Presiden Joko Widodo lantik Agus Yudhoyono sebagai menteri agraria

Diperbarui pada Kamis, 22 Februari 2024,  22:00 WIB

Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada Rabu (21/2) melantik putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sebagai salah seorang menteri di pengujung masa pemerintahannya yang berakhir Oktober mendatang.

Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mengisi jabatan yang ditinggalkan Hadi Tjahjanto yang digeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).

Posisi Menkopolhukam lowong sejak awal Februari setelah Mohammad Mahfud MD mengundurkan diri untuk maju sebagai kandidat wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo.

Sejumlah pengamat menilai penunjukan Agus yang biasa disapa AHY itu sebagai imbalan atas dukungan politik Partai Demokrat kepada pasangan Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden lalu.

Dalam pernyataan usai pelantikan, Agus (45) menyebut penunjukan ini adalah momentum bersejarah bagi Partai Demokrat yang sudah sekitar sembilan tahun berada di luar pemerintahan.

“Ini sebuah momentum yang sangat bersejarah. Apa yang kami perjuangkan selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung,” kata Agus.

“Karena, kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting.”

Jalan Demokrat bergabung ke pemerintahan terbuka setelah pada September tahun lalu mengalihkan dukungan politik dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang disebut mendapat sokongan Presiden Jokowi.

Prabowo-Gibran belakangan memenangi pemilihan presiden dan wakil presiden, menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru akan mengumumkan hasil penghitungan resmi paling lambat 20 Maret 2024.

Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan Jokowi sejak 2014 memang selalu memberikan posisi bagi para pendukungnya. Walhasil, terang Firman, penunjukan Agus yang notabene tidak berpengalaman di eksekutif atau legislatif, “merupakan kompensasi biasa bagi pendukung Jokowi.”

“Pengangkatan ini sekaligus menggambarkan kalau Demokrat dianggap cukup membantu politik praktis yang diterapkan pemerintahan Jokowi.”

Agus merupakan pensiunan tentara berpangkat mayor. Selepas mengundurkan diri dari militer pada 2016, dia sempat mengikuti pemilihan gubernur Jakarta 2017 yang diwarnai sentimen rasial dan agama, namun kalah pada putaran pertama dalam kontestasi politik yang diikuti petahana Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan – belakangan terpilih sebagai gubernur Jakarta.

Nama Agus sempat pula digadang-gadang menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan untuk pemilu presiden 2024, tapi disebut tidak diterima partai-partai koalisi pengusung Anies.

Kejadian itu kemudian membuat Demokrat mundur dari koalisi pengusung Anies dan beralih ke kandidat Prabowo-Gibran. Koalisi Anies kemudian memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar sebagai calon presidennya.

Tugas AHY

Sesuai pelantikan, Jokowi menjabarkan sejumlah tugas bagi Agus untuk sekitar delapan bulan ke depan, seperti menggencarkan penerbitan sertifikat tanah elektronik dan mendorong program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) oleh masyarakat yang ditargetkan sebanyak 120 juta bidang tanah.

Agus juga perlu mempercepat penerbitan hak guna usaha tanah untuk mekanisme perdagangan karbon.

“Saya kira, saya tidak ragu memberikan tempat (untuk Agus) di  Kementerian ATR/BPN. Saya kira ini urusan manajerial. Saya kira beliau akan sangat siap,” kata Jokowi.

Agus optimistis dapat menjalankan rangkaian pekerjaan yang diberikan Jokowi kendati masa tugasnya tergolong singkat.

“Saya sadar ini masa yang tidak panjang, delapan (bulan) kurang lebih, tapi saya selalu meyakini dalam waktu berapa pun bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan negara,” ujar Agus, tanpa memerinci langkah teknis yang bakal ditempuhnya.

Saat ditanya apakah penunjukan dirinya merupakan bagian untuk menjegal rencana hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Agus mengatakan, "Itu hak partai politik. Saya tidak ingin terjebak."

"Kita harus move on. Lima sampai sepuluh tahun banyak tantangan. Sudah saatnya kita membangun rekonsiliasi."

Pelantikan Agus dan Hadi dimulai pukul 11.00 WIB di Istana Kepresidenan Jakarta, dihadiri sejumlah pejabat negara. Hanya saja, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak menghadiri pelantikan putra sulungnya itu dengan alasan baru kembali ke ibu kota usai rangkaian kunjungan ke sejumlah daerah.

Firman Noor menambahkan pemberian jatah menteri bagi Demokrat memang memperlihatkan bahwa Jokowi hendak memperkuat dukungannya, terutama di parlemen.

"Dengan menambahkan Demokrat di dalam koalisi, Jokowi ingin memperkuat basis pendukung," ujar Firman.

Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Beltsazar Krisetya berpendapat pemilihan Agus menunjukkan bahwa Jokowi hanya mempertimbangkan faktor politik dan tidak memilih kandidat profesional.

Padahal dengan sisa jabatan hanya beberapa bulan, seorang presiden semestinya tidak lagi mempertimbangkan faktor politik dan memilih figur yang memiliki kompetensi langsung di bidang kementerian terkait.

“Tapi pilihan pertama Jokowi jatuh ke kalangan politikus, dengan fokus memberikan posisi menteri kepada partai pendukung 02 (Prabowo-Gibran) yang akan menjadi bagian dari pemerintahan selanjutnya,” ujar Beltsazar kepada BenarNews.

Kalkulasi politis itu juga, dikatakan Beltsazar, menjadi alasan Jokowi menempatkan Hadi sebagai Menkopolhukam pengganti Mahfud MD yakni hendak menyeimbangkan komposisi menteri yang berada di bawah koordinasi kementerian tersebut.

Saat ini terdapat dua menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berada di bawah koordinasi Menkopolhukam yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Anas.

Hubungan Jokowi dengan partai yang mengusungnya sejak awal karier politik itu telah merenggang dalam beberapa tahun terakhir, bahkan memburuk setelah putra sulung Jokowi yaitu Gibran maju sebagai calon wakil presiden untuk Prabowo.

"Dengan menempatkan Hadi diharapkan dapat mengelola perbedaan pandangan atau kepentingan koalisi yang ada di bawah koordinasi Menkopolhukam. Hadi kan figur yang cukup lama mendukung pemerintahan Jokowi," kata Beltsazar.

Hadi merupakan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan telah mengenal Jokowi sejak keduanya sama-sama bertugas di Surakarta pada periode 2010-2011.

Sementara itu, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai tawaran menteri untuk Agus merupakan pilihan rasional bagi Demokrat saat ini. 

Pasalnya Demokrat perlu menjaga Agus untuk tetap berada di peta politik nasional, terang Adi kepada BenarNews.

"Ini momen pembuktian AHY layak jadi pemimpin nasional masa depan atau tidak karena sangat mungkin juga ia kembali menjadi menteri di era Prabowo-Gibran."

Versi yang diperbarui ini memperjelas komentar dari peneliti CSIS.