Follow us

Pengamat: Pertemuan Jokowi-Prabowo Belum Mampu Rekatkan Publik

FPI dan PA 212 menyatakan mundur sebagai kelompok pendukung Prabowo.
Rina Chadijah
Jakarta
2019-07-15
Email
Komentar
Share
Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Prabowo Subianto saat mereka bertemu di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, 13 Juli 2019.
Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Prabowo Subianto saat mereka bertemu di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, 13 Juli 2019.
AFP

Pertemuan Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang terpilih untuk periode kedua dan lawannya, Prabowo Subianto, dinilai belum mampu merekatkan kembali terbelahnya masyarakat setelah pemilihan presiden (Pilpres) April 2019.

Sejumlah pengamat politik yang diwawancara BeritaBenar secara terpisah di Jakarta, Senin, 15 Juli 2019 menyebutkan pemerintah Jokowi dan Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin akan mendapatkan tugas besar untuk mempersatukan kembali masyarakat yang terbelah.

Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan polarisasi masyarakat yang terbelah sulit dicairkan karena banyak pendukung Prabowo, belum bisa menerima kekalahan kandidatnya.

“Polarisasi yang terbangun dengan berbagai nuansa politik identitas memang sangat berbahaya dan tentu tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat,” katanya.

Presiden Jokowi bertemu Prabowo di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu pekan lalu.

Setelah naik MRT, keduanya menikmati makan siang bersama di sebuah restoran di Jakarta Pusat.

Pertemuan itu dimaknai sebagai upaya mereka untuk meredakan ketegangan antar-pendukung keduanya.

“Kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Tidak ada lagi 01 dan 02. Tidak ada lagi cebong dan kampret, yang ada hanyalah Garuda Pancasila. Marilah kita rajut dan gerakan untuk mempersatukan,” kata Jokowi dalam jumpa pers bersama Prabowo.

Prabowo ikut mengamini pernyataan Jokowi.

“Saya sangat setuju, sudahlah nggak ada cebong kampret, semuanya Merah Putih,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengucapkan selamat kepada Jokowi yang terpilih kembali sebagai presiden, sebuah ucapan yang datangnya cukup terlambat, mengingat Komisi Pemilihan Umum telah secara resmi mengumumkan kemenangan Jokowi pada 21 Mei lalu.

Pendukung Prabowo melakukan demonstrasi menentang hasil Pilpres itu pada 22-23 Mei yang berujung rusuh, Bentrokan antara polisi dan “perusuh” menelan korban sembilan orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka.

Kubu Prabowo juga sempat melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk mengecam hasil Pemilu. Namun gugatannya kalah.

“Saya mengerti banyak yang masih emosional, saya berpendapat bahwa antara pemimpin, kalau hubungan baik, kita bisa saling mengingatkan, kalau Beliau mau bertemu maka saya manfaatkan hal ini demi kebaikan bersama,” ujar Prabowo saat pertemuan dengan Jokowi.

Ray Rangkuti menilai rekonsiliasi kedua tokoh itu memang sangat dibutuhkan.

“Sadar atau tidak polariasi ini dibangun oleh elit politik. Karena itu elit politik perlu lebih keras bekerja mengatasinya, kalau tidak sangat berbahaya dan bisa menjadi beban pemerintahan Pak Jokowi ke depan,” ujarnya.

Sementara pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengatakan setiap kontestasi politik yang keras tentu menimbulkan efek panjang bagi masyarakat dan melahirkan kelompok yang tidak puas dengan hasilnya.

“Kalau pun belum puas mungkin mereka belum move on saja, karena kontestannya saja sudah tidak lagi melihat perbedaan politik pada masa Pilpres tapi sudah melihat dengan yang lebih besar,” ujarnya saat dihubungi.

Jumlah kelompok yang tidak menghendaki kemenangan Jokowi tambahnya, juga tidak terlalu besar.

“Jumlahnya tidak terlalu banyak tapi berisik,” ujarnya.

‘Tersakiti’

Front Pembela Islam (FPI) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang kecewa dengan pertemuan antara Jokowi dan Prabowo menyatakan mundur sebagai bagian kelompok pendukung calon presiden kalah itu.

Juru bicara PA 212, Novel Bamukmin mengatakan pertemuan itu dilaksanakan tanpa ada pemberitahuan dan komunikasi terlebih dahulu dengan aktivis serta ulama yang mendukung Prabowo.

“Prabowo tidak berkonsultasi dengan ulama-ulama yang mendukungnya. Kami merasa tersakiti dengan pertemuan itu,” katanya kepada BeritaBenar.

Ia mengatakan pihaknya akan berjuang sendiri untuk mendapatkan keadilan.

Damai Hari Lubis, Kepala Divisi Hukum PA 212 dalam keterangan tertulis mengatakan, akan tetap berjuang melawan rezim yang menurutnya telah melakukan tindakan suka-suka dalam penegakan hukum.

“Penegakan hukum selama ini, yang kami rasakan berat sebelah. Tajam ke bawah terhadap oposan dan tumpul ke pendukung," tulisnya.

Ia juga mengatakan pihaknya kini tidak tunduk lagi kepada elit politik yang mendukung Prabowo-Sandiaga Uno.

Mereka menunggu perintah imam besar FPI Rizieq Shihab, yang berada di Arab Saudi.

"Kami PA 212 serta alumnus dan simpatisan 212 tidak tunduk apalagi patuh kepada Kertanegara (kediaman Prabowo). Kami hanya tunduk kepada imam besar Rizieq Shihab yang saat ini berada di kota suci Makkah," ujarnya.

Menyayangkan

Juru bicara tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Lukman Edy, menyayangkan sikap kelompok-kelompok yang keberatan dengan rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo.

“Sangat kita sayangkan hal demikian, ini menunjukkan ketidakdewasaan dalam berpolitik,” ujarnya kepada BeritaBenar.

“Dalam pidato Visi Indonesia semalam, Pak Jokowi juga mengajak semua bersatu, agar kita bisa bergerak bersama untuk maju. Masih banyak persoalan yang membutuhkan kerja keras bersama dalam persatuan,” tambah Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais sepakat dengan rekonsiliasi yang dibangun Jokowi dan Prabowo.

Namun, dia meminta rekonsiliasi tersebut tidak didasari oleh bagi-bagi kursi menteri di kabinet.

"Saya sampaikan di sini, teruskan kita menjalin persatuan. Kita bersalaman tapi jangan pernah kooptasi dapat satu dua kursi kemudian lantas kocar-kacir semua," katanya kepada wartawan.

Amien menyebutkan keberadaan oposisi sangat penting dalam negara demokrasi untuk mengkritisi dan mengoreksi pemerintah.

"Saya katakan berkali-kali, demokrasi tanpa oposisi itu demokrasi bohong-bohongan, jadi demokrasi bodong," pungkasnya.

Tampilan selengkapnya