Follow us

Indonesia Minta Bantuan Duterte Bebaskan WNI Sandera Abu Sayyaf

Penyanderaan terjadi ketika Indonesia-Malaysia-Filipina telah melakukan patroli di perairan perbatasan ketiga negara yang rentan terjadi kejahatan.
Tia Asmara
Jakarta
2019-11-27
Email
Komentar
Share
Dalam foto tertanggal 7 September 2017 ini, dua WNI yang berhasil melarikan diri dari penyanderaan Abu Sayyaf ditemui oleh tentara Filipina di sebuah rumah sakit di Provinsi Sulu, Filipina. Bulan September tahun ini, kembali tiga WNI diculik dan ditawan kelompok militan bersenjata tersebut.
Dalam foto tertanggal 7 September 2017 ini, dua WNI yang berhasil melarikan diri dari penyanderaan Abu Sayyaf ditemui oleh tentara Filipina di sebuah rumah sakit di Provinsi Sulu, Filipina. Bulan September tahun ini, kembali tiga WNI diculik dan ditawan kelompok militan bersenjata tersebut.
AFP

Presiden Joko “Jokowi” Widodo minta bantuan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte untuk segera membebaskan tiga Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih disandera kelompok militan Abu Sayyaf.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah mengadakan pembicaraan empat mata dengan Duterte di sela-sela pertemuan ASEAN – Korea di Busan, Korea Selatan, pekan lalu, untuk mengingatkan terkait masih ada tiga WNI yang menjadi korban penculikan kelompok bersenjata di perairan Filipina Selatan.

“Kemarin saya ada kesempatan bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana dan Presiden Jokowi juga bertemu dengan Duterte, dan kita meminta bantuan otoritas Filipina untuk dapat mengintensifkan upaya pembebasan WNI dengan selamat,” kata Retno kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 27 November 2019.

Menurut dia, permintaan Indonesia itu direspons positif oleh pemerintah Filipina dan berharap ketiganya bisa pulang dengan selamat.

“Oleh karena itu kita perlu meningkatkan kerjasama dengan otoritas Filipina dalam upaya pembebasan saudara kita,” kata Retno.

Ketiga WNI yang terdiri dari satu keluarga yaitu Maharudin Lunani (48), anaknya Muhammad Farhan (27) dan sepupu Samiun Maneu (27)  diculik ketika mencari udang di perairan Lahad Datu, Malaysia, pada 24 September 2019.

Video ketiganya sambil berjongkok dengan tangan terikat yang berdurasi 44 detik beredar di laman Facebook beberapa waktu lalu.

Mereka meminta tolong kepada Jokowi dan perusahaan Malaysia tempat mereka bekerja untuk segera menyelamatkan ketiganya dari tangan penculik.

Dalam video tersebut juga terungkap bahwa penculik meminta tebusan senilai 30 juta peso atau Rp8,3 miliar.

Direktur Perlindungan WNI pada Kementerian Luar Negeri, Joedha Nugraha, mengaku kalau tiga orang yang beredar dalam video itu merupakan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

“Pemerintah terus berkoordinasi dengan otoritas Malaysia dan Filipina untuk upaya pembebasan para sandera WNI tersebut,” katanya yang menolak mengomentari soal tebusan yang dituntut penculik.

Ketiganya diculik saat Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah mengerahkan patroli laut ketiga negara di perairan-perairan perbatasan ketiganya.

Dihubungi penyadera

Istri seorang sandera, Wa Daya mengatakan pihaknya sudah dihubungi pihak penyandera untuk berkomunikasi dengan suaminya.

"Sempat seminggu lalu berbicara dengan suami," katanya dalam tayangan Kompas TV.

Meskipun tak setiap saat, tambahnya, awal komunikasi selalu berasal dari pihak Abu Sayyaf. "Katanya (suami) dikasih makan juga," ujar Wa Daya.

Ia berharap suami dan anaknya, Muhammad Farhan bisa cepat kembali dan dalam keadaan sehat.

Wakil Wali Kota Baubau di Sulawesi Tenggara, La Ode Ahmad Monianse, menekankan kementerian luar negeri untuk menggunakan cara yang lebih terukur dalam upaya pembebasan ketiga sandera yang merupakan warganya.

"Dengan berdiplomasi dengan Filipina dan Malaysia agar pihak penculik segera membebaskan ketiga warga kami," katanya seperti dikutip dari Kompas TV.

Menurutnya, ketiga sandera bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. "Rumah mereka memang di Malaysia, kerja juga di Malaysia tapi mereka asal Indonesia," kata Ahmad.

Tekan Malaysia

Peneliti Institute For Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan selain meminta bantuan ke Filipina, pemerintah juga perlu menekan Malaysia karena penyanderaan selama ini terjadi di perairan Malaysia.

"Negara ini terkesan kurang serius menjaga kawasan perairannya. Ini membuka celah bagi Abu Sayaf untuk terus beraksi," katanya saat dihubungi.

Menurut dia, meminta bantuan pada Duterte sudah semestinya dilakukan karena tak mungkin membuat skema pembebasan tanpa melibatkan Filipina.

"Karena Abu Sayyaf ini kan berbasis di wilayahnya. Sepanjang komitmen kerja sama keamanan perbatasan trilateral hanya formalitas, ancaman penyanderaan akan terus terbuka," ujarnya.

Apalagi, kata dia, selama ini banyak kapal nekat berlayar di jalur bahaya karena menghindari biaya tinggi akibat memutar atau pengawalan otoritas keamanan di laut yang memunculkan biaya besar.

"Untuk menghentikannya tentu pilihannya adalah memperkuat keamanan perairan tiga negara. Skema patroli bersama diintensifkan, dengan titik berat kawasan perbatasan Malaysia," ujarnya.

Hal ini yang diperlukan keseriusan ketiga negara dengan membahas di forum-forum trilateral supaya setiap negara lebih berupaya mempersempit ruang gerak kelompok Abu Sayyaf.

"Tantangannya selalu uang tebusan. Sulit membayangkan pembebasan tanpa tebusan. Meski mungkin pemerintah hanya sebagai fasilitator dan tak terlibat langsung," katanya.

"Kita tahu selama ini hidup kelompok Abu Sayyaf di antaranya bergantung pada uang tebusan penyanderaan dan hasil sitaan kapal. Mereka akan terus mencari celah dan kelengahan untuk memenuhi suplai logistik mereka."

Sementara itu, anggota DPR RI dari Komisi I, Syarif Hasan mengatakan keselamatan harus jadi yang utama dalam pembebasan sandera.

"Jangan sampai ada tewas saat upaya pembebasan," katanya kepada BeritaBenar, “semoga cepat bebas!”

Tampilan selengkapnya