Inggris Dukung ASEAN dalam Mencari Solusi untuk Myanmar

Inggris menyatakan dukungan atas upaya ASEAN membantu Myanmar keluar dari krisis politik dan kemanusiaan yang terjadi sejak kudeta militer awal Februari, demikian pernyataan Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Dominic Raab dalam keterangan pers bersama mitranya dari Indonesia, Menlu Retno Marsudi, di Jakarta, Rabu (7/4).

“Ambisi kami untuk hubungan yang lebih kuat dengan Indonesia, yang menurut saya tercermin tidak hanya dalam masalah bilateral yang telah kita diskusikan, tetapi juga masalah global lainnya, dari proses perdamaian Timur Tengah hingga Myanmar,” kata Raab. 

Pernyataan tertulis yang dirilis Kementerian Luar Negeri Inggris menambahkan, dalam pertemuan Forum Kemitraan Inggris-Indonesia yang ke-3 itu, Inggris dan Indonesia menggarisbawahi pentingnya kemitraan ASEAN dalam membantu Myanmar mencari solusi yang berbasis pada kemauan dan kepentingan rakyat. 

“Kedua negara sepakat tentang pentingnya ASEAN sebagai institusi regional unggulan dan bagian penting dari sistem internasional yang berbasis hukum untuk menemukan solusi yang dapat diterima berdasarkan kemauan dan kepentingan rakyat di Myanmar,” tulis pernyataan resmi yang dirilis Kementerian Luar Negeri Inggris. 

Pernyataan itu juga menyebut bahwa kedua menteri luar negeri bersepakat bahwa semua pihak yang berkepentingan di Myanmar wajib memastikan memastikan keselamatan dan keamanan rakyat termasuk berupaya menegakkan kembali demokrasi di sana

“Indonesia dan Inggris terkejut karena ratusan pengunjuk rasa damai telah tewas di Myanmar. Indonesia dan Inggris mengulangi seruan untuk penghentian kekerasan di Myanmar, memastikan keselamatan dan keamanan rakyat dan menegakkan transisi demokrasi,” sebut pernyataan itu. 

Pernyataan itu dikuatkan oleh Menlu Retno.

“Kami memiliki kekhawatiran yang sama dan terus mendesak militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan untuk mencegah korban sipil yang lebih banyak dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk dialog untuk kembali mewujudkan demokrasi, perdamaian, dan stabilitas,” demikian pernyataan Retno Marsudi.

Para pemimpin negara anggota ASEAN direncanakan akan segera melakukan pertemuan di Kantor Sekretariat ASEAN di Jakarta untuk membicarakan krisis Myanmar, sebut Brunei Darussalam yang menjadi Ketua ASEAN saat ini dan Malaysia. 

“Kedua pemimpin sepakat agar para pemimpin ASEAN bertemu membahas perkembangan yang sedang berlangsung di Myanmar dan menugaskan menteri dan pejabat senior masing-masing untuk melakukan persiapan yang diperlukan untuk pertemuan yang akan diadakan di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Indonesia,” demikian bunyi kesepakatan bersama Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah membenarkan adanya rencana pertemuan para pemimpin negara ASEAN itu di Jakarta. 

“Rencananya memang di Jakarta dan saat ini masih dibahas lebih lanjut,” katanya melalui pesan singkat, seraya melanjutkan, “harapannya bisa di bulan April.”

ASEAN telah dikritik keras karena tidak mencapai konsensus tentang bagaimana menangani junta di Myanmar yang merupakan salah satu anggota ASEAN. Sementara Inggris, pada awal April, mengumumkan sanksi tambahan kepada Korporasi Ekonomi Myanmar (MEC) yang memiliki keterkaitan dengan pejabat militer di negara tersebut. 

Merujuk keterangan di situs gov.uk, Raab menyebut militer Myanmar telah membunuh begitu banyak warga sipil tak berdosa, termasuk anak-anak. “Sanksi terbaru Inggris dilayangkan kepada salah satu sumber pendanaan utama militer karena pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan,” kata Raab.

Indo-Pasifik dan kerja sama keamanan

Isu kawasan Indo-Pasifik turut menjadi pembicaraan kedua pihak yang berfokus pada implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific berdasarkan prinsip-prinsip inklusivitas, transparansi, keterbukaan dan kerja sama, sebut Menlu Retno. 

Pemerintah Inggris merespons dengan menegaskan kembali dukungan untuk sentralitas ASEAN sebagaimana yang diuraikan dalam pakta tersebut. “Inggris menggarisbawahi kerja sama yang luas dan mendalam dengan ASEAN, termasuk dukungan melalui hubungan melalui hubungan mitra wicara yang formal,” tulis pernyataan Kemenlu Inggris. 

Sementara Raab dalam pernyataannya menyampaikan komitmennya dalam memperkuat kerja sama keamanan dengan Indonesia, termasuk yang mengacu pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). 

