Follow us

Hari Pertama Perkantoran Jakarta: Jalanan Padat, Ojek Online Bisa Bonceng Penumpang

Pasar sambut positif kembalinya sejumlah kegiatan ekonomi dalam protokol new normal.
Ronna Nirmala
Jakarta
2020-06-08
Email
Komentar
Share
Para penumpang mengantri memasuki kereta api tujuan Jakarta di Stasiun Bogor setelah dilongarkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta di tengah wabah COVID-19, 8 Juni 2020.
Para penumpang mengantri memasuki kereta api tujuan Jakarta di Stasiun Bogor setelah dilongarkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta di tengah wabah COVID-19, 8 Juni 2020.
AFP

Barisan kendaraan bermotor kembali memadati ruas jalan DKI Jakarta saat pelaksanaan hari pertama perkantoran dalam masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi, berbarengan dengan diizinkannya kembali layanan ojek berbasis aplikasi untuk mengangkut penumpang, demikian pejabat pemerintah provinsi, Senin (8/6).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kepadatan lalu lintas di ibu kota lebih didominasi oleh kendaraan pribadi ketimbang angkutan umum yang memang jumlah penumpangnya masih dibatasi maksimal 50 persen dari total kapasitas.

“Sejauh ini jumlah penumpang kendaraan umum masih rendah, bisa dibilang tidak padat. Lalu lintas lebih padat karena banyak yang menggunakan kendaraan pribadi,” kata Anies dalam keterangannya, Senin.

Pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk mengizinkan kembali operasional kegiatan sosial ekonomi dan tempat ibadah secara bertahap sejak Jumat pekan lalu menyusul turunnya grafik kasus COVID-19 di ibu kota.

Pembukaan kegiatan ini, kata Anies, wajib diikuti dengan pelaksanaan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19, seperti penggunaan masker, penerapan jarak antar-orang, hingga penyediaan tempat cuci tangan.

“Patut dipahami bahwa tanggung jawab untuk saling mengingatkan ada pada kita semua. Bagi yang tidak menaati protokol kesehatan, itu ada sanksinya supaya pencegahan penularan bisa dibiasakan,” kata Anies.

Pelonggaran PSBB juga diberlakukan untuk pengemudi ojek berbasis aplikasi baik dari Gojek maupun Grab yang selama dua bulan terakhir dilarang mengangkut penumpang.

Meski, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2020, para pengemudi ojek online dilarang mengangkut penumpang di 66 Rukun Warga (RW) yang masuk ke dalam zona merah di DKI Jakarta

Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi, memastikan layanan ojek Grab, GrabBike, tidak akan bisa dipesan dari titik-titik dengan penyebaran kasus COVID-19 tinggi tersebut.

“Untuk wilayah red zone kami mengikuti perkembangan dari pemerintah, otomatis tidak bisa dipesan jika menuju/dari red zone,” kata Neneng, saat dikonfirmasi BenarNews.

Aplikasi Grab meminta penumpangnya untuk rutin mengecek suhu tubuh sebelum menggunakan jasa angkutan ojek serta memilih metode pembayaran nontunai (cashless).

Sementara, Gojek menyarankan penumpangnya untuk menggunakan helm pribadi, jika pun tidak punya, maka penumpang disarankan untuk selalu menjaga kebersihan dengan menggunakan cairan pembersih tangan sebelum dan sesudah berkendara, demikian dikutip dari laman resmi perusahaan.

Petugas Stasiun Kereta Komuter memeriksa suhu tubuh calon penumpang di Stasiun Sudirman, Jakarta, 5 Juni 2020. [Afriadi Hikmal/BenarNews]
Petugas Stasiun Kereta Komuter memeriksa suhu tubuh calon penumpang di Stasiun Sudirman, Jakarta, 5 Juni 2020. [Afriadi Hikmal/BenarNews]

Kasus masih tinggi

Pada Senin, DKI Jakarta mencatatkan penambahan 89 kasus baru terkonfirmasi COVID-19, menjadikan total keseluruhannya 8.121. Sementara, angka kematian di Jakarta sebanyak 529 atau tidak bertambah dari 24 jam sebelumnya, demikian data pemprov.

Jumlah kasus positif COVID-19 di Jakarta masih tertinggi dibandingkan provinsi lainnya, meski secara perlahan Jawa Timur menyusul dengan penambahan kasus harian pada Senin sebanyak 365, sehingga totalnya menjadi 6.313, merujuk data nasional penyebaran COVID-19.

Juru bicara Gugus Tugas COVID-19, Achmad Yurianto pada Senin sore, mengumumkan penambahan kasus terkonfirmasi secara nasional sebanyak 847, menjadikan total seluruhnya 32.033.

Pada hari sebelumnya, Indonesia mencatatkan rekor tertinggi penambahan kasus positif COVID-19 harian sebanyak 993, dikutip dari laporan yang sama.

Sentimen positif ‘new normal’

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, mengatakan kembalinya sejumlah kegiatan ekonomi dengan protokol kenormalan baru alias new normal memunculkan ekspektasi positif dari pasar.

“Keputusan pemerintah untuk mulai melonggarkan perekonomian atau new normal memberikan harapan dan menumbuhkan kepercayaan pasar, meski belum signifikan,” kata Piter kepada BenarNews.

Bloomberg Index pada Senin, melaporkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat 217,5 poin ke posisi 13.885 dibanding hari sebelumnya. Sejak wabah corona melanda Indonesia, rupiah sempat mencatatkan level terburuknya yakni 16.575 per dolar AS pada akhir Maret.

Kendati rupiah bergerak naik, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menyatakan bahwa proses pemulihan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tetap akan berlangsung lama meski PSBB telah dilonggarkan.

“Perbaikan ekonomi memang tidak bisa secepat itu, tetap butuh proses yang panjang,” kata Tauhid melalui pesan singkat, Senin.

Sebaliknya, lanjut Tauhid, pemerintah tetap harus mengutamakan sektor kesehatan untuk memastikan pemutusan rantai penularan virus corna saat masa kenormalan baru.  “Salah satunya membesarkan alokasi dana sektor kesehatan,” kata Taufik.

Ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM-UI), Pandu Riono, mengingatkan bahwa potensi peningkatan kasus penularan baru virus corona bisa terjadi dalam masa PSBB transisi.

“Kecuali masyarakatnya patuh menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, pemerintahnya juga harus rajin memberi edukasi kepada masyarakat,” kata Pandu ketika dihubungi.

“Semua penduduk yang keluar rumah harus pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Sederhana, tapi sulit,” tukasnya.

Keterbukaan anggaran

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Syarief Hasan meminta pemerintah untuk membuka transparansi atas realisasi penggunaan dan alokasi dana stimulus untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) karena wabah virus corona.

Sebab menurutnya, masih ada catatan merah terkait kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan anggaran, seperti kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga subsidi tarif listrik.

“Kebijakan listrik katanya memberikan potongan sampai 50 persen, tetapi belum merata. Bahkan tarif listrik golongan lain dinaikkan sangat luar biasa tingginya, sampai 300 persen,” kata Syarief, kepada BenarNews.

“Sekarang dianggarkan lagi Rp677,2 triliun dari APBN. Tapi apakah yang kemarin sudah terdistribusi merata?” tambahnya.

Tampilan selengkapnya