Indonesia Serukan Rusia Hentikan Perang di Ukraina

Sementara itu dalam dialog soal Afghistan, Menlu Retno desak Taliban agar mengijinkan remaja perempuan kembali ke sekolah.
Tria Dianti
2022.03.31
Jakarta
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Indonesia Serukan Rusia Hentikan Perang di Ukraina Dalam foto tertanggal 9 Agustus 2017 ini, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berbicara dengan mitranya dari Rusia, Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov di Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta.
Reuters

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Kamis (31/3) bahwa dia meminta Rusia untuk menghentikan perang di Ukraina dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov di China.

Retno bertemu Lavrov secara bilateral pada Rabu di sela-sela dialog antara pejabat Afghanistan dan negara tetangganya di Tunxi, China, dalam upaya menstabilkan negara yang sekarang dikuasai oleh kelompok Taliban setelah kepergian Amerika Serikat tahun lalu.

Retno mengatakan pertemuan dengan Lavrov didominasi oleh membicarakan mengenai Ukraina.

“Indonesia menyampaikan pentingnya segera dihentikan peperangan (karena dampaknya terhadap kemanusiaan sangat luar biasa, belum lagi dampaknya terhadap pemulihan ekonomi global,” ujar Retno dalam jumpa pers secara virtual.

“Saya menekankan kembali posisi prinsip Indonesia yang konsisten dipegang teguh oleh Indonesia, termasuk penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB seperti kedaulatan dan integritas wilayah,” kata dia.

Indonesia mengharapkan negosiasi antara Rusia dan Ukraina yang sedang berjalan dapat diteruskan dan mencapai hasil yang baik, kata Retno.

“Oleh karena itu diperlukan fleksibilitas agar negosiasi dapat membuahkan hasil yang baik. Dan semua pihak harus berupaya agar perang segera berakhir dan situasi kemanusiaan tidak semakin memburuk,” ujarnya.

Perundingan damai dengan delegasi Ukraina dan Rusia digelar di Istanbul, Turki pada Selasa (29/3) lalu. Hasilnya, Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin mengatakan akan menurunkan intensitas serangan militer di sekitar ibu kota Ukraina Kiev, dan Chernihiv di Ukraina Utara.

Namun demikian, berdasarkan laporan dari beberapa media barat, pertempuran masih terus terjadi. Tembakan dan roket masih terdengar. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky dalam pesan video terbarunya mengatakan negosiasi damai hanya omong kosong belaka.

“Kami memiliki proses negosiasi tetapi itu hanya kata-kata tanpa sesuatu yang konkret,” ujar Zelensky.

Rusia melancarkan serangan ke Ukraina sejak 24 Februari, mengakibatkan setidaknya lebih dari 4 juta rakyat Ukraina meninggalkan negaranya. Sementara itu jutaan lainnya mengungsi ke tempat yang dinilai aman, demikian laporan PBB.

Belum ada data pasti berapa jumlah korban jiwa namun diperkirakan mencapai ribuan dari kedua belah pihak.

Sebelumnya, Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengatakan invasi Rusia ke Ukraina dapat memperparah krisis ekonomi dunia yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19.

Sanksi yang diberikan oleh AS, Uni Eropa dan Inggris kepada Rusia dan Belarusia telah berdampak pada harga komoditas seperti minyak mentah, gas alam, batu bara, nikel di dalam negeri. Sanksi ekonomi tersebut juga berdampak pada redupnya pertumbuhan ekonomi global dan melambungnya inflasi.

Sementara itu, dilansir BBC, Presiden Vladimir Putin menerapkan satu syarat agar Rusia menarik pasukan dari Mariupol yaitu agar tentara Ukraina menyerah. Rusia menyatakan gencatan senjata akan dilakukan pada Kamis ini, pukul 10.00 waktu setempat. 

Retno juga mengatakan dia membicarakan perang di Ukraina dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada Rabu.

“Saya sampaikan pentingnya semua pihak, termasuk RRT (Republik Rakyat Tiongkok), mendorong segera perang dapat segera diakhiri agar krisis kemanusiaan tidak semakin memburuk,” ujarnya.

Juru damai

Guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan Indonesia perlu berkomunikasi dengan pihak yang berkonflik.

“Bisa dilakukan melalui telepon untuk berkomunikasi dengan pihak terkait juga bisa mengirimkan Menlu atau utusan khusus untuk melakukan shuttle diplomacy atau diplomasi ulang alik untuk membicarakan solusi yang ditawarkan oleh Indonesia,” kata dia kepada BenarNews.

Ia menilai, Indonesia berkepentingan dalam konflik Rusia dengan Ukraina yang melibatkan AS dan sekutunya mengingat Indonesia akan menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi G20 bulan Oktober, yang kemungkinan dihadiri Putin.

“Indonesia melalui Kemlu harus segera bertindak untuk menyukseskan KTT G20 dan memastikan semua kepala pemerintahan dan kepala negara hadir,” katanya.

AS dan negara Barat lain menginginkan Rusia dikeluarkan dari G20 karena invasi Vladimir Putin ke Ukraina dan agar Indonesia tidak mengundang Putin ke pertemuan puncak di Bali.

Namun kala itu, pejabat Kementerian Luar Negeri Dian Triansyah Djani pekan lalu mengatakan Indonesia berkewajiban mengundang semua anggota, termasuk Rusia.

Remaja perempuan Afghanistan mengikuti pelajaran di dalam ruang kelas di Sekolah Menengah PerempuanTajrobawai, di Herat, Afghanistan, 25 November 2021. Minggu lalu pemerintahan Taliban melarang anak perempuan setelah kelas 6 SD untuk melanjutkan sekolah. [AP]
Remaja perempuan Afghanistan mengikuti pelajaran di dalam ruang kelas di Sekolah Menengah PerempuanTajrobawai, di Herat, Afghanistan, 25 November 2021. Minggu lalu pemerintahan Taliban melarang anak perempuan setelah kelas 6 SD untuk melanjutkan sekolah. [AP]

Afghanistan

Retno mengatakan dalam dialog antara Afghanistan dan negara tetangganya, dia menyampaikan pentingnya perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan perlakuan yang setara dan dipenuhi hak-haknya, termasuk hak terhadap pendidikan.

“Oleh karena itu, saya sampaikan harapan agar larangan sekolah bagi perempuan Afghanistan di tingkat sekolah menengah dapat ditinjau Kembali,” ujarnya.

“Sebagai negara Muslim terbesar, Indonesia siap berkontribusi membantu rakyat Afghanistan termasuk dalam hal pendidikan,” tambahnya.

Taliban yang kembali berkuasa di Afghanistan pada Agustus 2021 setelah penarikan pasukan AS awalnya berencana mengizinkan perempuan untuk bersekolah di tingkat pendidikan menengah pada pekan lalu, tapi belakangan berubah sikap dengan dalih masih mempertimbangkan rupa seragam yang harus dikenakan.

Qatar dan Indonesia telah menandatangani kesepakatan pada 26 Maret tentang kesiapan kedua negara untuk menawarkan beasiswa dan peningkatan kapasitas, terutama untuk kaum perempuan Afghanistan.

Dia juga menekankan pentingnya Taliban menepati janji mereka.

“Taliban perlu mempertimbangkan penyusunan sebuah peta jalan atau roadmap terkait langkah nyata dan timeline pemenuhan janjinya,” ujarnya.

Namun demikian dalam pertemuan itu, Presiden China Xi Jinping justru memberikan dukungan sepenuhnya kepada Afghanistan tanpa menyinggung adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh regim Taliban, seperti dikutip dari AP.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya