Indonesia, Malaysia Usulkan Pertemuan ASEAN tentang Myanmar

Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengusulkan pertemuan menteri luar negeri negara anggota ASEAN untuk membahas perkembangan di Myanmar setelah kudeta militer awal pekan ini, kata Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin setelah pertemuan mereka di Jakarta Jumat (5/2).

“Sebagai satu keluarga kita meminta dua Menteri Luar Negeri berbicara dengan ketua ASEAN (Brunei) untuk menjajaki dilakukan pertemuan khusus menlu Asean mengenai perkembangan Myanmar,” kata Jokowi usai pertemuan dengan Muhyiddin.

Muhyiddin mengatakan dia “sangat setuju” dengan rencana itu.

“Seperti Indonesia, Malaysia juga memandang serius akan keadaan politik saat ini di Myanmar yang merupakan satu langkah ke belakang dalam proses demokrasi di negara tersebut,” ujar Muhyiddin dalam lawatan 24 jamnya di Indonesia.

"Pergolakan politik di Myanmar dikhawatirkan dapat mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan," ujarnya.

Militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintah terpilih dan menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi serta pejabat pemerintah lainnya pada awal minggu ini setelah menuduh adanya kecurangan pada pemilu yang diadakan pada November 2020, tanpa memberikan bukti.

Hasil pemilu tersebut menyatakan kemenangan telak bagi Suu Kyi dari partai NLD yang dikenal sebagai kekuatan pro-demokrasi paling berpengaruh di Myanmar.

Militer Myanmar telah mendeklarasikan situasi gawat darurat selama satu tahun untuk menindak klaim kecurangan.

Akses internet dan komunikasi di ibu kota dan beberapa wilayah lainnya terputus berbarengan dengan pengumuman tersebut.

Presiden Jokowi mengatakan keprihatinan dan mendorong perselisihan hasil pemilu tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Penting bagi semua negara anggota untuk terus menghormati prinsip-prinsip piagam ASEAN terutama prinsip rule of law, good governance, demokrasi hak asasi manusia, dan pemerintahan yang konstitusional,” ujar Jokowi.

Hormati HAM

Komisi Antar-pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) menyatakan keprihatinan atas kondisi Myanmar dan mendesak untuk mematuhi dan menghormati prinsip-prinsip yang tertuang dalam piagam ASEAN dan deklarasi hak asasi manusia ASEAN.

“Kami mengingatkan tujuan dan prinsip yang diabadikan dalam Piagam ASEAN, termasuk kepatuhan pada supremasi hukum, pemerintahan yang baik dan prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan konstitusional serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan penghormatan terhadap kebebasan fundamental,” kata pernyataan yang ditandatangani komisioner dari Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand.

AICHR meminta pihak-pihak di Myanmar untuk menyelesaikan setiap sengketa melalui mekanisme yang sah dan dialog damai.

“Kami mengharapkan hasil yang demokratis dan damai yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat Myanmar,” bunyi pernyataan tersebut.

Seorang pengamat Malaysia dari Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat, mengatakan ada sejumlah mekanisme di kawasan yang bisa di ambil oleh pemimpin di ASEAN untuk membantu menyelesaikan masalah Myanmar.

“Salah satunya dengan menggunakan instrumen melalui tiga pilar ASEAN. Indonesia dan Malaysia dapat berperan aktif sebagai kawan satu kawasan untuk menciptakan damai di kawasan dan menjaga stabilitas di negara sekitar ASEAN,” ujar Cecep.

“Masalah di Myanmar jika tidak ditangani dengan baik maka dampaknya akan berpengaruh sekali ke kawasan,” ujarnya, menambahkan, bahwa sebagai negara besar Indonesia diharapkan menjadi leader pemulihan keamanan di ASEAN dengan dukungan Malaysia.

Azmi Hassan, analis politik di Malaysia, mengatakan Kuala Lumpur sangat vokal tentang proses demokrasi di Myanmar.

