Dorongan Indonesia untuk berpengaruh di kawasan Pasifik tumpulkan kritik terhadap Papua

Tetapi sejumlah analis mengatakan bahwa diplomasi Indonesia tidak akan mempengaruhi dukungan kalangan akar rumput untuk kemerdekaan Papua.
Stephen Wright
2022.10.10
Wellington
Dorongan Indonesia untuk berpengaruh di kawasan Pasifik tumpulkan kritik terhadap Papua Warga Papua berdemonstrasi menentang pemerintah Indonesia di depan Istana Kepresidenan di Jakarta, 28 Agustus 2019.
[Bay Ismoyo/AFP]

Negara-negara kepulauan Pasifik telah meredam protes mereka terhadap otoritas Indonesia di Papua, wilayah yang rawan konflik. Beberapa pakar menilai sikap ini mungkin merupakan tanda bahwa upaya Jakarta untuk membungkam beberapa kritikus yang paling vokal mulai menunjukkan hasil.

Pada tahun 2016, setidaknya enam negara kepulauan Pasifik memanfaatkan forum Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menarik perhatian pada pelanggaran hak asasi manusia dan akan apa yang mereka gambarkan sebagai diskriminasi sistematis terhadap penduduk asli Melanesia di provinsi paling timur Indonesia itu. Beberapa negara tersebut juga mendukung agar warga Papua melakukan referendum atau menentukan sendiri sikap mereka.

Mereka terus melancarkan kecamana selama beberapa tahun, terutama Vanuatu, negara yang didominasi etnis Melanesia dan di mana ada dukungan luas untuk kemerdekaan Papua dari Indonesia. Tetapi tahun ini, hanya Kepulauan Marshall yang menyinggung isu Papua, dengan sedikit merujuk kembali pada seruan lama organisasi regional Pasifik agar Indonesia menerima delegasi hak asasi manusia PBB.

“Ini lebih banyak menunjukkan pengaruh Indonesia yang semakin besar,” kata Tarcisius Kabutulaka, profesor kajian wilayah Pasifik di Universitas Hawai'i. “Jakarta telah cukup berhasil mengeluarkan masalah Papua Barat dari agenda.”

Meredamnya kritikan ini terjadi ketika isu gerakan kemerdekaan Papua di Indonesia terpinggirkan oleh berita mengenai pandemi Covid-19, invasi Rusia ke Ukraina dan persaingan antara China dan Amerika Serikat di Pasifik.

Di lapangan, elemen bersenjata gerakan kemerdekaan Papua telah meningkatkan serangan fatal kepada pasukan keamanan Indonesia, warga sipil dan sasaran lainnya seperti pembangunan jalan raya trans-Papua yang akan membuat dataran tinggi Papua lebih mudah diakses oleh orang luar. Protes damai menentang pemerintahan Indonesia dan pelanggaran oleh militer dan polisi Indonesia tetap sering terjadi.

Beberapa orang Papua yang diduga dibunuh oleh tentara Indonesia dikremasi di Kabupaten Mimika, 16 September 2022. Enam tentara Indonesia ditangkap setelah dituduh membunuh empat orang asli Papua dan memutilasi tubuh mereka, kata pihak berwenang pada 30 Agustus. [Sevianto Pakiding/AFP]
Beberapa orang Papua yang diduga dibunuh oleh tentara Indonesia dikremasi di Kabupaten Mimika, 16 September 2022. Enam tentara Indonesia ditangkap setelah dituduh membunuh empat orang asli Papua dan memutilasi tubuh mereka, kata pihak berwenang pada 30 Agustus. [Sevianto Pakiding/AFP]

Konflik di Papua telah membara sejak awal 1960-an ketika Indonesia mengambil alih bagian barat pulau New Guinea dari Belanda. Otoritas Indonesia atas Papua diresmikan pada tahun 1969 melalui pemungutan suara di bawah naungan PBB yang melibatkan sedikit lebih dari 1.000 orang Papua yang dipilih sebelumnya dan diatur secara ketat oleh Indonesia.

Secara administratif, Jakarta telah membagi wilayah tersebut menjadi provinsi-provinsi, tetapi tetap dikenal luas sebagai Papua Barat.

Pemerintah Indonesia menyebut kelompok pro-kemerdekaan Papua sebagai kelompok kriminal dan secara konsisten menyangkal pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia juga menolak membuka akses bagi pengamat dan jurnalis asing untuk datang ke wilayah Papua. Amnesty International mengatakan pasukan keamanan Indonesia telah membunuh hampir 100 orang secara tidak sah di wilayah Papua antara 2010 dan 2018.

Kritik yang melunak dari kawasan Pasifik terhadap Indonesia bisa menjadi tanda “meningkatnya kesadaran bahwa kampanye negatif di Papua hanyalah propaganda kepada sekelompok kecil orang Papua yang tinggal di luar negeri,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah.

Forum Kepulauan Pasifik, sebuah organisasi regional negara-negara kepulauan Pasifik serta Selandia Baru dan Australia, tidak menyebutkan Papua Barat dalam komunike dari pertemuan tahunannya tahun ini atau tahun lalu.

Ketika forum tersebut merilis pada bulan Juli rencana besar aspiratif untuk pembangunan di kawasan Pasifik, peta Pasifiknya tidak menampilkan setengah bagian dari pulau New Guinea yang menjadi wilayah Indonesia. Hal tersebut menjadi gambaran akurat dari sikap negara-negara anggota forum, namun hal itu membuat beberapa aktivis Papua marah.

