Jokowi Serukan Stabilitas ASEAN

Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyerukan para pemimpin negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui persatuan dan sentralitas yang selama ini menjadi kebanggaan asosiasi Asia Tenggara tersebut.

"Kita tidak dapat membiarkan instabilitas terjadi di wilayah sekitar kita. Kita tidak dapat membiarkan negara-negara besar mengatur dan menentukan nasib keamanan dan stabilitas wilayah kita," ujarnya dalam sidang pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-28 di Vientienne, Laos, Selasa, 6 September 2016.

Saat ini, menurut Jokowi, ASEAN menghadapi sejumlah dinamika di kawasan yang terus memerlukan perhatian anggotanya. Karena itu, dia berharap para pemimpin ASEAN agar dapat menjaga semangat untuk tetap menjaga stabilitas kawasan.

"Semangat kerjasama harus terus kita teguhkan. ASEAN wajib menjaga rumah kita dan memastikan perdamaian dan stabilitas berkelanjutan," ujar Jokowi yang menegaskan lagi pernyataannya dalam pertemuan “retreat” KTT ASEAN, Rabu.

Menurutnya, berbagai mekanisme yang ada di ASEAN, seperti ASEAN Plus Three, ASEAN Regional Forum dan East Asia Summit belum sepenuhnya menjamin ketenangan kawasan.

Pasalnya, sejumlah aktivitas di Asia Tenggara berpotensi meningkatkan ketegangan dan dapat mengakibatkan konflik terbuka.

"Untuk itu, kita memerlukan arsitektur keamanan kawasan yang kokoh, komprehensif, yang memajukan sentralitas ASEAN dan berkontribusi lebih efektif bagi keamanan dan stabilitas kawasan," ujarnya.

Jokowi juga menyinggung beberapa contoh yang menyebabkan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, sengketa wilayah, aksi penculikan dan perampokan bersenjata. Semua itu harus segera diselesaikan melalui kerjasama maritim ASEAN, katanya.

"Jangan sampai aksi kriminal di laut kita menjadi ‘a new normal'. Saya mendorong agar kita tingkatkan kerjasama keamanan laut," imbuhnya.

Selain isu keamanan dan arsitektur kawasan, ia juga mengangkat pentingnya kerjasama maritim dan kerjasama untuk memerangi terorisme di Asia Tenggara.

"Kita harus ambil tindakan bersama dan perkuat keamanan di negara masing-masing," ucap Jokowi.

Laut China Selatan

Jokowi juga menyebutkan kemitraan ASEAN dan China harus mampu berkontribusi bagi perwujudan perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan (LCS) dengan menghormati hukum internasional, termasuk Konvensi PBB atas Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

“Semua pihak harus mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai,” tegasnya.

Presiden Jokowi mendorong diimplementasikannya Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) secara penuh dan efektif.

“COC (Code of Conduct) harus segera diselesaikan karena Laut China Selatan tidak boleh menjadi “power projection” kekuatan-kekuatan besar,” ujar Jokowi.

Dia menyambut baik dan mendorong implementasi “Code for Unplanned Encounters at Sea” (CUES) dan komunikasi hotline antara para pejabat tinggi terkait tanggap darurat maritim di LCS.

LCS rentan menjadi pemicu konflik antara China dan sejumlah negara ASEAN berkaitan dengan wilayah perairan yang tumpang tindih diantara negara-negara tersebut.

Putusan Mahkamah Arbitrase di Den Haag pertengahan Juli lalu memenangkan gugatan Filipina atas klaim China di LCS untuk mengeksplorasi kekayaan alam di sepanjang area yang disebut dengan nine-dash line.

Indonesia sendiri bermasalah dengan China sehubungan dengan pencurian ikan oleh China di wilayah Natuna, yang diklain negara Tirai Bambu itu sebagai wilayah tangkapan ikan tradisional mereka.

Sejak bergabungnya China sebagai mitra wicara ASEAN pada 1991, Beijing telah menjadi mitra dagang terbesar dengan volume perdagangan USD 346,4 miliar dan mitra investasi ke-4 terbesar ASEAN dengan nilai investasi USD8,2 miliar.

“Pertumbuhan ekonomi memerlukan kawasan damai, kawasan yang stabil dan kawasan yang aman,” ujar Jokowi.

Diplomasi hebat

Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, menilai pernyataan Jokowi tersebut merupakan langkah diplomasi hebat Indonesia untuk menyeimbangkan ASEAN yang sedang goyah.

"Indonesia selalu diharapkan hadir dan lebih berperan untuk menyelamatkan ASEAN yang sedang pecah. Ini sangat manis dan harus diapresiasi. Seharusnya dilakukan sejak lama," ujar Rezasyah saat BeritaBenar meminta tanggapannya.

Selama ini, lanjutnya, sangat sulit mencapai konsensus dalam menyelesaikan masalah di antara anggota ASEAN karena ada kesan ketergantungan pada negara besar seperti China dan Amerika.

"Pernyataan Jokowi bersifat makro dan bisa memulihkan kepercayaan diri anggota ASEAN. Ini membuktikan ASEAN sangat kompak dan semoga joint communique bisa tercapai," katanya.

Hal senada disampaikan Peneliti Kajian Asia Tenggara dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, yang menyatakan hal pertama harus dilakukan untuk mengembalikan persatuan ASEAN adalah menyelesaikan masalah seperti perbatasan dan pencurian ikan

"Sangat penting menjelaskan posisi Indonesia. Ini satu langkah konkrit yang dilakukan Jokowi. Tanpa persatuan, ASEAN akan hancur," katanya.

Kesepakatan ASEAN, menurut Adriana, sangat berguna bagi jalan keluar permasalahan di masa depan.

"Sehingga jika ada masalah yang sama, kita sudah tahu solusinya, masalah menyangkut Laut China Selatan pasti akan muncul lagi. Komitmen bersama harus tercapai," ujarnya.

"Masalah LCS menjadi pelajaran berharga bagi ASEAN. Ini saatnya membawa ASEAN mau seperti apa, seharusnya tidak ke China maupun Amerika," pungkas Adriana.