Indonesia-Filipina Perkuat Kerjasama Maritim dan Pemberantasan Narkoba

Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte menandatangani perjanjian keamanan maritim untuk memperkuat kerjasama kedua negara dalam hal itu, terutama di perairan Laut Sulu.

“Kami harap ke depan sudah tidak ada masalah keamanan di Laut Sulu dan kita akan bersama-sama berpatroli untuk menjamin keamanan di laut itu,” ujar Jokowi dalam konferensi pers bersama Duterte di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 9 September 2016.

Deklarasi tersebut ditandatangani sebagai tindak lanjut kesepakatan trilateral antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia untuk penyelesaian masalah keamanan jalur maritim di Yogyakarta, 5 Mei lalu.

Kesepakatan trilateral dicapai setelah maraknya aksi pembajakan kapal-kapal di perairan Laut Sulu oleh militan Abu Sayyaf. Dalam beberapa bulan terakhir, hampir 10 kali terjadi pembajakan kapal Indonesia dan Malaysia. Hingga kini, Abu Sayyaf masih menyandera sembilan pelaut Indonesia.

“Saya sangat menyesalkan bahwa kapal-kapal, bahkan yang membawa batubara yang dibutuhkan pembangkit listrik di negara kami, terganggu saat melintas karena banyaknya pembajakan. Pembajakan merupakan kejahatan internasional, kejahatan atas kemanusiaan,” ujar Duterte.

Kedua presiden juga sepakat memperkuat kerjasama dan kampanye pemberantasan narkoba yang sudah menjadi masalah serius di kedua negara.

Jokowi juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama Filipina dalam penanganan 177 calon jamaah haji ilegal dan sekitar 700 jamaah haji lain asal Indonesia yang sudah ada di Arab Saudi menggunakan kuota Filipina.

Ketiga masalah itu dibahas kedua presiden dalam kunjungan kenegaraan pertama kali Duterte sejak dilantik sebagai presiden Filipina, 30 Juni lalu.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Duterte terhadap 177 orang calon haji kita yang bermasalah dan 168 sudah diselesaikan. Yang sembilan masih di Manila, kami tadi juga meminta agar juga dibantu agar secepatnya bisa diselesaikan,” ujar Jokowi.

Dia juga mengatakan saat ini sekitar 700 warga negara Indonesia ada di Arab Saudi sedang menunaikan ibadah haji dengan menggunakan kuota Filipina. Kedua kepala negara sepakat untuk menyelesaikan masalah ini bersama.

Indonesia sebagai saudara

Duterte juga menyampaikan apresiasinya terhadap hubungan erat kedua negara.

“Filipina menganggap hubungan dengan Indonesia diantara yang paling penting,” ujar Duterte.

Ia memberikan contoh bagaimana Indonesia mendukung Filipina agar bisa tetap mendapatkan pasokan minyak saat terjadi krisis minyak tahun 1972.

Menurutnya, hal itu adalah contoh bagaimana Indonesia bertindak seperti “saudara besar” kepada Filipina.

Indonesia dan Filipina adalah dua dari lima negara pendiri Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) di Bangkok pada 1967.

Tahun depan, saat ASEAN mencapai usia 50 tahun, Filipina akan memegang posisi ketua yang digilir di antara sepuluh negara anggota berdasarkan urutan alfabet.

Saat menyambut kedatangan Duterte di Istana Merdeka, Jokowi mengatakan dirinya dan Duterte mempunyai kesamaan latar belakang sebagai walikota sebelum menjadi presiden.

Sebelum terpilih menjadi presiden, Duterte menjabat Walikota Davao selama lebih dari 22 tahun atau tujuh periode. Sedangkan Jokowi pernah menjabat Walikota Solo, sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, yang kemudian mengantarkannya sebagai presiden ketujuh Indonesia.

Sebelum Duterte tiba secara resmi di Istana, keduanya sudah bertemu di Pasar Tanah Abang yang merupakan pasar tekstil grosir terbesar di Asia Tenggara. Kunjungan itu mendapat sambutan antusias dari pedagang dan pembeli.

Jokowi dan Duterte sempat mengelilingi pasar dan berinteraksi dengan beberapa pedagang dan pengunjung. Model interaksi ini juga dilakukan Jokowi saat menerima kunjungan Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull.

Pemberantasan narkoba

Kedua negara saat ini menghadapi masalah nasional yang sama, yaitu maraknya peredaran narkoba di masyarakat.

“Kami sama-sama mempunyai kekhawatiran mendalam akan peredaran dan perdagangan ilegal narkoba dan dampaknya terhadap masyarakat kami,” ujar Duterte.

“Kami akan mengupayakan kerjasama dan kampanye lebih intensif untuk memerangi masalah ini,” tambahnya.

Kebijakan Jokowi dan Duterte dalam memerangi narkoba mendapat kecaman luas dari dalam dan luar negeri.

Indonesia mencoba memberikan pesan keras dengan mengeksekusi mati para pengedar narkoba. Sementara Filipina melakukan operasi pembunuhan ekstra yudisial yang telah mencapai lebih 3.000 korban dalam dua bulan terakhir.

Kedua tindakan ini dikecam sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kemunduran penegakan HAM di ASEAN.

Desakan pegiat HAM

Masyarakat sipil penggiat HAM di Indonesia mendesak pertemuan kedua kepala negara agar jadi momentum untuk perbaikan kondisi HAM di kedua negara karena Indonesia dan Filipina dianggap sebagai pelopor demokrasi dan kemajuan HAM di kawasan Asia Tenggara.

Daniel Awigra, manajer program ASEAN di Human Rights Working Group (HRWG) mengatakan hukuman mati dan pembunuhan ekstra yudisial yang dilakukan Indonesia dan Filipina untuk memberantas narkoba dapat menjadi contoh buruk bagi negara-negara ASEAN lain.

Pasalnya sejumlah negara ASEAN masih mempunyai rekam jejak buruk dalam upaya penegakan HAM. Apalagi selama ini posisi Indonesia dianggap sebagai pemimpin de facto di ASEAN.

“Kami menolak pembunuhan yudisial, apalagi yang ekstra yudisial,” ujar Daniel kepada BeritaBenar.

“Tindakan-tindakan itu mungkin saja membuat keduanya menjadi lebih populer tapi itu meninggalkan warisan moral yang jelek dan contoh buruk bagi negara-negara ASEAN lain,” pungkasnya.