Jokowi: Indonesia siap jadi penengah faksi Palestina

PM Mohammad Shtayyeh menginginkan isu Palestina diangkat di KTT G20, pakar mengatakan hal itu sulit.
Tria Dianti
2022.10.24
Jakarta
Jokowi: Indonesia siap jadi penengah faksi Palestina Foto handout yang dirilis oleh Istana Kepresidenan Indonesia pada 24 Oktober 2022 ini menunjukkan Presiden Indonesia Joko Widodo menyapa Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh (kiri) sebelum pertemuan mereka di Istana Kepresidenan di Bogor.
[Istana Kepresidenan/AFP]

Indonesia siap untuk menengahi faksi-faksi Palestina yang bertikai dengan maksud untuk mendorong persatuan menuju kemerdekaan, kata Presiden Joko “Jokowi” Widodo saat menerima kunjungan Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh pada Senin (24/10) di Istana Bogor, Jawa Barat.

Sementara itu, Shtayyeh meminta Jakarta untuk menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina di pertemuan pemimpin G20 bulan depan di Bali.

Jokowi menegaskan bahwa “Indonesia untuk terus dukung kemerdekaan Palestina,” yang menurutnya menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

“Saya perlu sampaikan perlu persatuan dan kesatuan di antara bangsa Palestina karena sejarah Indonesia menunjukkan persatuan dan kesatuan Indonesia lah yang bisa membawa Indonesia merebut kemerdekaan,” kata Jokowi usai pertemuan bilateral di Istana Bogor.

“Oleh karena itu, proses rekonsiliasi perlu terus didorong, dan Indonesia siap memfasilitasi proses rekonsiliasi faksi yang ada di Palestina, saya juga menyampaikan dukungan Indonesia agar Palestina menjadi anggota penuh di PBB,” lanjut Jokowi.

Kunjungan ini merupakan pertama kalinya bagi Shtayyeh sejak menjabat pada 2019 lalu. Pertemuan antara Shtayyeh dengan Jokowi sebelumnya terjadi dalam pertemuan perubahan iklim COP 26 di Glasgow tahun lalu.

Dalam sambutannya, Shtayyeh berharap Indonesia sukses sebagai pemimpin G20.

“Kami berharap Indonesia bisa sampaikan pesan dukungan kepada Palestina di forum G20 tersebut," kata Shtayyeh.

Shtayyeh juga berterima kasih atas sambutan hangat dan upaya pemerintah Indonesia dalam mendukung bangsa Palestina menuju kemerdekaan dan perdamaian.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Abdul Kadir Jaelani mengatakan Jokowi dalam pertemuan bilateral setuju bahwa Indonesia akan menyatakan dukungan terhadap Palestina di KTT G20 nanti.

“Kita sampaikan kita akan selalu mendukung perjuangan Palestina,” kata Kadir kepada BenarNews.

Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia, tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk dukungan atas perjuangan Palestina melawan pendudukan dan terus mendesak penyelesaian konflik yang memuaskan kedua pihak.

Kerjasama ekonomi

Jokowi mengatakan pemerintah telah memberikan fasilitas bebas bea masuk untuk kurma dan zaitun dari Palestina.

“Ini akan diteruskan nanti untuk produk lainnya dari Palestina. Ini merupakan bentuk lain dukungan dari indonesia ke Palestina, dan berharap kerjasama ekonomi akan terus ditingkatkan di masa akan datang,” kata Jokowi.

Jokowi menambahkan bahwa kesepakatan pemberian bantuan baru Indonesia kepada Palestina telah ditandatangani beberapa hari yang lalu. Selain itu, Indonesia juga dalam proses penyaluran bantuan kepada Palestina melalui UNRWA – lembaga PBB yang mengurusi pengungsi Palestina - dan International Committee of the Red Cross.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia tengah memproses pembangunan Rumah Sakit Indonesia di kota Hebron, Palestina, kata Jokowi.

Indonesia juga membantu memberikan pelatihan kepada lebih dari 2.000 warga Palestina di berbagai bidang.

Tidak tepat

Pengamat Timur Tengah dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Siti Mutia, menilai ungkapan dukungan kemerdekaan Palestina di G20 bukanlah hal yang tepat karena G20 adalah forum untuk membahas ekonomi global.

“Di sana Indonesia punya agenda tentang digital ekonomi. Kalau masalah Palestina sebenarnya bisa dibicarakan di forum lain seperti Organisasi Kerjasama Negara Islam (OIC),” ujarnya kepada BenarNews.

Reza Widyarsa, pengamat Timur Tengah dari Universitas Paramadina mengatakan meskipun G20 membahas ekonomi namun untuk menjadi negara anggotanya juga bersifat politis sehingga Indonesia perlu kehati-hatian mengingat saat ini terjadi perang Rusia di Ukraina.

Delapan bulan telah berlalu sejak Presiden Rusia Vladimir Putin melalukan invasi ke negara tetangganya yang berdaulat, Ukraina, dan agresi itu belum berhenti. Sementara itu Ukraina masih tetap berusaha mempertahankan kemerdekaannya.

“Ini menjadi momok buruk bagi presidensi Indonesia, dikhawatirkan masuk isu dukungan kemerdekaan Palestina akan blunder ke ranah politik. Kalau masalah mendukung Palestina rasanya semua negara G20 juga sudah tahu itu, bukan hal baru lagi,” kata dia.

Reza mengatakan Indonesia bisa merekonsiliasi faksi - faksi di sana dengan mendukung Palestina tanpa melihat faksi yang bertikai. “Jangan seperti Amerika yang memusuhi Hamas tapi dekat dengan Fatah, Indonesia harus mendudukkan visi misi faksi di Palestina,”

Amerika Serikat, Uni Eropa dan sejumlah negara Barat memasukkan Hamas sebagai organisasi teroris asing karena pendekatan kekerasan yang dilakukan kelompok itu

Reza mengatakan Indonesia sudah berusaha meminta dunia internasional agar Israel menghentikan perluasan pemukiman Yahudi di Tepi Barat karena ilegal.

“Secara hukum internasional melanggar. Problemnya dibawa ke Dewan KeamananPBB diveto AS. Jadi yang bisa dilakukan negara Liga Arab untuk masalah Tepi Barat adalah dibawa ke Majelis Umum PBB sehingga berlaku voting. Hak veto tidak berlaku di sini,” ujar Reza.

Bulan lalu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membantah berita di media Israel yang mengatakan bahwa delegasi Indonesia yang dipimpin oleh "pejabat senior" mengunjungi Israel sebagai bagian dari upaya untuk menormalkan hubungan antara kedua negara.

“Posisi Indonesia tetap tidak berubah, bahwa kami mengutamakan solusi damai antara Palestina dan Israel berdasarkan solusi dua negara untuk mencapai perdamaian dengan batas wilayah yang jelas,” kata juru bicara Kemlu, Teuku Faizasyah.

Sebelumnya awal tahun ini pemerintah juga menyangkal laporan media Israel yang menyatakan beberapa pejabat kesehatan telah berkunjung ke negara tersebut guna membahas penanganan COVID-19.

Amerika Serikat lewat Menteri Luar Negeri Antony Blinken pada Desember lalu sempat menyinggung kemungkinan normalisasi hubungan kedua negara kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

"Isu Israel muncul disampaikan oleh Menlu Blinken pada pertemuan dengan Menlu RI saat kunjungan ke Jakarta," kata Faizasyah pada Desember lalu.

"Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan posisi konsisten Indonesia terhadap Palestina bahwa Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan," ujarnya.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.