Indonesia-Malaysia Bahas Isu Diskriminasi Sawit oleh Uni Eropa

Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan mitranya, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyatakan bahwa mereka harus bekerja sama dalam merespons “diskriminasi” terhadap produk-produk kelapa sawit oleh Uni Eropa dalam pertemuan keduanya di Putrajaya, Malaysia, Jumat, 9 Agustus 2019,

“Saya tegaskan sekali lagi bahwa Indonesia dan Malaysia harus bekerja sama untuk memerangi diskriminasi minyak sawit,” demikian pernyataan Jokowi di depan saluran televisi Malaysia sebelum bertemu dengan Mahathir Mohamad, seperti dilaporkan Bernama.

Malaysia dan Indonesia, keduanya adalah produsen minyak kelapa sawit terkemuka dunia untuk digunakan dalam produk-produk  seperti sabun dan perawatan kulit, biofuel dan berbagai produk makanan termasuk margarin, coklat, dan selai kacang. Kedua negara memasok sekitar 60 juta ton minyak sawit setiap tahun atau 85 persen dari output dunia, demikian data pemerintah.

Dalam rilis berita di bulan Maret, pemerintah Indonesia mengumumkan akan melihat kembali hubungannya dengan negara-negara Uni Eropa atas kebijakan mereka terhadap ekspor minyak sawit.

“Jika diskriminasi terhadap kelapa sawit terus berlanjut, kami khawatir ini akan memengaruhi hubungan baik Indonesia dan Uni Eropa selama bertahun-tahun, terutama saat sekarang ini ketika kami sedang melakukan diskusi intensif tentang Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa,” Menteri Koordinator untuk Ekonomi Darmin Nasution mengatakan saat itu

Pemerintah menanggapi kebijakan Uni Eropa yang memasukkan minyak sawit sebagai komoditas biofuel “risiko tinggi” ILUC (Indirect Land Use Change) yang tidak berkelanjutan.

Kedua negara berulang kali mengecam keputusan Uni Eropa yang pada Juni lalu menyatakan larangan biofuel minyak sawit pada tahun 2030.

Pemilik perkebunan sawit di Indonesia dituduh gagal membayar denda miliaran dolar akibat kebakaran hutan yang disebabkan oleh praktik pembukaan lahan.

Awal pekan ini, Jokowi mengeluarkan moratorium pemberian izin baru secara permanen untuk pembukaan hutan alam primer dan lahan gambut. Satu hari kemudian, pada hari Selasa, Jokowi mengancam akan memecat para pejabat jika mereka gagal dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan.

“Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi (kebakaran hutan dan lahan- karhutla). Saya telepon lagi tiga atau empat hari yang lalu Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” kata Jokowi saat itu.

Ia mengatakan jangan sampai terjadi lagi bencana karhutla seperti terjadi pada tahun 2015 yang  mengakibatkan kabut asap hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. \

Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengatakan hari ini bahwa meski banyak lahan terbakar di Indonesia, tidak ada asap yang diketahui menyeberang ke negara tetangga seperti ke Malaysia.

"Tidak ada asap yang keluar dari wilayah batas negara atau transboundary haze," kata Agus dalam keterangan tertulis.

Masalah lainnya

Selain masalah kelapa sawit, kedua pemimpin juga membahas perbatasan laut dan darat kedua negara dan perlindungan buruh migran termasuk pendirian sekolah untuk anak para pekerja migran Indonesia, demikian menurut informasi kementerian luar negeri kedua negara. Rilis Kementerian Luar Negeri Malaysia juga menyebutkan Mahathir dan Jokowi "membahas masalah permohonan Timor-Leste untuk bergabung dengan 10 anggota Perhimpunan Negara Asia Tenggara (ASEAN).

"Ya itu diskusi yang bagus," kata Mahathir kepada wartawan tentang pertemuan satu jam mereka dari belakang kemudi mobil Proton buatan Malaysia dimana Jokowi duduk di sebelahnya, saat keduanya menuju acara makan siang.

Setelah mengakhiri pertemuan mereka dan kunjungan dua hari Jokowi di Malaysia, kedua pemimpin melakukan perjalanan ke Singapura untuk menghadiri perayaan Hari Nasional Singapura.

Jokowi tiba di Kuala Lumpur pada Kamis malam yang merupakan lawatan resmi pertamanya ke negeri jiran tersebut setelah resmi memenangkan pemilihan presiden April lalu.

Pada Juni 2018, Indonesia menjadi negara tujuan pertama Mahathir setelah mengambil alih jabatan perdana menteri Malysia dengan kemenangan mengejutkan Partai Pakatan Harapan yang dipimpinnya.

Dalam postingan di twitter dari pusat pemerintahan Malaysia di Putrajaya, Jokowi menyatakan keberhasilan Indonesia di bidang perminyakan, kayu, dan sumber daya alam dan meletakkan visi untuk langkah selanjutnya.

"Ke depan, percayalah, kita harus membangun pondasi sumber daya manusia yang berkualitas, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,” cuit Jokowi.

Analis James Chin, direktur Asian Studies dari Universitas Tasmania, mengatakan kunjungan seperti itu adalah hal yang wajar.

"Sebagai tetangga kita tidak benar-benar punya pilihan jika kita berbagi perbatasan. Tentu saja terdapat banyak masalah, masalah perbatasan, masalah penyelundupan manusia, masalah pekerja rumah tangga,… tetapi secara umum Malaysia memiliki hubungan yang baik dengan Indonesia dan Jokowi tidak melihat Malaysia sebagai masalah,” katanya kepada BeritaBenar.

Sementara itu akademisi Ahmad Marthada Mohamed dari Universitas Utara Malaysia mengatakan kunjungan itu adalah pengakuan atas hubungan Malaysia.

“Ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap Malaysia. Indonesia menghargai kami dalam konteks diplomatik dan kunjungan ini akan menjalin hubungan yang lebih baik antara kedua negara, ”katanya.

Pada 2017, perdagangan antara kedua negara mencapai AS $ 16,89 miliar, menjadikan Malaysia mitra dagang terbesar ketujuh Indonesia dan terbesar ketiga di antara negara-negara ASEAN setelah Singapura dan Thailand.

Ali Nufael di Kuala Lumpur dan Arie Firdaus di Jakarta turut berkontribusi dalam laporan ini.