Terorisme tahun 2018 yang bisa menjangkau penegakan hukum terhadap FTF.

“Pokoknya semuanya kami siapkan untuk sambut mereka baik soft approach dan hard approach,” tambahnya.

Didik memperkirakan ada sekitar 28 tahanan ISIS yang diduga warga negara Indonesia (WNI) yang ditinggalkan pasukan Syrian Democratic Forces (SDF) setelah militer Turki melakukan serangan di kawasan Suriah utara menggempur milisia Kurdi yang menjadi elemen utama SDF, Oktober lalu.

Turki melihat SDF sebagai kelompok teroris terkait pemberontak Kurdi yang ingin merdeka dari kekuasaan Ankara.

Serangan oleh Turki itu merupakan dampak dari ditariknya pasukan Amerika dari Suriah, yang selama ini menjadi pendukung utama SDF dalam upaya memusnahkan ISIS.

“Belum tahu berapa data tahanan ISIS asal Indonesia yang dipegang Turki. Bisa saja lebih, siapa tahu yang kabur ketangkap juga,” jelas Didik.

Hal senada disampaikan Direktur Pencegahan Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT), Brigjen Hamli yang menyebutkan, BNPT sejak lama telah mempersiapkan diri untuk kedatangan para FTF dari Suriah.

“Jelas sudah bersiap diri. Kan dulu juga sudah ada yang pulang,” katanya saat dikonfirmasi.

Persiapan itu antara lain berkordinasi dengan Densus, ke tindakan preventif agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Di hulunya, kami adakan sosialisasi kewaspadaan agar tidak ikut paham ini dan kontra narasi,” lanjutnya.

Namun, baik Didik maupun Hamli tidak menjelaskan secara detil kapan para WNI yang terlibat ISIS itu akan dipulangkan.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Turki, Suleyman Soylu, menyatakan akan memulangkan para anggota ISIS ke negara asal masing-masing.

“Kami tak akan menahan mereka sampai akhir jaman, kami bukan hotel untuk Daesh,” ujarnya seperti dikutip AFP.

Daesh merupakan sebutan lain terhadap ISIS.

Suleyman mengatakan pihaknya akan melakukan penahanan FTF untuk sementara waktu.

“Setelah itu kami akan kirim mereka balik ke negaranya masing-masing,” katanya.

Tidak mudah

Didik menambahkan memulangkan WNI bekas pengikut ISIS tidak mudah karena harus memperhitungkan berbagai aspek seperti biaya, ancaman, cara pemulangan dan program intervensi untuk mereka.

“Bagaimana fase-fasenya baik masih di Suriah sampai tiba di Indonesia. Mekanisme selama ini sudah berjalan, ada yang diproses hukum kemudian anak dan perempuan menjalani program di Dinas Sosial di Cipayung milik Kementerian Sosial,” katanya.

Berdasarkan data dari otoritas perlintasan perbatasan Suriah, Didik memperkirakan hingga September lalu masih ada sekitar 1500-an orang yang diduga WNI terlibat ISIS di Suriah, termasuk sekitar 700 orang yang berada di kamp pengungsian Al-Hol, Ar Roj dan Ain Issa.

Para pejabat keamanan Indonesia sebelumnya mengatakan sedikitnya 100 pria, wanita dan anak-anak Indonesia mendekam di beberapa kamp Suriah.

Jakarta mengatakan sedang dalam proses memverifikasi kewarganegaraan mereka yang mengaku WNI dan masih mempertimbangkan apakah mereka akan dipulangkan.

Institut Analisis Kebijakan Konflik (IPAC) yang berbasis di Jakarta mengatakan dalam sebuah laporan pada bulan Agustus bahwa Indonesia harus mulai memulangkan warganya yang paling rentan yang bergabung dengan ISIS  dan tidak membiarkan mereka tetap di kamp-kamp di mana mereka menghadapi intimidasi dari pendukung lain dari kelompok ekstremis itu. .

Pakar terorisme dan keamanan dari Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta menilai untuk memulangkan WNI bekas pengikut ISIS akan menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah.

“Jika mereka harus kembali ke Indonesia, maka tidak akan mudah terutama untuk diterima kembali ke masyarakat mengingat mereka sudah mempunyai paham radikal, bahkan diduga ada yang menjadi ideolog dan kombatan,” katanya kepada BeritaBenar.

“Mereka harus menjalani proses hukum karena telah bergabung dengan organisasi terlarang. Setelah itu, mereka juga wajib menjalani rehabilitasi deradikalisasi. Jika masih mempunyai paham radikal sebaiknya jangan dikembalikan ke masyarakat.”

Sengaja

Peneliti terorisme dari lembaga think tank Galatea yang berbasis di Jakarta, Ulta Levenia Nababan, menyebutkan semua eks ISIS yang ingin pulang, biasanya sengaja memilih Turki agar bisa ditangkap karena akhirnya akan dipulangkan ke negara asal.

"Hanya beberapa dari mereka yang punya paspor, mereka sengaja ingin pulang dan mengantri di Turki sejak 2015," katanya.

Tapi, "tidak mungkin dipulangkan semuanya" karena menurut dia, program deradikalisasi di Indonesia belum matang dan LSM yang berkelanjutan menangani masalah ini belum ada.

Ulta menambahkan saat ini assesment pemulangan hanya berdasarkan tidak ada link (dengan kelompok teroris) di dalam negeri dan bersedia menandatangani setia kepada NKRI.

Namun, ia menilai, tingkat bahaya sulit diprediksi karena mereka pandai menyembunyikan ideologi, ditambah jaringan sudah kuat di Suriah dan Irak.

Ulta menyatakan data hingga September 2019, diperkirakan terdapat 1.414 WNI – terdiri dari 677 pria dan 737 perempuan – yang masih berada di zona konflik Suriah dan Irak.

Sebelumnya, pada 2017, BNPT melaporkan bahwa sedikitnya 1.321 WNI telah bergabung atau berusaha untuk menjadi anggota ISIS. Dari jumlah tersebut, 84 meninggal, 482 dideportasi ketika berusaha memasuki Suriah, 62 telah kembali dari Suriah. Sebanyak 63 orang lainnya berhasil dicegah di sejumlah bandara di Indonesia dalam upaya keberangkatan ke Timur Tengah.

Ahmad Syamsudin di Jakarta turut berkontribusi dalam laporan ini.

Tampilan selengkapnya