Jokowi resmikan pembangunan bandara IKN Nusantara di tengah tuduhan abaikan lingkungan hidup

Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada Rabu melakukan peletakan batu pertama bandara internasional Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di tengah kritik aktivis lingkungan atas semakin hilangnya kawasan hutan primer akibat pembangunan infrastruktur.

Peletakan batu pertama bandara merupakan rangkaian dari peresmian dan peninjauan beberapa proyek pembangunan di IKN, antara lain jalan tol, rumah sakit, sekolah dan gedung perkantoran.

"Kehadiran bandara ini sangat penting mengingat semakin adanya kegiatan di IKN, semakin banyaknya mobilitas orang, dan juga barang dari dan menuju ke IKN,” kata Jokowi dalam sambutannya yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (1/11).

Menurut Otorita Ibu Kota Nusantara, bandara tersebut terletak 15 kilometer dari pusat ibu kota dan dibangun di atas lahan seluas 347 hektare. Bandara memiliki terminal seluas 7.350 meter persegi dan dirancang untuk mengakomodasi pesawat berbadan besar, termasuk Boeing 777-300 ER dan Airbus A380, kata Jokowi.

“Bandara IKN ini merupakan bandara khusus yang digunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintah di IKN dan mendukung konektivitas di ibu kota nusantara," tambah Jokowi.

Menurut Jokowi, Bandara IKN Nusantara ditargetkan akan beroperasi penuh pada Desember tahun depan, namun sudah bisa digunakan pada Juni 2024.

Selain itu, pemerintah juga membangun kantor Bank Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang akan membangun pembangkit listrik tenaga matahari berkapasitas 50 megawatt.

Secara umum, Otorita IKN Nusantara memperkirakan nilai investasi yang ditamankan di ibu kota baru tersebut hingga Desember mencapai Rp40 triliun.

“September ini sudah ada sekitar Rp20 triliun, November ini rencananya Rp10 triliun dan Desember Rp10 triliun,” kata Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono kepada Kompas.

Pada 22 September, Presiden meluncurkan beberapa proyek sektor swasta di Nusantara untuk menandai gelombang pertama pembangunan komersial megaproyek tersebut.

Proyek tersebut antara lain hotel bintang lima, pusat pelatihan sepak bola nasional, dan rumah sakit swasta. Jokowi meyakini pembangunan fasilitas tersebut akan meningkatkan perekonomian dan menarik lebih banyak investor ke proyek ibu kota baru yang diperkirakan total menelan biaya sekitar Rp466 triliun.
.

Belum layak huni

Husen Suwarno, aktivis lingkungan hidup dari Pokja Pesisir Kalimantan Timur, mengatakan pembangunan infrastruktur di Nusantara, termasuk bandara, memicu hilangnya kawasan hutan primer dan berdampak hilangnya habitat orang utan dan koridornya antara hutan lindung Sungai Wain dan hutan pesisir Teluk Balikpapan.

“Sampai saat ini kami juga belum mendapatkan AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan hidup) maupun KLHS (kajian lingkungan hidup strategis) IKN,” kata Husen kepada BenarNews, Rabu.

Menurut Husen, wilayah pembangunan bandara tersebut berada di kelurahan Gersik Penajam Paser Utara yang merupakan lahan bekas hak guna bangunan (HGU) PT Teknik Kalimantan Abadi yang bergerak di bidang perkebunan sawit.

“Karena setahu kami eks-HGU tersebut juga masih berkonflik dengan warga setempat yang mengklaim wilayah tersebut merupakan lahan mereka. Ini juga harus clear terlebih dahulu,” kata Husen.

Data Pokja Pesisir menunjukkan bahwa proyek jalan tol saja telah menebangi hutan seluas 1.747 hektar – dua kali luas Central Park Kota New York – di tepi barat hutan lindung Sungai Wain, kata Husen.

Dwi Sawung, Manajer Kampanye Tata Ruang dan Infrastruktur Walhi, mengatakan proyek-proyek pembangunan di Nusantara dilakukan secara terburu-buru dan dipaksakan.

“Dari sisi lingkungan jejak karbonnya pasti tinggi sekali dan kerusakannya bukan hanya di lokasi tapi juga di tempat material-material untuk pembangunannya diambil. Cara membangunnya pun sama seperti membangun Jakarta, kekeliruan yang sama akan diulang di IKN,” kata Dwi kepada BenarNews.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pada akhir Juli bahwa dia yakin pemindahan 1.800 aparatur sipil negara bisa dimulai pada pertengahan 2024 sesuai keinginan Jokowi.

Namun, Dwi menilai pembangunan Nusantara masih jauh sekali dari konsep hijau dan belum akan layak huni pada Agustus 2024.