Follow us

Indonesia-Malaysia Sepakat Percepat Negosiasi Perbatasan

Kedua Menlu juga sepakat mempererat kerja sama melawan ‘kampanye negatif’ Uni Eropa terhadap produk sawit dari kedua negara.
Ismira Lutfia Tisnadibrata
Jakarta
2018-07-23
Email
Komentar
Share
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengadakan jumpa pers bersama usai mengadakan pertemuan bilateral di Jakarta, 23 Juli 2018.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengadakan jumpa pers bersama usai mengadakan pertemuan bilateral di Jakarta, 23 Juli 2018.
Ismira Lutfia Tisnadibrata/BeritaBenar

Indonesia dan Malaysia sepakat mempercepat negosiasi lintas batas daratan kedua negara di beberapa titik yang sudah disetujui bersama dalam waktu dua bulan, sehingga akan membuka jalan untuk perjanjian perdagangan di wilayah-wilayah tersebut.

“Kita sedang negosiasikan batas darat yang namanya border crossing agreement, kita sepakat setidaknya dalam dua bulan bisa diselesaikan,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi kepada wartawan usai mengadakan pembicaraan dengan Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin, 23 Juli 2018.

“Kalau border crossing agreement ini bisa selesai maka perdagangan di perbatasannya bisa kita bahas karena tidak bisa ada perjanjian perdagangan di perbatasan kalau (perjanjian) lintas batasnya belum selesai.”

Lawatan Saifuddin ke Indonesia adalah kunjungan pertamanya ke luar negeri sejak dia dilantik sebagai Menlu Malaysia awal Juli lalu.

Sebelumnya, Perdana Menteri Mahathir Mohamad juga memilih Indonesia sebagai negara kunjungan pertamanya setelah terpilih kembali menjadi pemimpin negeri jiran itu pada 10 Mei 2018 lalu.

Retno menambahkan, Indonesia memiliki garis perbatasan di darat dan laut seperti di Laut Sulawesi dan Selat Malaka yang terpanjang dengan Malaysia dan sudah ada beberapa titik yang disepakati.

Perbatasan darat Indonesia dan Malaysia sepanjang lebih dari 2.000 kilometer di Pulau Kalimantan memisahkan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara di Indonesia dengan negara bagian Sabah dan Sarawak di Malaysia.

“Kita formalkan dulu titik-titik yang sudah disepakati ini, nanti disambung negosiasi untuk titik-titik yang lain. Mereka (Malaysia) sudah setuju,” jelas Retno.

Kedua menteri juga sepakat untuk memberikan mandat penuh kepada tim teknis negosiasi perbatasan untuk melanjutkan perundingan mereka dan melaporkan langsung hasilnya ke menteri luar negeri masing-masing untuk dievaluasi.

Saifuddin mengatakan dia juga sudah menyampaikan hal ini kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo ketika mereka bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Senin pagi.

“Kita selesaikan satu per satu, tahap demi tahap, tidak menunggu semuanya selesai baru disepakati. Saya pikir ini pendekatan baru di antara kami,” ujar Saifuddin dalam jumpa pers bersama Retno usai pertemuan.

“Nanti tim akan duduk berbincang memperhalus satu bidang dan satu perkara tapi mana yang bisa diselesaikan dahulu, diselesaikan dahulu kalau tidak akan bertangguh dan banyak yang tertunda terkait isu perbatasan,” tambahnya.

Lawan ‘kampanye negatif’

Kedua Menlu juga sepakat untuk mempererat kerja sama dalam melawan ‘kampanye negatif’ Uni Eropa (UE) terhadap produk kelapa sawit dari kedua negara.

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara produsen dan pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia yang bersama-sama menghasilkan sekitar 90 persen minyak sawit di dunia.

UE merencanakan melarang penggunaan minyak sawit dalam campuran biodieselnya dan menguranginya secara bertahap hingga 2030 dalam upaya melawan perubahan iklim.

Keputusan ini adalah kesepakatan trialog yang dicapai Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan UE pada 14 Juni lalu untuk meningkatkan target penggunaan energi terbarukan ke 32 persen dari 27 persen yang berlaku selama ini.

Keputusan yang disebut Arahan Energi Terbarukan yang diperbarui (RED II) itu menyebutkan target prosentase itu mungkin ditingkatkan lagi setelah tinjauan tahun 2023.

“Teks RED II tidak akan membedakan, atau melarang minyak sawit. Uni Eropa merupakan dan tetap akan menjadi pasar paling terbuka untuk minyak sawit Indonesia,” ujar Duta Besar UE untuk Indonesia, Vincent Guerend, dalam pernyataan tertulisnya, 16 Juni lalu.

Retno mengatakan Indonesia telah memberikan tanggapan terhadap hasil trialog itu dengan mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri UE, Federica Mogherini, dan mengajak Malaysia untuk terus bekerja sama pasca keputusan trialog tersebut.

Menurutnya, Saifuddin akan melakukan hal yang sama dengan mengirimkan surat tanggapan Malaysia kepada UE.

“Indonesia dan Malaysia tidak ada pilihan lain selain bekerja sama kuat untuk menangani kampanye negatif terhadap kelapa sawit,” ujar Retno.

Saifuddin mengatakan keduanya sepakat untuk meningkatkan pembahasan mengenai isu kelapa sawit.

“Namun karena isu ini besar, kami harus libatkan kabinet masing-masing dengan cara yang lebih berstruktur dan kita saling kerja sama lebih erat lagi,” ujarnya.

Sekolah Indonesia di Malaysia

Saifuddin mengatakan dalam kesempatan itu bahwa Malaysia bersedia untuk menambah sekolah Indonesia untuk anak-anak tenaga kerja Indonesia yang ada di negara jiran itu dengan membuka sekolah baru di Sabah, selain dari yang sudah ada di Kuala Lumpur dan Johor.

“Ada sebuah perubahan pola pikir dari pemerintah (Malaysia) saat ini yang kita apresiasi. Pemerintah Malaysia saat ini melihat akses ke pendidikan menjadi prioritas, menyangkut anak-anak tenaga kerja kita,” ujar Retno.

Terdapat sekitar 2,7 juta tenaga kerja Indonesia di Malaysia yang kebanyakan bekerja sebagai asisten rumah tangga, pekerja konstruksi, dan perkebunan dan merupakan jumlah warga negara Indonesia terbesar di luar negeri, namun diperkirakan setengah dari mereka bekerja secara ilegal.

Tampilan selengkapnya