“Masalahnya, yang terjadi beberapa hari terakhir ini, sejumlah anggota ASEAN bersama Cina mengatakan ini masalah internal,” kata Azmi kepada BenarNews.

“Sangat penting bagi Malaysia dan Indonesia yang memiliki posisi yang sangat berpengaruh di ASEAN untuk mengusahakan atau memaksa Brunei sebagai ketuanya untuk mengadakan pertemuan khusus mengenai Myanmar,” ujarnya.

Azmi mengatakan masalah Rohingya adalah kekuatan pendorong karena Malaysia dan Indonesia adalah negara yang mengalami beban pengungsi jika keadaan memburuk di Rakhine, negara bagian di mana etnis Rohingya berasal.  

Lawan ‘kampanye negatif’ sawit

Dalam lawatan pertamanya ke Indonesia dalam kapasitas sebagai perdana menter itu, Muhyiddin mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sepakat untuk berjuang bersama melawan apa yang disebutnya sebagai kampanye negatif dari sejumlah negara seperti Uni Eropa, Australia dan Oseania terhadap kelapa sawit dari Malaysia dan Indonesia.

"Kampanye antisawit ini tidak berdasar dan tidak mencerminkan keberlanjutan industri sawit dunia dan bertentangan dengan komitmen Uni Eropa dan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) tentang praktik perdagangan bebas," ujar Muhyiddin dalam pernyataan pers bersama setelah bertemu Jokowi di Istana Merdeka.

Jokowi mengamini pernyataan Muhyiddin.

“Indonesia terus berjuang melawan diskriminasi terhadap sawit dan perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama dan Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia dengan isu sawit ini,” kata Jokowi.

Pada tahun 2018, Parlemen Eropa memutuskan untuk melarang penggunaan minyak sawit untuk produksi bahan bakar nabati di Uni Eropa pada tahun 2020, dengan alasan untuk menghentikan pembabatan hutan terutama di Indonesia dan Malaysia.

Uni Eropa melalui Renewable Energy Directives II (RED II) berencana untuk mengurangi kelapa sawit secara bertahap mulai tahun 2023 hingga nol pada tahun 2030, dengan beberapa pengecualian.

Pada Desember 2019, pemerintah Indonesia menggugat Uni Eropa ke WTO terkait RED II yang dinilai mendiskriminasi kelapa sawit. Saat ini, proses gugatan tersebut sedang masuk tahap pembentukan panel. Pemerintah Malaysia juga melakukan langkah serupa pada 15 Januari 2021.

Produksi minyak kelapa sawit global didominasi oleh Indonesia dan Malaysia, yang bersama-sama memasok sekitar 85 persen kebutuhan minyak sawit dunia.

Sekitar 10 hingga 15 persen pasokan kelapa sawit diekspor ke Uni Eropa.

Buruh migran Indonesia

Dalam pertemuan dengan Jokowi juga menekankan pentingnya penyelesaian pembuatan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) baru mengenai penempatan pekerja Indonesia di Malaysia.

"Selain itu, dua negara juga perlu membangun one-channel system agar masalah penempatan tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih baik untuk mencegah terjadinya para pekerja menjadi korban perdagangan manusia," jelasnya.

Dalam topik pembicaraan lain, Jokowi menyambut baik kesepakatan secara prinsip dibentuknya pengaturan koridor perjalanan (travel corridor arrangement atau TCA) kedua negara di tengah pandemi COVID-19.

Mengenai waktu pemberlakuan TCA, Presiden mengatakan hal tersebut akan dikomunikasikan kemudian.

"Saya juga menyampaikan pentingnya ASEAN segera menyelesaikan ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework dan di masa sulit seperti ini menjadi kepentingan ASEAN untuk terus menunjukkan soliditas," imbuhnya.

Hadi Azmi di Kuala Lumpur berkontribusi pada artikel ini.