Peta itu adalah “diskriminasi institusional” terhadap orang Papua di seluruh pulau New Guinea, kata aktivis Ronny Kareni di Twitter. "Hal ini merugikan dan menjadi [posisi] terendah untuk cetak biru seperti itu."

 

Peta kawasan Pasifik dalam dokumen “Strategi 2050 untuk Benua Pasifik Biru”, yang dirilis oleh Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik pada Juli 2022, memotong bagian dari pulau New Guinea yang menjadi wilayah Indonesia. [Diunduh dari situs web Pacific Islands Forum Secretariat]
Peta kawasan Pasifik dalam dokumen “Strategi 2050 untuk Benua Pasifik Biru”, yang dirilis oleh Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik pada Juli 2022, memotong bagian dari pulau New Guinea yang menjadi wilayah Indonesia. [Diunduh dari situs web Pacific Islands Forum Secretariat]

Indonesia telah meningkatkan diplomasinya dengan negara-negara Pasifik selama beberapa tahun melalui bantuan kemanusiaan dan upaya hubungan yang lebih erat. Pada tahun 2015, Indonesia mendapat status pengamat di Melanesian Spearhead Group, sebuah organisasi regional negara-negara Melanesia di mana organisasi pengayom bagi aktivis kemerdekaan Papua Barat juga menjadi pengamat. Pada tahun 2019, Indonesia mengeluarkan kebijakan “Pacific Elevation” yang di dalamnya ada penggambaran Indonesia sebagai negara Pasifik atas dasar bahwa orang etnis Melanesia adalah kelompok minoritas di Indonesia.

Badan usaha milik negara PT Wijaya Karya tahun ini menyelesaikan proyek pembangunan kompleks olahraga untuk futsal dan cabang-cabang olahraga lainnya senilai US$7,5 juta di ibu kota Kepulauan Solomon. Negara itu akan menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Pasifik 2023 dan kompleks olahraga tersebut adalah bagian penting dari acaranya. Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare telah meminta Indonesia untuk membangun lagi dua kompleks futsal di provinsi lain.

Kabutulaka, pakar di Universitas Hawai'i, mengatakan Sogavare sekarang "benar-benar diam" tentang Papua Barat. Kabutulaka menambahkan, sebelumnya Sogavare sangat terbuka dan vokal saat mengambil alih pimpinan atas Koalisi Pasifik untuk Papua Barat – yang mengelompokkan beberapa negara Pasifik, gerakan kemerdekaan Papua Barat dan organisasi lainnya – ketika dibentuk pada 2016.

“Dalam kasus Kepulauan Solomon,” kata Matthew Wale, pemimpin oposisi di parlemen Kepulauan Solomon, “sumbangan dalam bentuk sebuah stadion futsal telah efektif membungkam suaranya.”

Hipolitus Wangge, peneliti di Australian National University mengatakan bantuan untuk Pacific Games, dana untuk sekretariat Melanesian Spearhead Group yang berbasis di ibukota Vanuatu, dan kelompok kerja keamanan regional yang diprakarsai dan difasilitasi oleh polisi Indonesia adalah contoh bagaimana Indonesia membentuk sikap negara-negara Pasifik terhadap masalah Papua.

Bantuan Indonesia untuk negara-negara kepulauan Pasifik berjumlah sekitar US$17 juta antara tahun 2014 dan 2020, sebagian besar untuk Fiji, dan hanya sebagian kecil dari bantuan sekitar US$2 miliar yang diterima kawasan ini setiap tahun, menurut Wangge dan Stephanie Lawson, di Universitas Macquarie, dalam makalah tahun 2021.

Upaya Indonesia untuk mempengaruhi pemerintah negara-negara Pasifik tidak mempengaruhi dukungan kalangan akar rumput untuk kemerdekaan Papua, kata Wangge dan Lawson.

Wangge dan Lawson juga mengatakan bahwa sikap pemerintah Indonesia ketika merespon kritikan sah tentang perannya dalam konflik tetap standar dan sama, yaitu marah, menutupi situasi, dan “mengulangi mantra tentang kedaulatan negara dan non-intervensi yang hampir tidak ada artinya.”

Sementara itu, Vanuatu, yang mungkin akan mengalami pergantian pemerintahan setelah pemilihan umum sela di akhir bulan ini, bisa jadi akan lebih kritis lagi, kata Baiq Wardhani, seorang sarjana kajian ilmu Pasifik di Universitas Airlangga di Surabaya.

Tahun ini Kementerian Luar Negeri Indonesia membentuk direktorat wilayah Pasifik, menurut Shofwan Al Banna Choiruzzad, dosen hubungan internasional di Universitas Indonesia. Tetapi ada keterbatasan atas apa yang dapat dicapai dengan pendekatan saat ini, katanya.

“Diplomasi yang kuat hanya dapat terwujud jika Indonesia dapat meyakinkan masyarakat Indonesia dan dunia internasional bahwa Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan masalah Papua secara adil dan beradab,” kata Shofwan.

Benny Wenda, penjabat ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat, mengatakan usaha kelompoknya untuk menjadi anggota penuh dalam Melanesian Spearhead Group terganjal oleh pandemi tetapi akan terus berlanjut.

“Kami akan segera terhubung kembali dengan keluarga Melanesia kami di sana,” kata Wenda, yang tinggal di pengasingan di Inggris.

Roy Gozali Idrus dan Tria Dianti di Jakarta berkontribusi dalam laporan ini.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.