Follow us

Fenomena Intelektual Bergabung dengan ISIS

Pengamat terorisme berharap Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk lebih aktif melakukan strategi perang melawan pengaruh paham radikalisme.
Tia Asmara
Jakarta
2017-02-03
Email
Komentar
Share
Dari kiri: Juru bicara Mabes Polri – Brigjen Pol. Rikwanto, Irjen Pol. Boy Rafli Amar, dan Kombes Pol. Martunis Sitompul – memperlihatkan berbagai barang bukti yang disita dari jaringan terduga teroris dalam jumpa pers di Jakarta, 30 November 2016.
Dari kiri: Juru bicara Mabes Polri – Brigjen Pol. Rikwanto, Irjen Pol. Boy Rafli Amar, dan Kombes Pol. Martunis Sitompul – memperlihatkan berbagai barang bukti yang disita dari jaringan terduga teroris dalam jumpa pers di Jakarta, 30 November 2016.
AFP

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 100 warga negara Indonesia (WNI) yang bakal dideportasi Turki karena diduga ingin menyeberang ke Suriah untuk bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

“Berdasarkan informasi dari otoritas Turki, background mereka ada beberapa intelektual dan akademisi,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol. Rikwanto di Jakarta, Rabu, 1 Februari 2017.

Menurutnya, kaum intelektual merasa jika ilmu agama yang dimiliki kurang sehingga mencari ajaran yang menurut mereka merupakan suatu pencerahan.

“ISIS sudah merambah ke masjid-masjid kampus dalam dan luar negeri untuk menyebar pahamnya. Jadi, walaupun akademisi dengan segudang ilmu dunia belum tentu aman dari perekrutan ISIS,” katanya, tanpa menjelaskan detil masjid kampus mana yang dimaksud.

Menurut Rikwanto, fenomena perekrutan ISIS ke kalangan akademisi terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia.

“Baik yang berduit banyak maupun ilmuwan dengan pendidikan tinggi,” jelasnya kepada BeritaBenar.

“ISIS itu kan dipandang mereka dengan khilafah Islamiyah. Banyak yang tidak tahu kalau ISIS itu kejam dan kelompok teroris.”

“Perekrut membujuk dan merayu dengan menggambarkan romantisme negeri khilafah Islamiyah, kekhalifahan. Ada juga yang ke sana hanya untuk tinggal (dan) tidak semata bergabung dengan tentara ISIS,” tambah Rikwanto.

Saat ini, lanjutnya, WNI itu masih tertahan di Turki karena prosedur pemeriksaan lebih lanjut oleh otoritas keamanan Turki dan akan dipulangkan secara bertahap.

Duta Besar Turki untuk Indonesia, Mehmet Kadri Sander Gurbuz ketika dikonfirmasi BeritaBenar, Jumat, menyatakan tidak bisa berkomentar dengan alasan sedang sibuk.

Sebelumnya, 17 WNI dipulangkan dari Turki, 21 Januari lalu. Tiga hari kemudian, bekas pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berinisial TUAB (40) bersama istri dan tiga anak mereka tiba melalui bandara Ngurah Rai, Bali, setelah dideportasi Turki.

Usai diperiksa Densus 88, ke-22 WNI dibebaskan karena tak terbukti melakukan tindak pidana terorisme. Tapi, mereka diharuskan mengikuti pembinan di Kementerian Sosial.

Menurut data Kementerian Luar Negeri, sejak 2015 hingga Januari lalu, sebanyak 305 WNI sudah dideportasi Pemerintah Turki karena diduga ingin menyeberang ke Suriah.

Sedangkan, data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan, ada 237 WNI dewasa dan 46 anak-anak asal Indonesia berada di Suriah hingga Agustus 2016. Selain itu, sekitar 80 WNI sudah tewas di Suriah dan 80 lagi sudah kembali ke Indonesia.

Sudah lama

Deputi II BNPT, Irjen. Pol. Arif Darmawan mengakui bahwa fenomena perekrutan ISIS dari kalangan intelektual sudah berlangsung sejak lama.

Sebelumnya, Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Batam, Dwi Djoko Wiwoho diduga bergabung ISIS akhir 2015. Dia mengajukan cuti panjang dan menitip pesan akan bergabung dengan ISIS.

Februari 2015, seorang polisi di Jambi, Brigadir Syahputra, disebut-sebut pergi ke Suriah untuk berperang bersama ISIS. Ia menceraikan istrinya dan memberikan warisan kepada anaknya sebelum menghilang.

Sebelumnya, pada 2014 terdapat tiga pegawai Kemenkeu berangkat ke Suriah. Seorang berhasil masuk ke Suriah dan dua lainnya gagal karena ditangkap pihak berwenang Turki di perbatasan.

“ISIS sejak dulu tidak menarget kaum intelektual saja, tapi sebisa mungkin sebanyak-banyaknya merekrut (pendukung), tidak pandang latar belakang mereka,” ujar Arif saat dihubungi.

Dia menyebut pemerintah mengawasi PNS, Polri/TNI secara berjenjang selama mereka di kantor, tetapi susah mengawasi kegiatan mereka di luar kantor.

“Hal ini menjadi sulit pengawasannya karena hak privasi mereka. Apalagi jika mereka tak tinggal di kompleks perumahan. Di sini kelompok radikal memanfaatkan untuk merekrut orang,” paparnya.

Ketidakpuasan

Pakar terorisme, Noor Huda Ismail menilai paham radikalisme menjalar pada kelas menengah biasanya terjadi karena ketidakpuasan terhadap lingkungan sekitar dan pemerintah.

“Banyak mereka merasa tak puas, kemudian bertemu kelompok yang mengajarkan dan memberi jawaban atas pertanyaan mereka. Kelompok ini dianggap memberi harapan baru atas kekecewaan itu,” katanya kepada BeritaBenar, “menurut mereka kehausan spiritual akan terpuaskan jika mereka menjadi bagian dari khilafah Islam.”

Pendapat senada disampaikan Taufik Andrie, pengamat terorisme dari Yayasan Prasasti Perdamaian. Menurutnya, sebagian intelektual mencari arti hidup (meaning of life) dan akhirnya menempuh salah jalan.

“Mereka mencari guru spiritual, mentor, dan ikut kajian-kajian di internet, tetapi tanpa sadar malah masuk dalam kelompok ISIS dan sulit keluar,” ujarnya.

Bagi ISIS, masuknya intelektual dan akademisi merupakan keuntungan karena tak harus menyediakan logistik atau iming-iming uang agar mereka bergabung.

“Akademisi dan intelektual juga tak dicurigai imigrasi bandara. Mereka bisa menghindari masalah imigrasi karena terbiasa berpergian (ke luar negeri). Kalau orang menengah ke bawah kan suka nervous,” ujar Taufik.

Ia berharap Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah lebih aktif melakukan strategi perang melawan pengaruh paham radikalisme.

Tampilan selengkapnya