“Inggris dan Indonesia berada di belahan dunia yang berbeda, tetapi kami adalah negara maritim dengan kepentingan yang kuat untuk memastikan bahwa semua prinsip yang tercermin dalam UNCLOS ditegakkan, karena itu adalah pilar penting di kawasan dan juga stabilitas global,” kata Raab.  

Dalam hal keamanan, Inggris dan Indonesia pada kesempatan Rabu, juga menandatangani Nota Kesepahaman Penanggulangan Terorisme. 

“MoU Penanggulangan Terorisme akan menjadi platform kita untuk memperkuat kerja sama keamanan dalam menghadapi ancaman terorisme,” kata Retno. 

Pemerintah Inggris, di sisi lain, menyebut penandatanganan MoU sebagai bentuk hubungan yang kuat atas komitmen dua negara dalam mencegah dan menanggulangi terorisme dan kekerasan ekstrem baik yang mengancam di regional maupun internasional. 

Dalam penandatanganan kerja sama, Indonesia diwakili Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar. Tidak ada detail perihal isi nota kesepahaman baik dari BNPT maupun Kemlu Indonesia. 

"Indonesia dan beberapa negara tetangganya bekerja lebih erat untuk memerangi terorisme dan kejahatan lintas batas terkait, serta kejahatan maritim," kata Juru Bicara Kedutaan Inggris, John Nickell kepada BenarNews. 

Nickell mengatakan, MoU yang baru ditandatangani merupakan kerjasama untuk penanggulangan ancaman terorisme yang kerap menimpa kedua negara. 

"Inggris melanjutkan kemitraan jangka panjang dengan Indonesia untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok teroris - misalnya dengan berbagi pengalaman dan membangun kapasitas," ujar John.

Indonesia juga menyambut baik upaya memperdalam kerja sama di bidang pertahanan khususnya melalui Dialog Kerja Sama Pertahanan.

"Indonesia berharap Indonesia - Inggris dapat meningkatkan kerjasama dalam Industri pertahanan dan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan perdamaian, kerja sama kemanusiaan dan bantuan bencana," ujar Retno. 

Kedepannya, Indonesia berharap kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan dengan Inggris dapat ditingkatkan di sektor lainnya seperti pengembangan industri dan sumber daya manusia (SDM), kerja sama bantuan kemanusiaan, dan kemaritiman. 

Indonesia dan Inggris juga membahas perihal peluang kerja sama investasi dan perdagangan, salah satunya melalui Indonesia Investment Authority (INA), serta dukungan terhadap komoditas agrikultur andalan Indonesia seperti minyak kelapa sawit, cokelat dan karet. 

“Saya juga menegaskan kembali keprihatinan Indonesia tentang pengajuan UU nasional Inggris tentang due dilligence terhadap komoditas pertanian kita seperti kelapa sawit, kakao dan karet. Saya berharap kedua negara dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah ini,” kata Retno. 

Indonesia dan Malaysia bersepakat untuk berjuang bersama melawan apa yang diklaim keduanya sebagai kampanye negatif sawit produksi mereka oleh sejumlah negara seperti Uni Eropa, Australia dan Oseania. 

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dalam kunjungan ke Jakarta, Februari 2021, menyebut kampanye antisawit tidak berdasar dan tidak mencerminkan keberlanjutan industri sawit dunia. 

Produksi minyak kelapa sawit global didominasi oleh Indonesia dan Malaysia, yang bersama-sama memasok sekitar 85 persen kebutuhan minyak sawit dunia. 

Sekitar 10-15 persen pasokan sawit dua negara diekspor ke Uni Eropa, namun kinerjanya menjadi terhambat setelah kawasan Benua Biru itu pada 2020 memberlakukan penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar nabati demi keberlangsungan hutan di dua negara tropis ini. 

Kunjungan kapal induk

Raab mengatakan kapal induk penyerang (carrier strike group) Inggris yang dipimpin kapal HMS Queen Elizabeth akan berkunjung ke perairan Asia.

"Kami sedang mempersiapkan kunjungan Carrier Strike Group Inggris ke wilayah ini pada akhir tahun ini," ujar Raab. 

"Tinjauan ini menetapkan visi kami untuk Inggris di dunia - dan menempatkan Indo-Pasifik di pusatnya, dan Indonesia berada di jantung visi tersebut," ujar dia.

"Kerjasama di semua bidang termasuk kerjasama pertahanan, keamanan dan rencana pengiriman kapal induk penyerang  ini adalah momen penting bagi kami untuk memperkuat area kolaborasi," ujarnya.  

Inggris juga mendukung semua pihak untuk mematuhi hukum internasional khususnya pada konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), kata Raab. 

"Baik Inggris maupun Indonesia memiliki kekuatan maritim dan kepentingan maritim yang kuat dan yang lebih penting adalah komitmen kuat untuk memastikan sistem yang berbasis aturan,"ujarnya, “ini harus ditegakkan karena mematuhi hukum internasional dan UNCLOS merupakan pilar penting di kawasan termasuk dalam menjaga stabilitas global."