Follow us

Jokowi Resmi Umumkan Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan

Dalam pidato kenegaraannya, Jokowi juga menyinggung masalah lainnya termasuk SDM, birokrasi, perang siber, dan reformasi perundang-undangan.
Arie Firdaus
Jakarta
2019-08-16
Email
Komentar
Share
Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang mengenakan pakaian adat Sasak dari Nusa Tenggara Barat saat memberikan pidato kenegaraan di Jakarta, 16 Agustus 2019.
Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang mengenakan pakaian adat Sasak dari Nusa Tenggara Barat saat memberikan pidato kenegaraan di Jakarta, 16 Agustus 2019.
AP

Presiden Joko "Jokowi" Widodo secara resmi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Rencana itu disampaikan Jokowi dalam penutup pidato kenegaraan menjelang perayaan ulang tahun ke-74 Indonesia di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.

"Dengan memohon izin dan dukungan dari Bapak dan Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh, tokoh bangsa, terutama seluruh rakyat Indonesia, saya memohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke pulau Kalimantan," kata Jokowi, yang disambut riuh para anggota dewan.

Jokowi tidak memerinci kota yang disiapkan menjadi ibu kota baru nanti.

Namun sepanjang proses pencarian ibu kota, Jokowi telah mengunjungi dua tempat yang digadang-gadang sebagai pusat pemerintahan baru yakni Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah dan area Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Menurut Jokowi, ibu kota baru nantinya tak hanya menjadi simbol identitas bangsa, tapi juga representasi kemajuan bangsa karena mengusung konsep modern, kota pintar, dan berwawasan lingkungan lantaran disebut memakai energi baru terbarukan dan tidak bergantung kepada energi fosil.

Dia menambahkan, denyut ekonomi Indonesia saat ini masih terpusat di Jakarta dan Jawa sehingga menimbulkan ketimpangan dengan wilayah-wilayah di luar Jawa.

"Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya serius, maka ketimpangan akan semakin parah," lanjut Jokowi.

Perwujudan Indonesiasentris

Dalam sejumlah kesempatan, Jokowi memang mengutarakan niatnya untuk memindahkan ibu kota sebagai "jurus" membangun negara dengan konsep Indonesiasentris, bukan semata-mata berfokus pada Jakarta dan Jawa.

Perihal ini juga diulang Jokowi dalam pidatonya di depan anggota DPR dan DPD.

"Pembangunan yang kita lakukan harus terus Indonesiasentris dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Nusantara," ujarnya.

Jokowi berharap semua pihak dapat membantu dirinya mewujudkan rencananya ini, termasuk partai-partai yang berseberangan dengan dirinya dalam pemilihan presiden April lalu seperti Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Parti Berkarya, dan Partai Garuda.

"Saya yakin jika kita bersepakat dengan satu visi Indonesia Maju, kita mampu melakukan lompatan kemajuan, lompatan untuk mendahului kemajuan bangsa lain," imbuhnya.

Terkait pendanaan pemindahan ibu kota, Jokowi menyebut akan mengupayakan sekecil mungkin memakai APBN.

“Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU),” ujarnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro beberapa waktu lalu mengatakan dibutuhkan tanah seluas 40 ribu hektar untuk wilayah ibu kota baru, dengan total anggaran Rp485-500 triliun.

Pemerintah berencana menambal 20 persen atau Rp93 triliun keseluruhan anggaran pemindahan ibu kota dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sedangkan sisanya bergantung kepada kerja sama pemerintah dan badan usaha serta investasi swasta.

Peletakan batu pertama pembangunan ibu kota baru, tambah Bambang, direncanakan pada 2021. Setahun sebelumnya, pemerintah akan berupaya menyelesaikan landasan hukum, penyiapan infrastruktur dasar, zonasi master plan, dan desain.

"Kita mengharapkan pada 2024 sudah proses pemindahan," kata Bambang dalam wawancara di laman Beritagar.id.

Jakarta yang dihuni 10,2 juta jiwa saat ini disebut menyimpan banyak masalah sebagai ibu kota mulai dari keterbatasan air bersih, polusi udara, pengelolaan sampah, hingga penurunan permukaan tanah.

Namun, Wakil Ketua DPR Fadli Zon seusai pidato kebangsaan menyebut rencana pemindahan ibu kota tidak memiliki substansi.

"Lahannya, pemindahan tempat-tempatnya, SDM-nya (sumber daya manusia), dan segala sesuatunya kan harus diukur. Berapa keperluan dan berapa lama kita akan memindahkannya. Ini menyangkut pelayanan terhadap seluruh warga negara,' kata Fadli, seraya menyarankan Jonggol sebagai ibu kota baru.

Jonggol yang terletak di Kabupaten Bogor sempat dipertimbangkan menjadi ibu kota baru oleh mantan Presiden Soeharto.

Materi pidato lain

Selain mengutarakan rencana pemindahan ibu kota secara resmi, Jokowi dalam pidato kenegaraan juga memaparkan rencananya untuk mendongkrak kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Disamping peningkatan akses pendidikan dan kesehatan untuk terciptanya SDM yang unggul, ia juga menekankan pentingnya SDM yang tetap teguh pada ideologi Pancasila dan toleran.

Masalah ekonomi tetap ditekankan dalam pidatonya, namun ia juga menyebut pentingnya penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Jokowi juga menginginkan reformasi perundang-undangan yang menyederhanakan birokrasi, tidak tumpang tindih, dan diperuntukkan bagi perlindungan rakyat, bangsa, dan negara.

"Dalam bidang pertahanan keamanan kita juga harus tanggap dan siap. Menghadapi perang siber, menghadapi intoleransi, radikalisme, dan terorisme," katanya.

Menurutnya, masih banyak ancaman kejahatan dihadapi Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

"Indonesia tidak takut terhadap keterbukaan. Kita hadapi keterbukaan dengan kewaspadaan. Kewaspadaan terhadap ideologi lain yang mengancam ideologi bangsa. Kewaspadaan terhadap adab dan budaya lain yang tidak sesuai dengan kearifan bangsa kita. Kewaspadaan terhadap apapun yang mengancam kedaulatan kita," pungkas Jokowi.

Tampilan selengkapnya