Indonesia kecam baku tembak di Myanmar saat konvoi ASEAN kirimkan bantuan kemanusiaan

Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada Senin mengecam baku tembak di negara bagian Shan timur Myanmar yang menurut warga dan pemerintah sipil paralel di sana menargetkan konvoi diplomat Asia Tenggara yang memberikan bantuan kemanusiaan.

Baku tembak terjadi pada Minggu saat sejumlah pejabat ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) dari Kedutaan Besar Indonesia dan Singapura melakukan perjalanan menuju kota Hsihseng. Perjalanan itu untuk membahas bantuan bagi para pengungsi dengan Tentara Pembebasan Nasional Pa-O (PNLO), yang memperjuangkan sistem serikat federal yang demokratis di Myanmar, demikian kesaksian seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya karena alasan keamanan kepada Radio Free Asia (RFA), layanan berita yang berafiliasi dengan BenarNews.

Tidak ada korban luka dalam insiden tersebut, tetapi Presiden Jokowi, yang merupakan pimpinan ASEAN saat ini, mengatakan tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan.

“Kemarin, AHA Centre yang diantar oleh tim monitoring ASEAN tengah memberikan bantuan kemanusiaan, tetapi sangat disayangkan adanya tembakan di tengah perjalanan mereka,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Labuan Bajo, sebuah kota nelayan di Flores, Nusa Tenggara Timur, di mana para pemimpin negara-negara Asia Tenggara akan mengadakan konferensi tingkat pada 9-11 Mei.

Konvoi itu terdiri dari dua pejabat Kedutaan Besar Indonesia, dua pejabat Kedutaan Singapura, tiga staf AHA Center dan beberapa petugas administrasi junta, kata penduduk setempat.

Jokowi menggambarkan situasi di Myanmar sebagai “kompleks”, namun demikian ia menjelaskan bahwa penyerangan tersebut tidak akan menyurutkan sikap ASEAN dan Indonesia untuk menyerukan penghentian penggunaan kekuatan militer dan kekerasan.

“Setop kekerasan karena ini hanya akan mengorbankan masyarakat sipil dan tidak menguntungkan siapa pun. Mari kita duduk bersama dan mulai dialog,” kata Jokowi.

Belum jelas siapa yang melakukan penembakan itu.

Organisasi Nasional Pa-O (PNO), yang bersekutu dengan rezim militer Myanmar, dan junta, sama-sama memiliki pos pemeriksaan di dekat lokasi penembakan. Seorang pejabat urusan militer PNO yang tidak mau disebutkan namanya karena alasan keamanan, mengatakan kepada RFA penembakan itu dilakukan oleh lima anggota PNLO.

“Mereka ketahuan oleh tentara ketika mereka menembak dan mencoba melarikan diri,” kata pejabat itu.

“Insiden itu terjadi di area yang dikuasai PNO kami. Mereka menyerbu dan mulai menembak meskipun tidak ada masalah.”

Dia mengatakan tidak ada yang terluka meski jendela kendaraan pecah terkena peluru.

RFA telah menghubungi PNLO pada hari Senin namun tidak mendapat jawaban. Seorang pejabat yang dekat dengan organisasi yang juga menolak disebutkan namanya mengatakan kepada RFA bahwa PNLO tidak akan melakukan penembakan.

“PNLO bekerja untuk membantu pengungsi,” katanya.

“Mereka memanggil diplomat asing dan perwakilan dari kelompok pemberi bantuan agar bertemu untuk (membahas) masalah itu. Tidak mungkin PNLO menembak (konvoi itu).”

RFA juga telah menghubungi Kedutaan Indonesia dan Singapura di Yangon terkait insiden tersebut tetapi tidak mendapat jawaban.

Bantuan kemanusiaan dari AHA Center merupakan bagian dari konsensus lima poin yang disepakati pada 2021, setelah kudeta militer menggulingkan pemerintahan terpilih dan menyulut kerusuhan di seluruh Myanmar. Lebih dari 3.400 orang terbunuh sejak para jenderal mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari 2021.

Konflik di Myanmar kemungkinan akan menjadi salah satu topik utama KTT ASEAN di Labuan Bajo minggu ini di mana pemimpin junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing tidak diundang kehadirannya.

“Sanksi bukan solusi”

Muhammad Arif, dosen Hubungan Internasional di Universitas Indonesia, mengatakan insiden hari Minggu tersebut menegaskan perlunya ASEAN untuk bekerja sama dengan organisasi lokal yang jelas lebih tahu tentang lanskap dan dinamika politik dalam negeri Myanmar.

