Jokowi akan panggil Prabowo dan minta penjelasan tentang 'usul aneh' perdamaian Rusia-Ukraina

Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan pada Selasa (6/6) bahwa usul Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menyelesaikan konflik antara Ukraina dan Rusia merupakan pandangan pribadi, bukan sikap resmi pemerintah Indonesia.

Dalam IISS Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura akhir pekan lalu, Prabowo mengusulkan pembentukan zona demiliterisasi di Ukraina dan memberi kesempatan bagi warga di tanah yang “disengketakan” untuk menentukan nasibnya melalui referendum PBB.

Jokowi mengatakan akan memanggil Prabowo untuk mendengar penjelasan secara langsung.

“[Usul] itu dari Pak Prabowo sendiri,” kata Jokowi.

“Tapi saya belum bertemu Pak Prabowo. Mungkin hari ini atau besok saya akan undang [untuk mendengarkan] mengenai apa yang Pak Menhan katakan."

Sebelumnya, Prabowo mengatakan bahwa Rusia dan Ukraina harus mundur 15 kilometer dari posisi garis depan masing-masing pihak untuk membentuk zona demiliterisasi yang akan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian PBB.

Referendum PBB juga harus diadakan “untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah yang disengketakan,” kata Prabowo pada Sabtu (3/6).

Proposal perdamaian Prabowo ini ditolak mentah-mentah oleh Ukraina, yang menyebutnya sebagai usul aneh.

Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Harmianin mengatakan ia menghargai perhatian Indonesia, namun tampaknya Prabowo telah menarik kesimpulan sejarah sendiri terhadap masalah pemulihan perdamaian di Ukraina.

“Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan federasi Rusia, sehingga tidak mungkin mengadakan referendum di sana. Terutama, setelah Rusia melancarkan agresinya dengan menduduki Krimea, sebagian wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson,” kata Harmianin kepada BenarNews.

Harmianin mengatakan justru Rusia harus menarik pasukannya dari wilayah Ukraina, dan batas-batas teritorial Ukraina yang diakui secara internasional harus dipulihkan. 

“Kami tidak menerima skenario lain di luar itu. Gencatan senjata, pemunduran pasukan sejauh 15 kilometer, dan pembentukan zona demiliterisasi juga tidak akan berhasil,” kata Harmianin.

Menurut Harmianin, gencatan senjata tanpa penarikan pasukan Rusia dari wilayah Ukraina hanya akan memberikan kesempatan kepada pasukan Presiden Vladimir Putin untuk mengulur waktu, menyusun kembali pasukan, memperkuat posisi di wilayah yang diduduki, dan mengumpulkan kekuatan untuk melancarkan gelombang agresi baru. 

Harmianin mengatakan telah menemui Prabowo pada Senin (5/6) dan memastikan sikap Indonesia tidak berubah.

Sementara itu, Prabowo dalam posting Instagramnya mengatakan ia dan Harmianin berdiskusi tentang berbagai isu situasi global yang terus berkembang dan dinamis.

”Indonesia sebagai negara yang menganut politik bebas aktif ingin menjadi sahabat bagi semua negara di dunia, dan kami mendukung langkah-langkah bijak serta upaya terciptanya ketertiban dan perdamaian di dunia,” kata Prabowo.

Menlu: Posisi Indonesia tidak berubah

Usul Prabowo untuk penyelesaian konflik Rusia-Ukraina juga dibahas dalam rapat kerja antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan komisi pertahanan dan luar negeri Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin (5/6).

Legislator TB Hasanuddin bertanya apakah Kementerian Luar Negeri sudah mengetahui usul perdamaian yang dilontarkan Prabowo yang dikatakannya tidak sesuai dengan kebiasaan.

“Itu sangat tidak sesuai dengan cara penyelesaian pertempuran di lapangan. Apakah usul Menteri Pertahanan menjadi keputusan negara atau politik luar negeri Indonesia sehingga Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab?” kata Hasanuddin.

Menjawab pertanyaan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan posisi Indonesia tidak pernah berubah dalam menyikapi konflik Rusia-Ukraina.

Pertama, kata Retno, Indonesia selalu menghormati kedaulatan dan integritas di wilayah. “Ini terefleksikan dengan baik pada voting mengenai isu yang terkait penghormatan integritas wilayah dan kedaulatan.”

Kedua, lanjut Retno, Indonesia selalu menyerukan penghentian perang dan seruan ini selalu diulang dalam berbagai kesempatan seperti saat Jokowi berkunjung ke Kyiv, Moskow, dan di Hiroshima beberapa waktu lalu.

Retno menjelaskan ada banyak rencana perdamaian yang diusulkan namun yang selama ini menjadi tantangan adalah usul mana yang akan disepakati kedua belah pihak yang berperang.

“Indonesia juga selalu menyampaikan [permintaan] agar rantai pasok makanan tidak terganggu,” tambah Retno.

Zachary Abuza, profesor di National War College di Washington DC, mengatakan bahwa pernyataan Prabowo itu tidak dipikirkan dengan baik. “Kemungkinan pernyataan dibuat untuk meningkatkan kredensial internasionalnya menjelang pemilihan Februari mendatang. Namun, kenaifannya malah merusak hal itu dan juga harapan Indonesia untuk berperan lebih besar dalam urusan luar negeri," papar Zachary, yang juga adalah pakar konflik internasional.