Indonesia lolos dari sanksi berat FIFA, hanya dana pembinaan PSSI dibekukan

Indonesia terhindar dari hukuman berat FIFA, setelah sebelumnya federasi sepak bola dunia tersebut mencabut hak tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 di tengah penolakan partisipasi Israel oleh sejumlah pihak di dalam negeri, ungkap PSSI.

Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir mengatakan pada Kamis malam bahwa FIFA hanya menjatuhkan sanksi pembekuan dana organisasi, alih-alih membekukan PSSI seperti terjadi pada 2015 akibat perseteruan antara pemerintah dan organisasi sepak bola nasional itu.

“Saya hanya bisa mengatakan, berkat rahmat Allah dan doa seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pencinta sepak bola, Indonesia berhasil terhindar dari sanksi berat isolasi dari dunia sepak bola,” kata Erick dalam keterangan yang dimuat di laman PSSI usai bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Paris.

“FIFA hanya memberikan sanksi administratif berupa pembekuan dana FIFA Forward untuk keperluan operasional PSSI. Nanti akan direview lagi setelah FIFA mengkaji strategi besar pembangunan sepak bola Indonesia,” imbuhnya.

FIFA Forward 3.0 merupakan kebijakan baru yang diluncurkan organisasi tersebut pada Januari 2023 dan akan berlangsung sampai akhir tahun 2026. Program ini bertujuan menyediakan pendanaan untuk pengembangan sepak bola di seluruh dunia.

Infantino mengeluarkan keputusan pembekuan dana setelah Erick memberi tahu FIFA tentang rencana strategis Indonesia untuk pengembangan dan transformasi sepak bola. Melalui sanksi terbaru tersebut, kata Erick, FIFA memberikan Indonesia "kartu kuning, bukan kartu merah."

Pada 2015, FIFA pernah menangguhkan keanggotaan Indonesia dan melarang tim nasional dan klub-klubnya ikut kompetisi internasional selama setahun setelah kementerian olahraga membekukan PSSI karena perselisihan yang melibatkan dua tim dengan masalah kepemilikan atau manajemen ganda.

Dalam program FIFA Forward 3.0 ini, FIFA membagi besaran dana program ini dalam tiga kategori. Pertama dana senilai US$5 juta atau setara Rp77 miliar untuk operasional yang berhubungan dengan sepak bola, seperti gaji staf dan administrasi.

Kedua, uang tambahan sebesar US$3 juta (sekitar Rp46,2 miliar) untuk menjalankan proyek spesifik yang direncanakan dengan baik dengan tujuan pengembangan sepak bola jangka panjang.

Ketiga, FIFA menyalurkan dana tambahan senilai US$1,2 juta (Rp18,5 miliar) untuk menutupi biaya perjalanan dan akomodasi tim nasional serta pembelian perlengkapan sepak bola bagi federasi yang sangat membutuhkan.

Pekan lalu, FIFA membatalkan hak tuan rumah Indonesia untuk Piala Dunia U-20 hanya beberapa minggu sebelum turnamen dijadwalkan dimulai dengan alasan “keadaan saat ini.”

Langkah itu dilakukan setelah beberapa politisi Indonesia dan kelompok Muslim menyuarakan penolakan keikutsertaan tim Israel.

Mereka yang menolak kehadiran Israel termasuk gubernur Bali dan gubernur Jawa Tengah, yang wilayahnya akan menjadi salah satu tempat digelarnya turnamen.

Keputusan tersebut membuat marah para penggemar dan pemain sepak bola Indonesia, yang telah mempersiapkan acara tersebut selama bertahun-tahun dan berharap tim nasional untuk pertama kalinya bisa berlaga di ajang piala dunia bagi pemain di bawah usia 20 tahun itu.

Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan telah menjadi pendukung vokal bagi perjuangan Palestina.

Erick mengatakan FIFA akan meninjau sanksi baru itu setelah menilai rencana strategis Indonesia dan akan memberikan bantuan yang diperlukan.

Dia juga mengatakan, Indonesia masih bisa berlaga di Pesta Olahraga Asia Tenggara bulan depan, yang tidak ada dalam kalender resmi FIFA.

Erick, selain Menteri BUMN, merupakan salah satu konglomerat Indonesia yang pernah menjadi pemilik klub sepak bola Italia Inter Milan dan klub basket AS Philadelphia 76-ers NBA.

FIFA telah bekerja sama dengan Indonesia untuk meningkatkan infrastruktur dan manajemen sepak bola sejak tragedi di Stadion Kanjuruhan di Malang pada Oktober 2022 yang menewaskan 135 orang.

Federasi sepak bola dunia itu juga sepakat menugaskan ofisialnya untuk memantau program-programnya di Indonesia.

Sementara itu, kontroversi baru terkait olahraga kembali muncul minggu ini setelah Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan bahwa dia juga menentang partisipasi atlet Israel dalam World Beach Games yang dijadwalkan Agustus di provinsi itu.

Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sapta Oktohari, menyesalkan aksi Koster yang memberikan pernyataannya langsung ke publik sebelum mendiskusikannya dengan pihak terkait. Oktohari juga meminta pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi bersama.

Indonesia jangan terlena

Oktohari mengatakan sebaiknya Indonesia tidak melihat sanksi dari ukuran berat atau ringan, tapi yang penting adalah pemerintah harus mengambil pembelajaran di dalamnya.

“Apapun kalau kita dijatuhkan sanksi itu artinya kita telah melakukan kesalahan, sehingga semua pihak harus bisa mengevaluasi,” ujar Okto kepada BenarNews, “jangan kita menggampangkan sesuatu karena ini bentuk kecintaan FIFA sama Indonesia. Tapi kalau kitanya juga nggak berubah, tentunya kan mereka juga nggak bisa seperti ini terus!”

Pengamat sepak bola Kusnaeni mengatakan Indonesia patut bersyukur dengan FIFA yang hanya menjatuhkan sanksi administratif ringan.

“Kita cuma dilarang memanfaatkan untuk sementara dana bantuan dari FIFA. Bagi saya, ini menunjukkan FIFA paham terhadap apa yang terjadi di balik dinamika persiapan Piala Dunia U-20 yang akhirnya batal digelar di Indonesia,” kata dia kepada BenarNews.

Kusnaeni mengatakan Indonesia tidak pernah menolak dan mengembalikan mandat kepada FIFA. Hanya saja, FIFA yang menganggap Indonesia belum siap menjalankan peran sebagai tuan rumah.

“Sanksi ringan ini juga menunjukkan pengakuan FIFA bahwa Indonesia adalah negara penting. Dengan sekitar 190 juta penggemar sepak bola dan umumnya fanatik, FIFA menyadari peran krusial Indonesia bagi masa depan sepak bola secara global,” terang dia.

Sementara itu, Koordinator Save Our Soccer (SOS), Akmal Marhali meminta kepada semua pihak agar tidak jemawa terhadap sanksi yang dinilai relatif ringan dari FIFA.

Dengan pemberian sanksi kepada Indonesia, ujarnya, maka FIFA telah menjaga kedaulatan kepada para anggotanya. Oleh sebab itu, Indonesia harus rendah hati mengakui kesalahan.

“Untuk kita yang sudah terlanjur melakukan kesalahan fatal, ini harus menjadi pelajaran penting dimana sepak bola tidak boleh lagi dikait-kaitkan atau dicampuradukkan dengan politik,” tegasnya.