“Kenyataan pahitnya adalah sayangnya tidak ada solusi cepat untuk krisis di Myanmar. Pendekatan Indonesia yang bertahap dan inklusif mungkin merupakan peluang terbaik kita, tetapi itu pasti membutuhkan waktu,” kata dia kepada BenarNews.

“Apa yang dapat dilakukan Indonesia sebagai ketua ASEAN adalah membantu menciptakan lingkungan eksternal yang tidak kondusif bagi junta di Myanmar untuk mempertahankan perannya,” ujar Arif.

“Indonesia yang melibatkan pemerintah ASEAN yang mempunyai keprihatinan yang sama dapat dilihat sebagai bagian dari upaya tersebut.”

Pekan lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Jakarta secara diam-diam terlibat pembicaraan paralel dengan para memangku kepentingan sipil dan militer di Myanmar, serta melibatkan China, India dan Thailand, dalam upaya untuk membangun kepercayaan melalui “non-megaphone diplomacy.”

Di antara pemangku kepentingan yang telah berdialog dengan Indonesia adalah Dewan Administrasi Negara Myanmar, sebutan resmi junta; Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) – pemerintahan bayangan yang merupakan kekuatan sipil yang dikudeta junta; Organisasi Etnis Bersenjata di Myanmar; Uni Eropa; Jepang; PBB dan Amerika Serikat, kata Retno.

Awani Irewati, seorang peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengatakan ASEAN perlu melanjutkan upayanya untuk menjangkau semua pihak di Myanmar dan membawa persatuan di antara semua kelompok etnis meskipun menghadapi kesulitan.

“ASEAN tidak boleh mengabaikan atau mengisolasi Myanmar, karena akan membuatnya semakin tergantung pada China,” katanya kepada BenarNews.

“Tiongkok memiliki kepentingan ekonomi dan strategis yang kuat di Myanmar,” kata dia, “interaksi China dengan Myanmar didominasi oleh isu ekonomi, sedangkan dialog ASEAN-Myanmar selalu mengedepankan keterbukaan demokrasi.”

Pada hari Minggu, Jokowi mengatakan kepada wartawan bahwa solusi untuk krisis Myanmar harus melalui dialog. “Menurut saya, sanksi bukan solusi,” dikutip dari Kompas.

Kudeta Myanmar telah mempertegang hubungan internal anggota dan kredibilitas ASEAN. Kelompok tersebut telah berjuang untuk menemukan sikap bersama dan memberikan pengaruh atas junta, yang telah mengabaikan seruan ASEAN untuk berdialog melibatkan semua pihak, diakhirinya kekerasan dan pembebasan tahanan politik.

Agenda KTT

KTT ASEAN pekan ini juga diharapkan untuk membahas isu-isu lain, seperti sengketa Laut China Selatan dan keamanan maritim serta promosi hak asasi manusia dan demokrasi di negara-negara Asia Tenggara.

Pemerintah mengatakan KTT akan fokus untuk membuat ASEAN lebih relevan dan tangguh dalam menghadapi tantangan jangka panjang.

“Penting untuk mempersiapkan ASEAN untuk menghadapi tantangan jangka panjang. Di sini kita perlu memperkuat kapasitas dan kelembagaan ASEAN agar lebih lincah,” kata Retno, Jumat.

Dia mengatakan Indonesia memiliki tiga pilar utama dalam kepemimpinannya: menjadikan ASEAN penting dalam urusan regional dan global, menjadikan kelompok tersebut sebagai pusat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, dan menerapkan ASEAN Outlook tentang Indo-Pasifik (AOIP).

AOIP adalah dokumen yang menguraikan pendekatan kerja sama dan keterlibatan ASEAN dengan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik, yang telah menjadi pusat persaingan dan ketegangan geopolitik.

“Ini sangat penting mengingat persaingan yang semakin tajam di kawasan Indo-Pasifik,” katanya.

Retno mengatakan bahwa para pemimpin Myanmar dan Thailand tidak akan hadir dalam KTT itu, di mana Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha sedang menghadapi pemilihan umum di negaranya.

Indonesia mengharapkan KTT berakhir dengan keanggotaan penuh negara Timor Leste, dan berbagai inisiatif tentang penanggulangan perdagangan manusia, perlindungan pekerja migran, dan pengembangan perikanan, kesehatan, pembangunan pedesaan, kendaraan listrik, dan konektivitas pembayaran.

Pizaro Gozali Idrus di Jakarta, dan Radio Free Asia Burma, sebuah layanan berita yang berafiliasi dengan BenarNews, berkontribusi dalam laporan ini.