Indonesia, China berjanji percepat pembahasan Kode Etik Laut Cina Selatan

China dan negara-negara Asia Tenggara akan mempercepat pembicaraan Kode Etik (Code of Conduct) di Laut China Selatan, demikian kesepakatan antara Beijing dan ketua ASEAN – Indonesia pada Rabu, di tengah ketegangan regional karena Negara Tirai Bambu tersebut menolak melepaskan klaim atas hampir seluruh perairan yang disengketakan itu.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi dan mitranya dari China Qin Gang berbicara dalam jumpa pers setelah pertemuan mereka di Jakarta.

Kunjungan Menlu Qin ke Jakarta merupakan kunjungan resmi pertamanya setelah dilantik pada Desember 2022 lalu sekaligus menandai 10 tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia-China.

Selain bertemu dengan Retno, Qin Gang juga menemui Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang menyampaikan ke perwakilan Beijing itu pentingnya perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara.

“Kedua belah pihak akan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk secara penuh dan efektif mengimplementasikan Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DOC), mempercepat konsultasi Kode Etik di Laut China Selatan, dan bersama-sama memelihara perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan,” ujar Qin usai bertemu dengan Retno.

ASEAN dan China menandatangani DOC yang tidak bersifat mengikat pada 2002 untuk penyelesaian sengketa damai di Laut China Selatan yang memiliki wilayah tumpang tindih yang diklaim oleh China, Taiwan, dan empat negara ASEAN – Brunei, Malaysia, Filipina dan Vietnam. Namun permasalahan itu tetap tidak terselesaikan hingga saat ini.

"Indonesia juga ingin melihat Laut China Selatan sebagai laut yang damai dan stabil. Penghormatan terhadap hukum internasional, terutama UNCLOS 1982, menjadi kunci," kata Retno usai pertemuan bilateral dengan Qin Gang, Rabu.

"Dan setelah sempat tertunda karena pandemi, negosiasi Code of Conduct akan kembali dilakukan dan diintensifkan secara in-person. Indonesia dan ASEAN ingin menghasilkan sebuah COC (Kode Etik) yang efektif, substantif dan actionable," kata Retno.

Terkait hal tersebut Qin mengatakan kedua belah pihak akan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk secara penuh dan efektif mengimplementasikan DOC.

“Mempercepat konsultasi Kode Etik di Laut China Selatan, dan bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di sekitar perairan Laut China Selatan,” ujar Qin.

Dalam ASEAN retreat awal Februari, Retno mengatakan Indonesia akan menjadi tuan rumah beberapa putaran negosiasi Kode Etik, dengan yang pertama berlangsung Maret.

Negosiasi itu bertujuan untuk menetapkan seperangkat kebijakan dalam mengatur perilaku semua pihak di Laut China Selatan, salah satu perairan tersibuk di dunia yang juga merupakan sumber minyak, gas alam, dan mineral.

Indonesia secara resmi menyatakan bukan merupakan pihak yang memiliki permasalahan klaim wilayah di Laut China Selatan, namun demikian Jakarta terlibat dalam beberapa konflik dengan China terkait perairan di Laut Natuna Utara yang diklaim oleh Beijing sebagai bagian dari “sembilan garis putus-putus” yang merupakan wilayahnya.

Pengadilan arbitrase PBB pada 2016 memutuskan bahwa klaim "sembilan garis putus-putus" sebagai tidak sah, namun Beijing selama ini selalu menolak putusan tersebut, dan berkeras bahwa China mempunyai yurisdiksi di sana.

“Bagaimana caranya agar klaim tumpang tindih itu tidak menimbulkan konflik, bagaimana mengelola sumber kekayaan alam di sekitar Laut China Selatan, di mana ada klaim ini bisa kalau ada perbedaan bisa diselesaikan secara damai, pengelolaan bersama resourcesnya, dan memastikan pelayaran di sana aman dan terhindar dari insiden,” ujar pakar politik internasional di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dewi Fortuna Anwar kepada BenarNews.

Sementara itu peneliti senior dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Rizal Sukma mencermati bagaimana implementasi COC yang harus disepakati oleh ASEAN dan China. “Yang jadi soal utama adalah, apakah COC itu nanti akan legally binding atau tidak? Kalau tidak, bagaimana memastikan COC akan dipatuhi? Lalu, seberapa rinci dan operasionalkah COC yang akan dihasilkan?” kata Rizal.

Beberapa analis mengatakan meningkatnya aktivitas Beijing di perairan negara-negara penggugat Asia Tenggara membuat suasana regional tidak mendukung untuk pembicaraan semacam itu. Mereka mengatakan tampaknya tidak mungkin negosiasi akan bisa diselesaikan dalam kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun ini.

Proyek kereta cepat

Menlu Retno mengatakan beberapa hal yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Menlu Qin, salah satunya mengenai pentingnya peningkatan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan antara Indonesia-China.

“Penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, pembangunan green industrial park di Kalimantan, pembangunan Ibu Kota Nusantara, hingga industri hilirisasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia,” kata Retno.

Qin mengatakan kedua belah pihak akan mempercepat pembangunan proyek unggulan kerjasama "Belt and Road" seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). “Kami memastikan selesai dan dibuka untuk lalu lintas sesuai jadwal,” ujarnya.

KCJB dijadwalkan beroperasi Juli ini setelah mengalami beberapa kali penundaan. Kedua pihak menyepakati nilai pembengkakan biaya sebesar US$1,2 miliar (Rp18,3 triliun) dari sebelumnya $1,4 miliar.

Indonesia telah mencoba menegosiasikan pinjaman dengan China Development Bank untuk membiayai sebagian besar kelebihan biaya. Pemerintah Indonesia mendanai $200 juta dari kelebihan biaya, bertentangan dengan janji dan keputusan pada tahun 2015 yang melarang penggunaan APBN untuk pembangunan proyek.

Motor perdamaian

Presiden, kata Retno, juga menyampaikan pentingnya Indonesia dan China menjadi motor perdamaian dan stabilitas di kawasan. Menurut Presiden, pembangunan ekonomi tidak akan dapat dilakukan tanpa adanya perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Menlu Qin mendukung penuh komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian, stabilitas dan kemakmuran kawasan dan menganjurkan agar ASEAN tidak menjadi “agen kekuatan eksternal”.

Menurut Qin, perang dingin baru dan persaingan kekuatan besar tidak boleh muncul di kawasan Asia-Pasifik, dan negara-negara di kawasan ini tidak boleh dipaksa untuk memilih pihak.

“China mendukung kemerdekaan strategis ASEAN, persatuan dan peningkatan diri, menjaga sentralitas ASEAN dan arsitektur regional yang inklusif, dan menentang politik blok dan konfrontasi antar kubu,” kata Qin.

Arie Firdaus di Jakarta turut berkontribusi dalam artikel ini.